Home » Headline » Pengamat Menilai Pengurangan Hari Kerja Lebih Efektif Tanggulangi Kemacetan

Pengamat Menilai Pengurangan Hari Kerja Lebih Efektif Tanggulangi Kemacetan

dito 11 Mei 2023 136

NasionalPos.com, Jakarta- Kebijakan pengaturan jam kerja untuk mengurai kemacetan lalu lintas kembali diwacanakan Pemprov DKI Jakarta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya berencana mengatur jam masuk kerja dan dibagi dua sesi yakni pukul 08.00 dan 10.00 WIB.

Namun hal ini masih akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan rencanya pada Rabu,17 Mei 2023.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, pelaksanaan pembagian jam masuk dan jam pulang kerja pernah terbukti gagal pada era Gubernur Fauzi Bowo.

“Masalahnya di era pak Foke sudah pernah diterapkan dan terbukti gagal mengurangi kemacetan,” ujarnya saat dihubungi awak media, Kamis 11/5/2023 di Jakarta.

Menurutnya, karena pada saat itu banyak orangtua berangkat bersamaan dengan mengantarkan suami atau istri ke tempat kerja berbarengan dengan mengantar anak sekolah.

Baca Juga :  Amila Yaqin, Penyumbang Emas Pertama bagi Indonesia di SEA Games 2023

“Jadi apakah masih perlu diuji coba lagi?,” imbuh Nirwono.

Lebih lanjut ia memberikan usulan untuk mengurangi volume kendaraan bermotor di jalan pada jam sibuk, yakni dengan menerapkan kebijakan pengurangan hari kerja.

“Jadi bekerja 3-4 hari, 2 hari sisanya bisa bekerja dari rumah atau WFH.”paparnya

Ia mengklaim, kebijakan tersebut justru efektif dan sudah mulai berlaku di beberapa kota besar Eropa dan terbukti tidak mengurangi produktivitas kerja bahkan lebih produktif.

“Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi mobilitas dan penggunaan kendaraan pribadi dalam aktivitas harian, sambil pemda mempercepat pembangunan transportasi publik yang terintegrasi, mendekatkan jaringan dan layanan transportasi publik ke perumahan/permukiman,” tandasnya.

Baca Juga :  Terima kasih Pak Anies, Warga Sambut Antusias LJB Adminduk Perubahan Nama

Terpisah, Pengamat Transportasi Publik Deddy Herlambang mengatakan tetap ada dampak jika pengaturan jam kerja dalam hal ini pembagian shift masuk dan pulang kerja yang diwacanakan Pemrov DKI.

Ia mengatakan, jika dibagi otomatis kepadatan jam 6-8 yang setiap harinya juga akan berkurang 50%. Namun kepadatan volume lalu lintas justru semakin bertambah sampai pukul 10.00 WIB, Khusus bagi pekerja ( bukan anak sekolah), namun kepadatan volume lalin akan lebih panjang sampai pukul 10.00 WIB.

“Maka Solusi yang tepat selain  menggunakan angkutan umum massal juga bisa menerapkan pengurangan hari kerja,  jelas kemacetan akan berkurang,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

x
x