Home » Nasional » daerah » Komisi VIII DPR RI Tinjau Persiapan Haji di Embarkasi Padang, Lisda Hendrajoni Tekankan Evaluasi Sistem

Komisi VIII DPR RI Tinjau Persiapan Haji di Embarkasi Padang, Lisda Hendrajoni Tekankan Evaluasi Sistem

Primadoni,SH 27 Feb 2025 256

Padang, Nasionalpos.com -– Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Embarkasi Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), guna meninjau persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025. Ketua Tim Kunjungan Kerja, Lisda Hendrajoni, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan proses penyelenggaraan haji agar berjalan lebih optimal.

“Persiapan tahun ini sudah cukup baik, tetapi kita tidak boleh lengah. Harus ada langkah antisipatif agar seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Lisda dalam kunjungan tersebut.

Salah satu perhatian utama Komisi VIII DPR RI adalah masalah sistem yang menyebabkan lebih dari 162 calon jemaah haji gagal berangkat. Lisda meminta kajian mendalam untuk mengidentifikasi penyebabnya serta mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kita harus memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak merugikan calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji,” tambahnya.

Baca Juga :  Iman Lestariyono Dorong Penguatan Pariwisata Berbasis Harmoni Alam dan Budaya

Selain itu, Lisda menyoroti pentingnya mekanisme penggantian calon jemaah yang gagal berangkat agar kuota tetap terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. “Jika ada jemaah yang batal berangkat, penggantinya harus segera ditetapkan agar tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lisda juga menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan kawasan asrama haji Embarkasi Padang. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp143 miliar, namun diperkirakan bisa lebih tinggi karena adanya biaya perawatan dan pemeliharaan.

“Intinya dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, kami dari Komisi VIII mendukung penuh kelanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang. Bahkan angka yang disampaikan tadi 143 Miliar untuk kelanjutan pembangunan, menurut kami itu bahkan kalau bisa ditambah lagi, sehingga kawasan asrama haji dengan lokasi yang seluas ini, betul-betul dapat dimanfaatkan dan memberikan pelayanan terbaik bahkan yang terlengkap khususnya di Pulau Sumatera,” jelas Lisda.

Baca Juga :  Polsek Rowokangkung Intensifkan Patroli, Amankan Objek Vital di Kalipepe

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, termasuk Ina Ammania, Hasan Basri Agus, Husni, Alimudin Halim, Ashari Tambunan, Askweni, Sigit Purnomo, dan Achamad. Hadir pula Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Padang, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar, serta instansi terkait lainnya. Mereka membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji asal Sumatera Barat.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 di Embarkasi Padang dapat berjalan lebih baik serta mampu mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul. ***

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x