PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

NasionalPos.com, Jakarta-

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.

Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun warga negara yang berada di atas hukum. Demikian disampaikan oleh Andi Darwin R.Rangreng, praktisi hukum senior dari Kantor Hukum DRR Associates, Sabtu, 17/10/2026 di Jakarta .

” Tentunya hal ini juga terkait dengan dampak dan urgensi putusan strategis tersebut.”ungkap Andi Darwin R Rangreng SH MH

Inti Putusan: Bukan Status, Tapi Jenis Pidana

Menurutnya, pergeseran paradigma yang terjadi sangat mendasar. Selama ini, yurisdiksi peradilan militer didasarkan pada status pelaku siapa pun yang berstatus prajurit TNI, apa pun tindak pidananya, diadili di peradilan militer.

Putusan MK mengubahnya menjadi: dilihat dari jenis perkaranya, bukan status pelakunya. Semakin jauh suatu tindak pidana dari sifat kemiliteran, semakin lemah alasan untuk tetap mengadilinya di peradilan militer. Jika seorang prajurit melakukan pembunuhan, penganiayaan, korupsi, atau pencurian, yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas negara,

“Maka ia berkedudukan sama dengan setiap warga negara lain: diadili di peradilan umum yang terbuka dan independen,” tegas Andi Darwin R. Ranreng, SH MH.

Hal ini, tentunya , lanjut Andi Darwin, sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Momentum Reformasi Hukum Militer

Tidak hanya itu, imbuh Andi Darwin, bahwa putusan MK tersebut dianggap sebagai titik balik yang selama ini dinanti. Peradilan Militer tetap diakui keberadaannya dan tetap dibutuhkan untuk perkara yang bersifat murni kemiliteran, sedangkan Pelanggaran disiplin, kewajiban dinas, dan tugas kenegaraan, yang dibatasi adalah perluasan kewenangan yang tidak beralasan.

Peradilan Militer bukan dihapus, tapi justru ruangnya menjadi semakin jelas dan terukur, bahkan dengan batasan yang tegas, kehormatan institusi TNI semakin terjaga: tunduk pada hukum umum bukan penurunan martabat, melainkan bukti kedewasaan sebuah institusi negara,” ujarnya.

Menutup Celah Impunitas

Andi Darwin juga menyampaikan bahwa Salah satu pertanyaan paling mendesak dari masyarakat adalah apakah putusan ini benar-benar dapat menghilangkan risiko impunitas.

“Tidak ada putusan yang menghilangkan impunitas seketika. Namun keputusan ini menutup pintu yang selama ini terbuka terlalu lebar: di mana perkara pidana umum bisa tertangani secara internal tanpa pengawasan publik. Peradilan umum yang terbuka dan berada di bawah Mahkamah Agung adalah jaminan bahwa tidak ada yang boleh luput dari pertanggungjawaban hukum,” jelas Andi Darwin R. Ranreng.

Penting juga dipahami, sambung Andi Darwin, revisi ini justru melindungi prajurit TNI itu sendiri,mereka tidak lagi berada dalam bayang-bayang kecurigaan publik bahwa institusi menutupi kesalahan anggotanya.

Rasa Keadilan yang Berimbang

Lebih lanjut, Andi Darwin menegaskan bahwa bagi masyarakat luas, putusan ini memulihkan kepercayaan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa saja.

Sedangkan bagi keluarga korban, tidak ada lagi kesan bahwa pelaku berada di forum yang membentuk situasi yang”saling menjaga”.

Namun, bagi prajurit TNI sendiri, keadilannya adalah: tidak semua perkara harus dibawa ke peradilan umum, akan tetapi pelanggaran disiplin dan pidana militer murni tetap diselesaikan di peradilan militer.

“Keadilan bukan berarti semua diperlakukan sama. Keadilan adalah ditempatkannya hal pada tempatnya. Pidana militer di peradilan militer, pidana umum di peradilan umum. Sederhana, namun dampaknya sangat mendasar bagi masa depan hukum kita,” Tukasnya.

Harapan bagi DPR dan Pemerintah

Mengakhiri perbincangan dengan wartawan, Andi Darwin mengatakan bahwa ia sangat berharap kepada DPR RI dan Pemerintah yang diberi mandat merevisi undang-undang tersebut dalam kurun waktu paling lama dua tahun mendatang, ada pun revisi tersebut memuat: definisi yang harus tegas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, mekanisme penyerahan berkas yang jelas dan tepat waktu, serta pengawasan yang memadai agar aturan tersebut tidak sekadar tertulis di atas kertas.

“Tugas DPR berat namun mulia, menyusun aturan yang cerdas, adil, dan seimbang,tidak meniadakan kekhususan militer, tetapi tidak memberi celah bagi siapa pun untuk berlindung dari hukum. Semoga revisi ini selesai tepat waktu dan menjadi warisan keadilan bagi bangsa,” pungkas Andi Darwin R Rangreng SH MH