PMKRI SOROTI DUGAAN PEMBIARAN POLRES MANGGARAI, PENANGANAN KASUS PENGEROYOKAN KETUA PMKRI JAKARTA PUSAT DINILAI TIDAK PROFESIONAL

Nasional pos.com, Ruteng-

Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus, menuai sorotan tajam.

Pasalnya hingga beberapa hari setelah laporan polisi dibuat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada korban.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme Polres Manggarai dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI di Ruteng.

Korban diketahui menjadi sasaran pengeroyokan oleh sejumlah peserta kongres setelah terjadi perdebatan dalam forum sidang komisi. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian dahi hingga harus mendapatkan penanganan medis dan lima jahitan di RSUD Ruteng.

Laporan resmi telah disampaikan kepada Polres Manggarai pada Jumat, 24 Juli 2026.

Namun, sampai saat ini, proses penanganan perkara dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan yang memberikan rasa keadilan kepada korban.

Di sisi lain, korban beserta pendampingnya mengaku masih menghadapi tekanan psikologis akibat dugaan intimidasi dan teror dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Terkait persoalan itu, Dewan Pertimbangan PMKRI Cabang Jakarta Pusat Eleonarius Dawa mempertanyakan komitmen aparat kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil, profesional, dan tanpa pandang bulu.

“Kami mempertanyakan profesionalisme Polres Manggarai dalam menangani perkara ini. Korban telah memenuhi seluruh prosedur hukum dengan membuat laporan resmi, menyerahkan bukti, dan menjalani pemeriksaan. ” Ungkap Eleonarus Dawa kepada wartawan, Minggu, 26 Juli 2026 di Ruteng NTT

Namun, lanjut Eleonarus Dawa, hingga hari ini belum ada kepastian mengenai langkah hukum yang diambil terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku. Situasi ini menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi.

Menurutnya, keterlambatan penanganan perkara tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Ini bukan sekadar persoalan lambatnya proses administrasi. Korban dan para pendamping justru dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian, sementara intimidasi dan teror masih terus dirasakan. ” Tukasnya

Lebih lanjut ia mengatakan Negara seharusnya hadir memberikan perlindungan kepada korban, bukan membiarkan mereka menghadapi tekanan seorang diri. Kondisi seperti ini sama sekali tidak mencerminkan penegakan hukum yang profesional.

Eleonarius juga mengingatkan bahwa kasus ini sudah viral dan menjadi perhatian luas karena terjadi dalam forum organisasi kader nasional yang selama ini menjunjung tinggi nilai fraternitas, intelektualitas, dan kristianitas.

Kekerasan yang terjadi di arena kongres telah mencoreng marwah organisasi sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan secara objektif.

Ia juga memberikan peringatan kepada aparat kepolisian, apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan yang signifikan, pihak korban menyatakan akan menempuh berbagai langkah hukum dan kelembagaan,

“Termasuk menyampaikan pengaduan kepada Polda Nusa Tenggara Timur, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, serta lembaga-lembaga pengawas eksternal guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Tandas Eleonarus Dawa

Sementara itu, DPC PMKRI Cabang Jakarta Pusat menegaskan bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam tradisi organisasi kader.

Perbedaan pandangan dalam forum musyawarah merupakan bagian dari demokrasi organisasi, tetapi penggunaan kekerasan fisik merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

PMKRI Cabang Jakarta Pusat mendesak Polres Manggarai untuk segera mengusut tuntas perkara ini secara cepat, profesional, transparan, dan akuntabel.

Penegakan hukum yang tegas dinilai penting tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga sebagai pesan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam ruang demokrasi dan organisasi harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Bagi PMKRI Cabang Jakarta Pusat, penyelesaian perkara ini bukan semata menyangkut kepentingan seorang korban, melainkan menyangkut tegaknya supremasi hukum, perlindungan terhadap hak-hak korban, serta menjaga kehormatan organisasi yang selama puluhan tahun dibangun di atas nilai intelektualitas, solidaritas, dan kemanusiaan,” ucap Ketua DPC PMKRI Cabang Jakarta Pusat Yohanes Jonianus yang juga korban pengeroyokan