Cegah Bencana Kebakaran, N.Rudyanto Dharmawan Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar Dapil 9 no. 10 Siap Perjuangkan Perda Audit Bangunan

NasionalPos.com, Jakarta- Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ribuan peristiwa kebakaran terjadi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 lalu, selain itu Rata-rata 90 persen peristiwa kebakaran di Jakarta. Dari ribuan peristiwa kebakaran itu kami hanya menerima 400 laporan kebakaran, sedangkan sebagian besar penyebab kebakaran adalah korsleting aliran Listrik yang barada pada instalasi terpasang di rumah maupun di Gedung.

Menanggapi kondisi maraknya bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang tentunya sangat merugikan dan meresahkan warga Jakarta tersebut, itu pun mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah seorang diantaranya adalah N Rudyanto Dharmawan Ketua Satkar Ulama Indonesia Kota Adm Jakarta Barat, kepada wartawan, ia mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi tersebut, dan tentunya kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan serta didiamkan begitu saja, melainkan harus langkah solusinya.

“Ya, langkah solusinya adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengaudit semua rumah-rumah di pemukiman warga dan juga gedung tinggi di Jakarta. Semua harus di periksa tata letak instalasi listriknya dan kondisi bangunannya, Bukan sekadar mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran, tetapi juga demi keselamatan penghuninya.”ungkap N Rudyanto Dharmawan yang akrab di panggil Bang Moo ini kepada wartawan, Senin, 8/1/2024 di Jakarta.

Menurut Bang Moo, ketegasan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menindaklanjuti pengelolaan Gedung, rumah di pemukiman warga, perkantoran dsb, Sebaiknya segera dilakukan audit. Tujuannya, untuk melindungi warga kota. Sudah saatnya membangun kota yang tanggap bencana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, bangunan berusia lebih dari 20 tahun wajib diaudit kelaikannya, Bangunan yang berusia kurang dari 20 tahun juga wajib melaporkan kondisi bangunanya lima tahun sekali.

“Jika ada bangunan yang dianggap tidak aman, pemda berhak menyegel bangunan untuk melindungi keselamatan pengguna atau penghuni bangunan dan warga sekitar,” tukas Bang Moo

Terkait persiapan mencegah terjadinya bencana kebakaran, maupun bencana gempa bumi yang tidak diketahui kepastian kedatangannya, apalagi menyongsong Jakarta sebagai kota Global, yang tidak lagi menyandang status sebagai Ibukota Negara,

Bang Moo juga  menyampaikan bahwa dinas terkait seperti Dinas Citata (Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan), Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta harus melakukan audit BSM (Basic Security Module), Hal tersebut untuk memenuhi aspek keselamatan bangunan. Sertifikat laik fungsi sudah dimiliki atau belum, rekomendasi, dan pemantauan rutin, serta mengadakan simulasi dengan rutin mengenai pelatihan jika ada bencana,

“Nah itu semua itu harus dibuat regulasinya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang juga mengatur tentang petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, petunjuk koordinasi antar instansi, adanya sanksi terhadap pemilik bangunan yang tidak mau di audit bangunannya, serta  keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Audit Bangunan, Innsyaallah, jika warga DKI Jakarta terutama yang ada di Kec. Tambora, Kec. Cengkareng dan Kec. Kalideres berkenan memberikan amanah kepada saya,  untuk duduk sebagai Wakil Rakyat Di DPRD DKI Jakarta pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, maka kami siap memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah tentang Audit Bangunan untuk melindungi warga Jakarta.”pungkas N Rudyanto Dharmawan yang juga terpanggil sebagai sebagai caleg DPRD DKI Jakarta no. 10  dari Partai Golkar di dapil Jakarta 9 (Kec.Kalideres, Kec.Cengkareng dan Kec.Tambora).