Home » Nasional » daerah » Warga Apartemen Puri Kemayoran Mengadu Ke Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

Warga Apartemen Puri Kemayoran Mengadu Ke Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

dito 31 Jan 2024 225

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait SK Kepengurusan maupun pengawas P3SRS Apartemen Puri Kemayoran periode 2023-2026, belum di terbitkan oleh Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, maka warga Apartemen Puri Kemayoran mengadukan masalah tersebut ke Prasetyo Edi Marsudi, SH Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

“ Ya, kami datang menemui Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengadukan permasalahan SK Kepengurusan P3SRS Apartemen Puri Kemayoran, ya, alhamdulilah beliau menerima kami.”ungkap Hariaming Sekretaris P3SRS Apartemen Puri Kemayoran kepada wartawan usai pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa, 30/1/2024 malam di Kawasan Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan dengan beliau, lanjut Hariaming , pihaknya sudah mengemukakan persoalan mengenai keberadaan SK Kepengurusan maupun pengawas P3SRS Apartemen Puri Kemayoran periode 2023-2026, yang sangat di butuhkan bagi warga Apartemen Puri Kemayoran untuk pengurusan administrasi membuka rekening Bank yang dipergunakan sebagai wahana berbagai aktivitas transaksi yang nilainya mencapai milyaran rupiah, selain itu fungsi dan manfaat dari SK kepengurusan tersebut sangat urgen untuk perpanjangan HGB Bangunan Apartemen Puri Kemayoran yang akan jatuh tempo pada Bulan April 2024 mendatang.

Baca Juga :  SYL Raih Gelar Profesor Kehormatan, Rektor Unhas

“Kami utarakan semuanya ke Pak Prasetyo di pertemuan itu, alhamdulilah beliau sangat merespon pengaduan kami tersebut, dan langsung .”tukas Hariaming

Lebih lanjut Hariaming mengungkapkan, ketika itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, SH berkomunikasi  dengan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah dihadapan warga Apartemen Puri Kemayoran,

Saat itu Bapak Prasetyo mengkomunikasikan kepada Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah diharapkan untuk segera mengeluarkan SK Kepengurusan P3SRS Apartemen Puri Kemayoran,  dikarenakan keberadaan SK tersebut sangat urgen sekali dan sangat dibutuhkan oleh warga Apartemen Puri Kemayoran dalam berbagai aktivitas terutama untuk perpanjangan sertifikat HGB Lahan Apartemen Puri Kemayoran.

Baca Juga :  Jhonny G Plate Penuhi Panggilan Kejakgung, Jalani Pemeriksaan Dugaan Kasus KorupsiBakti Kominfo

“ Alhamdulilah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah berkenan merespon dengan baik, apa yang telah disampaikan oleh Pak Prasetyo, dan berjanji akan segera menindaklanjutinya, ya, semoga persoalan ini segera terselesaikan, dan kami terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prasetyo Edi Marsudi, SH Ketua Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon pengaduan kami dan juga langsung membantu kami menyelesaikan persoalan yang alami ini.” pungkas Hariaming

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x