Home » Nasional » daerah » KPK Bakal Telusuri Dugaan Penyimpangan PPDB di Tangerang

KPK Bakal Telusuri Dugaan Penyimpangan PPDB di Tangerang

dito 18 Jul 2023 247

NasionalPos.com, Tangerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran potensi-potensi kerawanan penyelenggaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Alhasil, seluruh Dinas Pendidikan (Dindik) di Tangerang dan Banten dikumpulkan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Terkait dengan kondisi tersebut, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, terkait apakah penyelenggaraan PPDB nanti ada kontroversi? Hal itu bakal ditelusuri oleh KPK.

“Besok KPK akan mengumpulkan Dindik juga itu. Terkait potensi-potensi kerawanan pada saat PPDB,” katanya kepada wartawan, Selasa 18/7/2023.

Menurut Zaki, potensi kerawanan saat PPDB bukan hanya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP Negeri saja. Akan tetapi justru lebih banyak lagi jenjang SMA.

“Karena di Kabupaten Tangerang saja yang tertampung untuk masuk SMA Negeri hanya 12 ribu dari lulusan SMP,” ucapnya.

Baca Juga :  Demi Amankan Tempat di World Tour Finals 2024, Gloria fokus ke tur Asia

Bayangkan, sambung Zaki, dari 56 ribu lulusan SD, kemudian hanya 24 ribu yang bisa tertampung di SMP Negeri. Dari 24 ribu lulusan SMP Negeri, hanya 12 ribu yang bisa tertampung di SMA Negeri, berarti rasionya sangat timpang.

“Untuk permasalahan jenjang SD dan SMP akan kita evaluasi. Namun, untuk SMA adalah kewenangan dari Provinsi Banten,” katanya.

Disatu sisi, lanjutnya, dipertanyakan peran pemerintah karena tidak seluruhnya lulusan bisa tertampung baik jenjang SMP maupun SMA Negeri. Oleh sebab itu, pihaknya mencoba agar bisa menampung semua porsi pendidikan disekolah negeri yang notabenenya gratis.

“Saya di Kabupaten Tagerang ini melakukan langkah terobosan baru yaitu, membuka sekolah hybrid. Tujuannya agar dapat tertampung seluruhnya,” ucap Zaki.

Diketahui, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar bakal mengumpulkan elemen Dinas Pendidikan (Dindik) diwilayahnya. Tujuannya, guna melakukan evaluasi penyelenggaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Baca Juga :  Parade Angklung Dan Kesenian Kuda Lumping Warnai Kirab Obor Dalam Acara Puncak Peringatan HUT RI Ke 79 RW 01 Kelurahan Margadana

“Besok, kita akan kumpul dengan Dindik. Hal itu guna melihat penyenggaraan PPDB. Kita akan evaluadi baik tingkat SD maupun SMP negeri,” kata Zaki Iskandar

Menurut Zaki, pada PPDB ynag kerap menuai kontroversi adalah sistem zonasi. Dimana sebetulnya dalam penerapan zonasi ini bertujuan tidak ada lagi membedakan mana si anak yang pintar dan tidak pintar. Karena nilai tidak menjadi patokan, tapi jarak dari rumah ke sekolah yang menjadi patokan.

“Namun, di Kabupaten Tangerang ini belum semua SMP itu bisa ‘mengcover’ lokasi-lokasi setiap Kecamatan, karena itu kita nanti pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat besok kita akan evaluasi kira-kira ada dimana lagi,” ujarnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x