Home » Ekonomi » Legislator PKS Berkeberatan Penerapan ERP di Jakarta

Legislator PKS Berkeberatan Penerapan ERP di Jakarta

dito 20 Jan 2023 89

NasionalPos.com, Jakarta Diperoleh informasi yang menyebutkan tentang rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerapkan jalan berbayar elektronik atau ‘electronic road pricing’ (ERP) seperti di Singapura maupun beberapa negara Eropa. Kebijakan itu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini dibahas di DPRD DKI,

Juga mendapat sorotan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta, yang merasa keberatan terhadap rencana kebijakan tersebut,Jakarta tidak seperti Singapura sehingga tidak akan tepat jika Jakarta meniru program pengendalian lalu lintas di negara tersebut seperti ERP, demikian dikatakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kepada awak media, Jumaat, 20/1/2023 di Jakarta.
“Tidak ‘apple to apple’ kalau Jakarta mau seperti Singapura,” ungkap Ismail
Ismail menuturkan, pengembangan angkutan umum di Singapura sudah sangat maju di antaranya MRT di Singapura punya rute yang sudah panjang dan menyeluruh.

Baca Juga :  Pemprov DKI Raih Penghargaan Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Angkutan bus pun sudah banyak dan memiliki ketepatan waktu yang tinggi. Di sisi kemakmuran dan tingkat pendidikan warga, Jakarta juga masih kalah dari Singapura.

Baca Juga :  PP PPM Apresiasi Kegiatan Donor Darah di Laksanakan oleh PPIR, & Berharap Jadi Ajang Diplomasi Kemanusiaan Perkuat Persaudaraan Indonesia-Rusia.

“Kalau sudah sebanding silahkan saja mau meniru. Tapi kalau belum, ya jangan,” tegas politikus PKS itu.

Ismail menegaskan, sebelum menerapkan ERP, Singapura pun terlebih dulu membenahi transportasi umum hingga bisa menyeluruh seperti sekarang ini. Untuk itu, sebaiknya Jakarta meniru Singapura dari sisi pembangunan transportasi.

“Jadi ke situ dulu. Jangan malah bikin heboh,”tegasnya

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

x
x