Politisi PAN Minta Transparansi Progres dan Evaluasi Pembangunan IKN

NasionalPos.com, Jakarta- Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memaparkan bahwa Perencanaan dan Pengembangan IKN, untuk Sektor Transportasi Udara akan dibangun Bandar Udara khusus VVIP dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN. Sektor Transportasi Laut akan dibangun pelabuhan wisata, serta untuk sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda, angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride.

Kemudian untuk sektor transportasi Perkeretaan, akan dibangun jaringan jalur KA Bandara, jaringan jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN, jaringan jalur KA Perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan. Lalu untuk pengembangan Intelligent Transport System akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).

“Pengembangan Ttansportasi tentu kita akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission dan kita utamakan menggunakan satu mekanisme pada darat ada ITS (Intelligent Transport System) yang tentunya akan memberikan hal-hal yang baik dan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia. Beberapa hal sudah kami koordinasikan dengan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, India dan beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk bekerjasama di IKN,” jelasnya.

Penjelasan Menhub tersebut, ditanggapi oleh anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun yang menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menyampaikan dengan jelas progress serta evaluasi pembangunan dan pengembangan IKN kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat secara luas.

“Berkaitan dengan IKN, dari semua Kementerian termasuk Perhubungan maupun PUPR di sini kan selalu diutamakan berkaitan kelanjutan-kelanjutan IKN. Artinya anggaran-anggaran itu kelanjutan IKN itu diprioritaskan. Ke depan maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini, seperti apa sudah IKN itu?” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Lanjutnya, perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat kini tengah hangat. Tetapi masyarakat tidak mengetahui progres pembangunannya lantaran Pemerintah kurang dalam memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.

“Jadi maksud saya, sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukan ke sana dalam rangka untuk kelanjutan daripada IKN ini, masyarakat wajib tahhu seperti apa perkembangannya. Karena kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja gak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” tutur Politisi Fraksi PAN itu.

Informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN ini, tegasnya, harus jelas diberikan oleh Pemerintah karena masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar yang telah dikeluarkan oleh masyarakat. Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.

“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga apa yang dianggarkan oleh Kementerian ada satu kepastian tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka. Jadi siapapun presidennya menurut saya pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut, apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini.”tandasnya.