Home » Nasional » daerah » KPK Bakal Telusuri Dugaan Penyimpangan PPDB di Tangerang

KPK Bakal Telusuri Dugaan Penyimpangan PPDB di Tangerang

dito 18 Jul 2023 229

NasionalPos.com, Tangerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran potensi-potensi kerawanan penyelenggaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Alhasil, seluruh Dinas Pendidikan (Dindik) di Tangerang dan Banten dikumpulkan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Terkait dengan kondisi tersebut, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, terkait apakah penyelenggaraan PPDB nanti ada kontroversi? Hal itu bakal ditelusuri oleh KPK.

“Besok KPK akan mengumpulkan Dindik juga itu. Terkait potensi-potensi kerawanan pada saat PPDB,” katanya kepada wartawan, Selasa 18/7/2023.

Menurut Zaki, potensi kerawanan saat PPDB bukan hanya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP Negeri saja. Akan tetapi justru lebih banyak lagi jenjang SMA.

“Karena di Kabupaten Tangerang saja yang tertampung untuk masuk SMA Negeri hanya 12 ribu dari lulusan SMP,” ucapnya.

Baca Juga :  Pangdam Kasuari Hadiri Perayaan 14 Tahun Berdirinya Kabupaten Maybrat

Bayangkan, sambung Zaki, dari 56 ribu lulusan SD, kemudian hanya 24 ribu yang bisa tertampung di SMP Negeri. Dari 24 ribu lulusan SMP Negeri, hanya 12 ribu yang bisa tertampung di SMA Negeri, berarti rasionya sangat timpang.

“Untuk permasalahan jenjang SD dan SMP akan kita evaluasi. Namun, untuk SMA adalah kewenangan dari Provinsi Banten,” katanya.

Disatu sisi, lanjutnya, dipertanyakan peran pemerintah karena tidak seluruhnya lulusan bisa tertampung baik jenjang SMP maupun SMA Negeri. Oleh sebab itu, pihaknya mencoba agar bisa menampung semua porsi pendidikan disekolah negeri yang notabenenya gratis.

“Saya di Kabupaten Tagerang ini melakukan langkah terobosan baru yaitu, membuka sekolah hybrid. Tujuannya agar dapat tertampung seluruhnya,” ucap Zaki.

Diketahui, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar bakal mengumpulkan elemen Dinas Pendidikan (Dindik) diwilayahnya. Tujuannya, guna melakukan evaluasi penyelenggaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Baca Juga :  DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Atasi Lonjakan Covid-19 Jelang Nataru

“Besok, kita akan kumpul dengan Dindik. Hal itu guna melihat penyenggaraan PPDB. Kita akan evaluadi baik tingkat SD maupun SMP negeri,” kata Zaki Iskandar

Menurut Zaki, pada PPDB ynag kerap menuai kontroversi adalah sistem zonasi. Dimana sebetulnya dalam penerapan zonasi ini bertujuan tidak ada lagi membedakan mana si anak yang pintar dan tidak pintar. Karena nilai tidak menjadi patokan, tapi jarak dari rumah ke sekolah yang menjadi patokan.

“Namun, di Kabupaten Tangerang ini belum semua SMP itu bisa ‘mengcover’ lokasi-lokasi setiap Kecamatan, karena itu kita nanti pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat besok kita akan evaluasi kira-kira ada dimana lagi,” ujarnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

SMAN 3 Painan Juara I Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Sumbar, Siap Wakili Provinsi ke Ajang Nasional

Primadoni,SH

01 Agu 2026

PADANG, Nasionalpos.com  – SMAN 3 Painan berhasil meraih Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih setelah tim SMAN 3 Painan mengungguli SMAN 1 Padang dan SMA IT ICBS Payakumbuh pada babak final yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera …

Bawaslu Pesisir Selatan: Distribusi X-banner PPID Dilanjutkan untuk Perkuat KIP

Primadoni,SH

31 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kini terus diperkuat oleh berbagai lembaga publik, termasuk satu di antaranya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Anggota, Bambang Putra Niko, penguatan komitmen tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya pendistribusian _x-banner_ tata cara mengakses informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Sekarang kami …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

dito

27 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),       Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur. …

x
x