Home » Headline » Forum Komunikasi Ojol Tertindas Gelar Aksi Unras Bertajuk Revisi Perpres 27 Tahun 2026 atau Reformasi

Forum Komunikasi Ojol Tertindas Gelar Aksi Unras Bertajuk Revisi Perpres 27 Tahun 2026 atau Reformasi

dito 21 Mei 2026 2

NasionalPos.com, Jakarta-

Sekitar Ribuan Driver ojol dari wadah taktis bernama Forum Komunikasi Ojol Tertindas (FORKOT) yang merupakan gabungan berbagai Organisasi, Komunitas dan Paguyuban ojol Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda di Jalan Thamrin Jakarta pusat, Kamis, 21/5/2026.

 

” Kami dari FORKOT dengan ini menyatakan dengan tegas dan mengapresiasi sikap Pemerintah terhadap perlindungan driver ojol, akan tetapi sangat di sayangkan Perpres no 27 tahun 2026 isinya jauh dari harapan kawan kawan driver ojek online ” ucap Oky juru bicara FORKOT kepada wartawan.

 

Oleh karena itu, lanjut Oky, pihaknya meminta pemerintah agar mengkaji ulang sejumlah poin yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan bahkan bisa jadi merusak ekosistem transportasi online secara Terstruktur, Sistematis dan sudah berjalan massif selama kurun waktu dua dasawarsa.

 

Baca Juga :  Ikan Nila Rangu Jumbo Menjadi Pemikat Stand Kodim Ciamis di Pameran Inovasi Kodam III Siliwangi

” Untuk menyelamatkan keberlanjutan penyelenggaraan ekosistem transportasi online yang sudah berlangsung selama dua dasawarsa tersebut, kami menyampaikan tuntutan ” tukas Oky

 

Lebih lanjut Oky menjelaskan

tuntutan dan aspirasi yang di sampaikan sebagai berikut:

 

1. Mendesak revisi kebijakan potongan 8% agar mempertimbangkan keseimbangan ekosistem antara driver, aplikator, merchant, konsumen, dan investasi digital.

 

2. Menolak perubahan status mitra ojol menjadi pekerja/buruh karena dinilai dapat menghilangkan fleksibilitas kemitraan dan mempersempit akses ekonomi masyarakat.

 

3. Menuntut tarif ojol yang adil dan manusiawi sesuai kondisi lapangan serta biaya operasional driver.

 

4. Meminta adanya standarisasi jarak antar dan jemput yang lebih wajar dan proporsional.

 

5. Mendesak pemerintah dan aplikator melibatkan perwakilan driver dalam setiap penyusunan kebijakan transportasi online.

 

6. Mendukung penguatan perlindungan driver melalui mekanisme suspend yang transparan, perlindungan sosial, dan kepastian hukum tanpa menghilangkan sistem kemitraan.

Baca Juga :  Semarak Hari Bhayangkara ke 78 Polres Bireuen Gelar Olah Raga Bersama TNI dan Forkopimda

 

“Dari aspirasi yang kami sampaikan tersebut, Kami sangat berharap pemerintah membuka ruang dialog yang objektif dan melibatkan seluruh unsur ekosistem transportasi online demi menjaga keseimbangan antara perlindungan driver, keberlanjutan usaha, dan iklim investasi nasional.” Tandas Oky.

Diakhir pernyataannya, Oky menegaskan bahwa Ojol butuh perlindungan, namun ekosistem digital juga harus tetap hidup dan berkelanjutan tanpa mengganggu iklim investasi dan iklim usaha di negri ini, tidak hanya itu,  FORKOT juga menolak Politisasi Perpres no 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ojol, untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

” Intinya kami memberikan opsi ke yth Bapak Presiden Prabowo Subianto, merevisi Perpres no 27 tahun 2026 atau kami akan melakukan reformasi total demi kesejahteraan dan kedaulatan Ojol” pungkas Oky

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Jaker Bakal Gelar Diskusi Merawat kebudayaan

dito

21 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) bekerja sama dengan Perpustakaan Jakarta akan menggelar “Diskusi Kebudayaan” bertajuk “Merawat Ingatan di Tengah Budaya Instan dan Krisis Makna di Era Digital”   pada Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 15.00–17.00 WIB di Ruang Belajar Lantai 6 Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.   Diskusi ini dihadirkan …

Di Peringatan Harkitnas ke 118, FSAB Mengajak Perkokoh Semangat Gotong Royong, Persatuan, dan Cinta Tanah Air

dito

21 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh persatuan dan solidaritas seluruh elemen bangsa, tidak hanya itu makna Kebangkitan Nasional adalah kesadaran kolektif untuk meninggalkan ego kedaerahan dan bersatu memperjuangkan masa depan bangsa, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB), Rabu, 20/5/2026 di Jakarta …

Negara, Narasi, dan Ketakutan terhadap Film

Dhio Justice Law

19 Mei 2026

Membaca Pembubaran Pesta Babi dari Perspektif Politik Keamanan Oleh; Ridwan Umar NasionalPos.Com, Jakarta – Pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah bukan sekadar soal film. Ia adalah cermin bagaimana negara membaca ancaman, mengelola ketakutan, dan mempertahankan legitimasi di tengah era perang narasi. Di zaman modern, negara tidak lagi hanya takut pada senjata. Negara …

Dugaan Rekayasa AJB SHM 622 Terungkap di Persidangan, Keabsahan Akta Dipertanyakan

- Banyuwangi

18 Mei 2026

Muara Bungo, Jambi  – Nasionalpos.com  Perkara dugaan rekayasa Akta Jual Beli (AJB) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 622 atas nama almarhum Safran kini memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Bungo. Setelah melalui rangkaian persidangan panjang, pemeriksaan saksi, pembuktian surat serta penyampaian kesimpulan, masyarakat kini menunggu putusan majelis hakim. Kasus ini menjadi perhatian luas karena …

OBOR Bahas Persoalan Gojek Instant di Stasiun Buaran: Sepakat, Ajukan Tiga Tuntutan Utama ke Pusat

dito

18 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Paguyuban Ojol Buaran Online Raya (OBOR) mengambil langkah tegas dan solutif dalam menyikapi operasional layanan Gojek Instant di kawasan Stasiun Buaran.   Melalui pertemuan mediasi yang melibatkan perwakilan paguyuban, pihak vendor Gojek Instant, serta perangkat wilayah setempat, persoalan yang selama ini menjadi ganjalan akhirnya ditemukan titik terangnya, demikian di sampaikan Wiro Gondrong kepada …

Dollar Naik, Rezim Runtuh?

Dhio Justice Law

17 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.Com, Jakarta – Setiap kali dolar naik dan rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan. Politik pun ikut berguncang. Di Indonesia, nilai tukar bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah indikator psikologis kekuasaan. Ketika rupiah melemah terlalu dalam, publik mulai mempertanyakan satu hal paling mendasar: apakah …

x
x