Home » Headline » Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi Tower BTS ke Partai Nasdem, Jampidsus didesak Periksa Segera Kader Nasdem

Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi Tower BTS ke Partai Nasdem, Jampidsus didesak Periksa Segera Kader Nasdem

dito 08 Jun 2023 290

NasionalPos.com, Jakarta- Pasca penetapan Jhonny G Plate Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem sebagai salah seorang tersangka kasus korupsi pengadaan tower BTS yang merugikan negara sebesar Rp 8 Trilyun , nampaknya Kejaksaan Agung membuka kemungkinan untuk menelisik adanya aliran uang dugaan korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo ke Partai NasDem.

Namun terkait dengan upaya itu, rupanya  Kejakgung RI belum menunjukkan keseriusan untuk membongkar adanya aliran uang dugaan korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo ke Partai NasDem, pasalnya sampai sekarang belum memanggil satupun dari petinggi atau elit politik Partai Nasdem, demikian diungkapkan Siti Zulikha Ketua Gerakan Pemuda Berantas Korupsi kepada awak media, Kamis, 8 Juni 2023 di Jakarta.

“Ya, kami mencermati kinerja Kejagung terutama Jampidsus yang menangani kasus korupsi Tower BTS ini sudah patut diapresiasi, namun anehnya saat untuk menelisik dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, rasanya sangat lamban.”ungkap Siti.

Baca Juga :  Jelang Muktamar ke 35 dan seabad NU, Saatnya NU lepas dari Belenggu Penguasa

Padahal, lanjut Siti, dari hasil penelusurannya, diperoleh informasi, bahwa semenjak Jhonny G Plate menjabat sebagai Menkominfo, DPP Partai Nasdem juga menempatkan beberapa orang kadernya baik secara terbuka maupun tertutup di Kemenkominfo, salah seorang diantaranya adalah Donny Imam Priambodo (DIP) yang menjabat sebagai ketua DPP  Partai Nasdem Bidang Digital dan Siber, kemudian ditempatkan sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo yang bertugas memberikan masukan atau saran apapun termasuk diduga juga memberikan saran soal proyek pengadaan tower BTS kepada Jhonny G Plate sebagai Menkominfo.

Dengan adanya penempatan kader Partai Nasdem tersebut di kemenkominfo, tentunya patut diduga semua seluk beluk mengenai proyek yang ada di Kemenkominfo, tidak terlepas dari intervensi dari Partai Nasdem, dan bahkan patut diduga sebagai lumbung logistik partai Nasdem.

“Dari gambaran tersebut, semestinya pihak Jampidsus sudah bisa memanggil dan memeriksa terduga kader Partai Nasdem yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan aliran dana yang masuk ke Partai Nasdem, dan ini bukan gossip politik, namun sesuatu yang harus segera ditelusuri.”tukas Siti.

Baca Juga :  APBD 2023 Dipastikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Penuhi Skala Prioritas

Menurut Siti, dari perkembangan penanganan kasus tersebut, sebenarnya pihak penyidik Jampidsus, tak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa kader Partai Nasdem, diantaranya DIP  merupakan Owner CEO PT. Protelindo  yang berpengalaman mengerjakan proyek dibidang telpon selular maupun proyek pengadaaan pembangunan infrastruktur internet, yang diduga juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tower BTS.

“Ya, kami mendesak jampidsus Kejakgung bisa memulai membongkar dugaan aliran dana yang masuk ke Partai Nasdem, dengan memanggil dan memeriksa yang bersangkutan, terkait dengan masalah itu kami sudah bersurat ke Komisi Kejaksaan agar bisa segera memanggil Jampidsus Kejakgung untuk meminta keterangan mengenai, mengapa sih Jampidsus tidak memanggil yang bersangkutan?. “pungkas Siti.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Jaga Kondusivitas Pilratin, Kasat Reskrim Polres Pesibar Ingatkan Masyarakat Hindari Konflik dan Pelanggaran Hukum

Taufik Hidayat

23 Okt 2026

  Pesisir Barat –  Kontestasi Pemilihan Peratin (Pilratin) di sejumlah pekon di Kabupaten Pesisir Barat tak lama lagi akan dimulai. Tahapan pesta demokrasi di tingkat pekon tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengemban amanah dan membawa arah pembangunan pekon ke depan. Menjelang pelaksanaan Pilratin, masyarakat diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan dengan …

Resmi Dibuka ; Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat Hotline Ini

Taufik Hidayat

22 Okt 2026

Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline “Lapor Pak Kapolda Lampung”. Layanan tersebut menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, informasi, maupun aspirasi secara langsung. Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui materi publikasi Polda Lampung menampilkan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani. Dalam publikasi itu, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Perkuat Kualitas Penegakan Hukum, Polres Pesisir Barat Jalani Supervisi Semester II Ditreskrimum Polda Lampung

Taufik Hidayat

21 Okt 2026

Pesisir Barat – Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan Supervisi Semester II TA 2026 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada hari Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Polres Pesisir Barat. Kegiatan supervisi tersebut diikuti oleh seluruh personel Reskrim dari Polres Pesisir Barat dan Polres Lampung Barat yang dipusatkan di …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

x
x