Home » Headline » Sejumlah Wilayah Pulau Jawa Bakal Alami Bahaya Kekeringan

Sejumlah Wilayah Pulau Jawa Bakal Alami Bahaya Kekeringan

dito 25 Agu 2023 202

NasionalPos.com, Jakarta –   Perbedaan kondisi iklim dialami wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah barat laut Sumatra mengalami banjir, seperti di Aceh dan Sumatra Utara. Sedangkan sebagian wilayah lain memiliki curah hujan rendah. Situasi tersebut memicu bahaya kekeringan, seperti di Pulau Jawa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari BPBD di beberapa wilayah, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), terkait bahaya kekeringan. Solusi jangka pendek dilakukan pemerintah daerah terdampak dengan distribusi air bersih kepada warga.

Bencana hidrometeorologi kering dialami 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jabar, hingga 23 Agustus 2023. Sebanyak 19.464 KK membutuhkan bantuan air bersih. Total 525.500 liter air bersih telah didistribuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.

Wilayah terdampak kekeringan antara lain Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang dan Pangandaran. Wilayah kecamatan terbanyak yang mengalami kekeringan di Kabupaten Bogor dengan total 13 kecamatan.

Ketiga belas kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jasinga, Citeureup, Babakan Madang, Jonggol, Rancabung, Ciseeng, Cibungbulang, Sukajaya, Cisarua, Leuwisadeng, Tanjungsari, Cariu dan Tenjo.

Baca Juga :  Wacana Jabatan Walikota melalui Pilkada Langsung

Merespons kondisi kekeringan di wilayah, BPBD bekerja sama dengan PDAM dalam pendistribusian air kepada warga. Di samping itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lahan warga yang terdampak. Luas lahan terdampak kekeringan masih dalam proses pendataan.

Kekeringan Jateng dan Jatim

Sedangkan di Provinsi Jateng, BPBD menginformasikan 4 kabupatennya mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau sudah dirasakan warga sejak Juli 2023 lalu. Keempat kabupaten terdampak kekeringan yaitu Kabupaten Kendal, Klaten, Temanggung dan Sragen.

Data BPBD Provinsi Jateng menyebutkan 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan terkini pada Kamis (24/8) menyebutkan kebutuhan air sudah terpenuhi.

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jatim, kekurangan suplai air dirasakan warga Desa Pialangan, Kecamatan Kalisat. Sebanyak 247 KK di desa ini terdampak kekeringan. BPBD Kabupaten Jember telah mendistribusikan air kepada para warga. Selain itu, 2 tandon untuk menampung bantuan air. BPBD juga mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB.

Baca Juga :  Kunjungi Rusun Marunda, Heru Pastikan Layanan Warga Berjalan Baik

Karhutla Jabar

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar. Di samping kekeringan, karhutla terjadi di wilayahnya. Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

BPBD Provinsi Jawa Barat ke-15 wilayah terdampak kebakaran yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektar.

Menyikapi potensi bahaya karhutla, pihak BPBD Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga. BPBD provinsi dan OPD terkait berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Sambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis

- Banyuwangi

11 Agu 2026

TEGAL, NASIONALPOS.COM – Momentum menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dorongan bagi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tegal untuk terus berbenah. Bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, pelayanan di Satpas SIM Tegal diarahkan untuk menghadirkan wajah pelayanan publik yang humanis, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Selasa (11/08/2026). Senyum, keramahan, …

PGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru

Andi Ledi Lubuk Linggau

11 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Achmad Hasian Ritonga, membuka Serasehan Pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau bersama pemangku kepentingan pendidikan di Gedung Guru, Kelurahan Senalang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Lubuk Linggau JUARA.” …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

x
x