Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

NasionalPos.com, Makassar-

Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar

“Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada satu lokasi, melainkan menelusuri seluruh aset berdasarkan data resmi Eigendom Verponding masa kolonial yang secara hukum masih diakui keberadaannya. “Ungkap Andi Darwin R Rangreng SH MH kuasa hukum ahli waris.

Jalan Ince Nurdin: Titik Awal yang Mencuat ke Publik 

Seperti yang telah dilaporkan, bahwa objek sengketa di Jalan Ince Nurdin No. 37 telah tercatat dan di temukan lahan dengan alas sebagai Eigendom Verponding Nomor 2839, seluas 1.919 meter persegi, atas nama Pangeran Cornelis Demunic.

Namun demikian setelah masa kemerdekaan, bangunan ini sempat kosong dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan, yang selanjutnya memberikan izin penempatan kepada pihak yang menempati hingga kini.

Fakta hukum itu memicu hingga Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat tanggal 21 September 2026 telah menegaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan aset milik pemerintah provinsi, dan meminta pihak yang menempati untuk menyerahkannya kembali kepada ahli waris.

Sementara itu telah tercantum secara Tertulis dari sebuah catatan Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 19 Mei 2011 juga memperkuat bahwa tanah tersebut belum pernah beralih nama ke pihak lain.

Izin menempati bukan berarti hak memiliki. Itu prinsip yang sama berlaku untuk semua lokasi yang sedang kami telusuri,” ujar A. Darwin R. Ranreng.

Bukan Sekadar Persil: Data Eigendom Verponding adalah Bukti Hak yang Diakui UUPA 

Selain itu, lanjut Andi Darwin bahwa dari persoalan ini yang menjadi dasar penelusuran pihak ahli waris bukan sekadar daftar lokasi, melainkan dokumen resmi pembukuan hak milik tanah masa kolonial, Eigendom Verponding.

Dokumen ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan petunjuk hak yang sah dan dilindungi oleh Pasal I ayat (3) Aturan Peralihan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Hak-hak atas tanah yang memberi kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, diakui dan tetap berlaku.” Tukas Andi Darwin R Rangreng SH MH

Artinya, hak eigendom tersebut secara hukum telah beralih menjadi hak milik penuh tanpa memerlukan proses konversi tambahan. Selama tidak ada akta jual beli, sertifikat, atau dokumen pengalihan hak yang sah tercatat di BPN, maka status kepemilikan tidak berubah  tidak peduli siapa yang menempati atau berapa lama dikuasai.

Langkah Luas: Kembalikan Seluruh Aset, Baik Swasta Maupun Pemerintah

Berdasarkan data Eigendom Verponding tersebut, pihak ahli waris menyatakan akan menelusuri dan meminta penyerahan kembali seluruh tanah peninggalan yang dikuasai pihak lain — baik oleh warga masyarakat maupun instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Prinsip hukum tidak membedakan siapa yang menempati. Baik perorangan maupun lembaga negara, jika tidak ada dasar hukum yang sah atas penguasaannya, tanah itu wajib dikembalikan kepada pemilik sah,” bunyi ayat tersebut.” Tukas Andi Darwin

Akan tetapi, Pendekatan yang diambil tetap bertahap: mengirim pemberitahuan, memverifikasi data, dan membuka ruang penyerahan sukarela. Jika tidak ada itikad baik, jalur hukum akan ditempuh satu per satu terhadap masing-masing objek dan pihak yang bersangkutan.

Lebih dari Sekadar Sengketa Tanah

Di kesempatan ini, Andi Darwin juga menegaskan bahwa Kasus sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin membuktikan bahwa data hak lama yang benar dapat berdiri tegak di hadapan hukum negara.

Hal tersebut, sambung Andi Darwin, pihaknya juga sangat berharap agar Bangunan yang berdiri sejak tahun 1930-an ini juga berpotensi sebagai cagar budaya kota Makassar sehingga penyelesaiannya bukan hanya urusan kepemilikan, melainkan juga pelestarian sejarah kota.

“Saat ini Publik menanti sikap pihak-pihak yang menempati. Apakah akan diserahkan secara sukarela, atau pengadilanlah yang mencatat putusan atas satu per satu sepotong sejarah Makassar ini?” Tandas Andi Darwin R Rangreng SH MH.