Home » Ekonomi » Kemenhub Terapkan Digitalisasi Layanan Kapal di 45 Pelabuhan

Kemenhub Terapkan Digitalisasi Layanan Kapal di 45 Pelabuhan

dito 14 Sep 2023 242

NasionalPos.com, Jakarta- Kementerian Perhubungan kembali menerapkan digitalisasi layanan kapal dan barang di 45 pelabuhan dari 151 pelabuhan pada tahun 2023. Sebelumnya, penerapan inaportnet tahap I tahun 2023 telah diterapkan di 40 pelabuhan.

“Saat ini pelabuhan yang telah menerapkan inaportnet dari tahun 2016 hingga September 2023 telah mencapai 194 pelabuhan. Dari total 260 pelabuhan yang kami targetkan sampai akhir tahun 2023,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Priadi kepada awak media, Kamis (14/9/2023).

Dalam hal ini, Antoni berharap kepada seluruh pihak tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, Ia menambahkan pihaknya selalu mengikuti perkembangan dunia kepelabuhanan dan teknologi penunjangnya.

Baca Juga :  Poros Rawamangun Bersama Korban Gangguan Gagal Ginjal Akut, Bakal Mengadu ke UNICEF & WHO

“Inaportnet akan menghadirkan transparansi yang lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Melalui platform ini, semua informasi terkait pelabuhan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait,” ujar Antoni.

Menurut Antoni, Inaportnet dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat dengan jelas memantau dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan.

“Dengan adanya Inaportnet, pengawasan administrasi dan kegiatan di pelabuhan menjadi lebih efektif. Proses perijinan dan kelengkapan persyaratan di pelabuhan dapat terintegrasi secara digital, sehingga lebih efisien dan transparan,” ucap Antoni.

Baca Juga :  Penerimaan Taruna Bhayangkara VI di SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024/2025

Selain itu, kata Antoni, Inaportnet juga berkontribusi dalam upaya peningkatan pengawasan pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kepelabuhanan. Hal juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pelabuhan.

“Dengan penerapan inaportnet tahap II di 45 pelabuhan dapat terwujudnya pengawasan terhadap kegiatan kapal dan barang di pelabuhan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, dapat meningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada sektor kepelabuhanan,” kata Antoni.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x