Home » Headline » Komisi Informasi DKI Jakarta Gelar FGD Optimalisasi E-Monev Badan Publik Tahun 2023

Komisi Informasi DKI Jakarta Gelar FGD Optimalisasi E-Monev Badan Publik Tahun 2023

dito 30 Mei 2023 135

NasionalPos.com, Jakarta– Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menggelar Focus Gorup Discussion (FGD) tentang optimalisasi monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik.

Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, optimalisasi monitoring dan evaluasi (E-Monev) Badan Publik DKI Jakarta sebagai momentum transformasi layanan informasi publik dari tahun ke tahun harus lebih meningkat.

“Monev yang digelar rutin setiap tahun bertujuan menilai sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat,” ujar Harry Ara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Ia menjelaskan, pelaksanaan monev 2023 ditingkatkan dari sisi teknis dan indikator penilaian bisa lebih cermat, tepat dan confident sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Keempat Kalinya PM Prayuth Chan-ocha Lolos dari Mosi Tidak Percaya

Untuk itu, KI DKI Jakarta sebagai lembaga independen yang lahir dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertugas melaksanakan monev keterbukaan informasi di seluruh Badan Publik Provinsi DKI Jakarta.

“E-monev yang akan dilaksanakan oleh KI DKI Jakarta tahun ini diharapkan lebih optimal, menilai lebih tepat dan confident,” jelasnya.

Sementara praktisi KIP serta Ketua KIP 2011 – 2013, Abdul Rahman Mamun memaparkan, monev digelar tidak sekadar tradisi atau seremonial, melainkan memiliki impact keterbukaan informasi yang dirasakan warga Jakarta.

Alhasil, menurut Abdul, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monev, yakni Komisi Informasi sebagai pelaksana lebih progresif mengikuti perubahan zaman.

Baca Juga :  Pimpinan Daerah FSPFarkes KSPSI Jatim Berharap Gub Jatim Segera Selesaikan Soal Hak Pekerja di PT Kasa Husada Wira

“Kedua, monev bagi Badan Publik sebagai rapor komitmen sehingga memiliki perhatian dan mendorong layanan informasi berkualitas. Dan ketiga, publik diberikan ruang partisipasi dan kolaborasi menilai badan publik,” tuturnya.

Sekadar diketahui pelaksanaan monev KI DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi partisipasi badan publik.

Tercatat pada tahun 2022, sebanyak 126 dari 163 Badan Publik mengembalikan Self Assesment Quistionnaire (SAQ). Ke-126 Badan Publik dari 16 Kategori meliputi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), BUMD, RSUD, Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan), Partai Politik, Kecamatan, Kelurahan dan Sekolah (SMA/SMP ) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

LA Connextion Kupas Ketahanan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik Global

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekelompok masyarakat yang pernah berkuliah di berbagai kampus di Kota Los Angeles dan berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, menggelar Talkshow, Rabu 20 Mei 2026 lalu di peringatan hari Kebangkitan Nasional di ruang Jimbaran hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Acara ini di hadiri sebanyak 85 orang peserta Saat ini pada umumnya mereka yang …

Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia NasionalPos.com, Jakarta – Penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mungkin dimaksudkan sebagai langkah percepatan. Tetapi dalam perspektif demokrasi, ia menyimpan pertanyaan yang jauh lebih serius: mengapa lembaga pengawas kini justru ikut menjadi pelaksana?   Di atas kertas, fungsi DPR sangat jelas: legislasi, …

Era Digital: Mahasiswa Melemah atau Dilemahkan?

Dhio Justice Law

25 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Diirwktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.Com – Mengapa mahasiswa hari ini tidak lagi seganas generasi sebelumnya? Meski demonstrasi masih ada. Kritik masih terdengar. Namun gaungnya tak lagi cukup kuat mengguncang kekuasaan. Lalu muncul kesimpulan sederhana: mahasiswa telah melemah. Padahal persoalannya mungkin lebih dalam. Bisa jadi mahasiswa bukan kehilangan daya, melainkan menghadapi …

Di HUT ke 23, FSAB Serukan Perkuat Soliditas Kebangsaan Dalam Hadapi Badai Krisis Global

dito

25 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada setiap tanggal 25 Mei, seluruh pengurus beserta anggota keluarga besar Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) memperingati hari lahirnya FSAB, sebuah organisasi yang memiliki missi menyebarkan “Benih” perdamaian ke masing-masing kelompok yang terkait konflik masa lalu, serta menyuarakan mencegah terjadinya konflik di masa kini dan di masa mendatang. Terkait dengan momentum peringatan Hari …

Ketika Parlemen Kehilangan Suara Rakyat

Dhio Justice Law

24 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)    NasionalPos.Com, Jakarta – Sejatinya, parlemen adalah wakil rakyat. Tetapi realitas politik hari ini, parlemen sudah tidak mewakili rakyat, bahkan lebih dekat dengan kekuasaan? Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tampak berjalan. Namun daya kritis parlemen semakin melemah. Ketika hampir semua kekuatan politik berada dalam lingkar kekuasaan, …

x
x