Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

NasionalPos.com, Jakarta-

Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),

Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur.

Anton Lukmanto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti) mengatakan bahwa pihaknya menolak secara keras dan tegas rencana perubahan status Universitas Trisakti dari Status sebagai Perguruan Tinggi Swasta berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri.

” Ya, kami Yayasan Trisakti sebagai pengelola menolak dengan keras dan tegas rencana perubahan status Universitas Trisakti menjadi PTN-BH” ucap Anton Lukmanto.

Alasannya, lanjut Anton Lukmanto, Universitas Trisakti didirikan oleh masyarakat yang sejak awal mula ingin menghadirkan Perguruan Tinggi Swasta yang menjunjung tinggi Nasionalisme, Patriotisme, Profesionalisme (budaya unggul) dan Keberagaman, tidak hanya itu sejak berdirinya Universitas Trisakti menerapkan konsep Berdikari, Otonom dan tentunya Gotong royong, tanpa membebani negara.

Nah, imbuh Anton Lukmanto, kalau di paksakan menjadi PTN-BH tentunya bakal membebani negara, ya donk, pasti dana pengelolaannya di ambil dari APBN, padahal kondisi APBN saat ini sedang tidak baik baik saja, sehingga ide merubah status Universitas Trisakti menjadi PTN-BH.

“Jangan jangan ini akal-akalan dari oknum yang tidak bertanggung jawab atas perkembangan Universitas Trisakti, ketika mereka tidak mampu mengelola, mereka serahkan ke negara, ini kan sikap yang cari enak nya saja.”tukas Anton Lukmanto.

Di kesempatan tersebut, Ezar Ibrahim, S.H. Kuasa Hukum Yayasan Trisakti atau Ketua Satgas Hukum, ia mengatakan bahwa alasan Yayasan Trisakti yang sah dengan pak HaryTjan Silalahi (Ketua Pembina), J. Kristiyadi, Djoko Soedyatmiko, Anak Agung Gde Agung (sebagai anggota Pembina berdasar Akte Notaris Soetjipto, no. 22/2005 dilanjutkan dengan Akte Notaris Zainuddin, SH no: 33/2023 tidak dapat menerima gagasan TRISAKTI menjadi PTN-BH.

Di karenakan adanya cacat hukum Pendirian Yayasan Trisakti yang di inisiasi oleh oknum Pemerintah, yang di duga adanya Kecerobohan Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan Surat Keputusan No AHU-0000310.ah.01.05 tanggal 20 Pebruari 2023, SK ini terbit atas permohonan notaris Andi Sona Ramadhini, SH.M.Kn, dengan akta no.3 tanggal 10 pebruari 2023.

” Padahal Akta ini jelas-jelas cacat hukum namun dipaksakan dijadikan dasar penerbitan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan HAM.” Ucap Ezar Ibrahim, SH .

Padahal, sambung Ezar Ibrahim, SH, Akta Notaris Andi Sona Ramadhani SH, M.Kn No.3, tanggal 10 Pebruari 2023 telah menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa pengangkatan Pembina, Pengawas dan Pengurus harus berdasarkan rapat pembina Yayasan Trisakti yang sah.

Sementara itu, pada kesempatan ini, Dr. Himawan Brahmantyo, SE.MM (Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti) juga mengatakan bahwa pada permasalahan tersebut,

Dirinya menduga adanya pemaksaan kehendak dari oknum unsur Pemerintah antara lain Lukman (Ketua Pembina), Ainun Na’im (Ketua Pengurus), dll,

” Nah sikap tersebut merupakan bukti nyata adanya kesewenang-wenangan (abuse of power) melanggar undang-undang dan mengingkari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia.” Ungkap Dr. Himawan Brahmantyo, SE.MM

Lebih lanjut Dr Himawan Brahmantyo, MM mengungkapkan tidak hanya itu, di sinyalir juga adanya vested interest, berupa kepentingan pribadi terselubung atas nama Cahyo Rahadian Muzhar, SH. LLM yang atas nama menteri telah menandatangani pencatatan SABH Yayasan Trisakti ilegal, dimana yang bersangkutan ternyata terdapat dalam surat keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri.

“Bagaimana mungkin Yayasan yang illegal/tidak sah dapat memberikan usulan perubahan status kepada Pemerintah, atau secara sepihak merubah status PTS menjadi PTNBH tanpa mendengarkan kajian atau masukan-masukan dari Yayasan yang sah secara hukum dan sungguh-sungguh mengakar pada sejarah pendirian Trisakti. ” Kata Dr Himawan Brahmantyo MM

Di acara konferensi pers ini, Anton Lukmanto juga mengungkapkan adanya dugaan untuk melakukan perampasan aset milik Yayasan Trisakti yang sah, yang kemudian di serahkan kepada negara.

Ia juga menjelaskan bahwa sudah sepatutnya keberadaan Pemerintah c,q. Pendidikan Tinggi, Kementrian Hukum, Kementrian Keuangan berfungsi sebagai regulator bukan eksekutor yang turut mengelola bahkan mempertahankan kepentingan keuangan dan kekuasaan semata

“Tidak hanya itu, kami juga menegaskan bahwa di negara hukum ini, pemerintah seharusnya taat hukum, dengan mengakui produk hukum yang sudah Incrach dan sah di mata hukum bahwa Yayasan Trisakti yang kami bentuk ini yang sah, bukan Yayasan Trisakti yang di bentuk oleh oknum pemerintah” tandas Anton Lukmanto .

Di akhir perbincangan dengan pers, Anton Lukmanto juga menginformasikan bahwa pihaknya banyak mendengarkan keluhan beberapa dosen yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Rektorat yang ditunjuk oleh Yayasan Trisakti illegal.