Home » Headline » Kepala BNPB Dampingi Presiden RI Serahkan Bantuan Stimulan Bagi Petani Gagal Panen Terdampak Bencana Banjir

Kepala BNPB Dampingi Presiden RI Serahkan Bantuan Stimulan Bagi Petani Gagal Panen Terdampak Bencana Banjir

dito 23 Jan 2024 187

NasionalPos.com, Grobogan- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., mendampingi Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo dalam penyerahan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir di Gor Bung Karno, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa 23/1/2024.

Bantuan stimulan ini diberikan kepada 1.360 orang petani yang mewakili lima kabupaten dan kota terdampak yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus. Besaran bantuan stimulan yang akan diterima sama dengan yang sebelumnya diserahkan kepada perwakilan petani di Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu Rp 8.000.000/Ha untuk masing-masing petani.

Melalui pemberian bantuan itu, Presiden Jokowi berharap uang bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga para petani bisa segera menanam padi.

“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena mereka juga sekarang ini juga mengerem semuanya, enggak jual berasnya,” ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim semakin nyata membawa peningkatan jumlah dan intensitas bencana hidrometeorologi basah yang berdampak salah satunya pada sektor pertanian.

Berdasarkan data BNPB Tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektar dan 54.442,42 hektar diantaranya mengalami gagal panen (puso).

Akibat hal tersebut, lanjut Presiden, sedikitnya 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan memilih untuk mengamankan stok berasnya untuk kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa petani memiliki peran sentral bagi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Baca Juga :  Waduh! Oknum Guru di Banyuwangi Diduga Selingkuh dengan Suami Orang, Istri Lapor Ke Dinas Pendidikan

“22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten? (benar tidak?-red). Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” jelasnya.

Berdasarkan usulan Pemerintah daerah terdampak, luas lahan yang perlu diberikan bantuan stimulan seluas 26.995,94 hektar dengan jumlah petani sebanyak 35.500 petani. Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah, luas lahan pertanian yang gagal panen seluas 16.321 hektar, dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 petani.

“Untuk yang terdampak El Nino, banjir, dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang, di Jawa Tengah itu ada 16 ribu hektare dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung Rp 8 juta per hektare, sudah dihitung jadi Jenderal Suharyanto enggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar. Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” tandasnya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa bantuan stimulan untuk petani ini akan disalurkan melalui Himpuan Bank Milik Negara (Himbara). Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun, dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Baca Juga :  Mendagri Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Biaya Penguatan Perbatasan

Kendati demikian, aspek akuntabilitas tetap kami kedepankan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari BPKP dan inspektorat daerah.

“Dipastikan pencairan bantuan ini akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” jelas Suharyanto.

Melalui penyerahan bantuan stimulan ini, Kepala BNPB berharap dapat menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini. Sebagaimana yang sebelumnya dikatakan Presiden, kepada seluruh petani penerima ini diharapkan agar dapat segera menanam, sebab awal tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk penanaman padi. Di samping itu, harga gabah juga tinggi sehingga hal itu dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani.

“Bantuan stimulan dari Bapak Presiden ini tentu saja akan menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini,” pungkas Suharyanto.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan stimulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono,

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Nana Sudjana, Menteri Pertanian, yang pada kesempatan ini diwakili Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kepala Kantor BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bupati Grobogan Sri Sumarni, termasuk Anggota Komisi VIII DPR RI meliputi Wisnu Wijaya Adi Putra, Abdul Wachid, Sri Wulan dan Endang Maria Astuti.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x