Home » Headline » Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito 17 Nov 2026 13

NasionalPos.com, Makassar-

Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .

 

Riwayat Tanah 

 

Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen lama tercatat sebagai Eigendom Verponding No. 12, tanah ini dibeli Pangeran Cornelis de Munnik pada 1912 dari Sangkala Kr. Matutu, melalui jual beli di hadapan pejabat berwenang pada masa itu. Hak atas tanah kemudian beralih kepada ahli waris Pangeran Hery de Munnik, dan selanjutnya kepada Hajjah Magdalena de Munnik pada tahun 1973.

setelah itu, lanjutnya, Muncul HGU No. 2 seluas ±6,24 hektare atas nama Hasyim Manappa, namun demikian menurut ahli waris, HGU itu lahir dari surat lelang dari pihak ketiga, tanpa peralihan hak dari pemilik sah. HGU tersebut berakhir pada 1980, tetapi penguasaan di lapangan tetap berlangsung pada tahun 1992.

” Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 575, sekitar 20 hektare dikuasai Pemerintah Provinsi. Sekitar 15 hektare diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar dan dicatat sebagai aset daerah. “Ungkap Andi Darwin R Rangreng SH

Namun, sambung Andi Darwin, menurut ahli waris, pengambilalihan itu dilakukan tanpa pembayaran kepada pemilik sah, bahkan pada tahun 1995. Papan di lokasi menyebut sertifikat HGB No. 20459/Manggala GS No. 5/1995 sebagai dasar penguasaan Pemerintah Kota Makassar.

Pada tahun 2011 dan 2014, dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 212/Pdt.G/2011/PN.MKS dan No. 207/Pdt.G/2014/PN.MKS dijadikan dasar penguasaan oleh Pemerintah.

” Tapi anehnya, menurut ahli waris, kedua putusan itu dijatuhkan tanpa mengikutsertakan pemilik sah., sehingga pada tanggal 9 Agustus 2017. Kantor Pertanahan Kota Makassar mencatat pemblokiran “Status Quo” atas bekas HGU No. 2, 3, 4, 5, dan 6/Karuwisi beserta seluruh turunannya,” tandas Andi Darwin R Rangreng SH,

Termasuk , imbuh Andi Darwin, Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan. Turunan itu telah dipecah hingga 266 buku tanah, sebagian berasal dari bekas HGB No. 1/Manggala atas nama Koperasi Pegawai Negeri Beringin., adapun Surat ini merujuk surat Menteri ATR/Kepala BPN kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan.

 

Perkara yang berjalan 

Andi Darwin R Rangreng SH sebagai kuasa hukum ahli waris juga mengungkapkan bahwa perkara tersebut yang sedang Berjalan di tahun  2024 dan tahun 2025, adalah Perkara No. 15/Pdt.G/2024/PN.Mks yang diajukan, dengan Hajjah Magdalena de Munnik sebagai Penggugat Intervensi.

 

“Kemudian Mahkamah Agung RI memutus perkara melalui Putusan No. 6382 K/PDT/2025. 27 Juli 2026. Sedangkan Hajjah Magdalena de Munnik, melalui kami sebagai kuasa hukum nya telah mengajukan Akta Permohonan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Makassar. ” Tukas Andi Darwin R Rangreng SH.

 

Menurut Andi Darwin, ia mengajukan itu, yang Dasarnya adalah kekhilafan hakim dan adanya bukti baru (novum), yakni surat-surat BPN yang menurut kuasa hukum belum dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sebelumnya.

26 Agustus dan 14 Oktober 2026, yang kemudian pihak nya mengajukan permohonan penegasan data Eigendom Verponding No. 12 kepada Menteri ATR/BPN. Kementerian kemudian meminta penjelasan kronologis dan penyelesaian dalam satu bulan.

Yang Terlihat di Lapangan 

“Saat ini, Yang Terlihat di Lapangan Di lokasi terpasang tiga jenis papan. Papan Dinas Pertanahan Kota Makassar menyatakan tanah “dikuasai Pemerintah Kota Makassar”. Papan “Tanah Aset (Fasum & Fasos)” mencantumkan HGB 1995, SK 575/1992, dua putusan 2011 dan 2014, serta larangan mendirikan bangunan tanpa izin. ” Tutur Andi Darwin R Rangreng SH

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Papan reklame kuning milik pihak ketiga, yang pemiliknya belum diketahui publik. Di sebagian lahan juga berdiri perumahan yang dibangun di atas tanah yang status hukumnya masih diperiksa.

“Untuk itu lah, kami selaku kuasa Hukum Ahli Waris telah mengajukan sejumlah argumen. Argumen ini merupakan pandangan pihak ahli waris dan belum diuji oleh pengadilan.”ucap Andi Darwin R Rangreng SH

Di kesempatan ini Andi Darwin juga mengingatkan bahwa Hak lama tidak gugur begitu saja. Hak atas tanah yang diperoleh melalui jual beli di hadapan pejabat berwenang pada 1912 tidak hilang hanya karena perubahan sistem administrasi, Menurutnya , bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak lama harus dikonversi dengan cara yang sah.

 

“Penerbitan hak baru di atas tanah yang masih tercatat sebagai hak lama, karena itu, menuntut pembuktian bahwa hak lama telah hapus secara sah.” kata Andi Darwin.

Argumen Hukum Ahli waris 

Di kesempatan ini Andi Darwin juga menyampaikan argumen Hukum Ahli waris yang pertama bahwa Hak lama tidak gugur begitu saja. Hak atas tanah yang diperoleh melalui jual beli di hadapan pejabat berwenang pada 1912 tidak hilang hanya karena perubahan sistem administrasi, Menurutnya , bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak lama harus dikonversi dengan cara yang sah.

Baca Juga :  Update Data Corona (17/1/2022) Jumlah Pasien Positif 4.272.421 Orang dan Meninggal 144.174 Orang

“Penerbitan hak baru di atas tanah yang masih tercatat sebagai hak lama, karena itu, menuntut pembuktian bahwa hak lama telah hapus secara sah.” kata Andi Darwin.

Tidak hanya itu, tambah Andi Darwin, Putusan tidak mengikat pihak yang tidak didengar. Dalam hukum acara perdata berlaku prinsip audi et alteram partem, yaitu setiap pihak yang berkepentingan harus didengar sebelum putusan dijatuhkan, dengan demikian pihaknya bersama ahli waris menilai putusan 2011 dan 2014 yang dijadikan dasar penguasaan tidak mengikutsertakan pemilik sah.

“Jika benar, putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan menguasai tanah terhadap pihak yang tidak pernah diperiksa.”ucap Andi Darwin R Rangreng SH

Berikut nya, kata Andi Darwin, Peralihan hak harus berasal dari pemilik yang berhak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya perjanjian memerlukan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip nemo plus iuris menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang tidak dimilikinya. Menurut pihaknya dan ahli waris, surat lelang dari pihak ketiga tidak dapat memindahkan hak dari pemilik sah.

Tidak hanya itu, ucap Andi Darwin, Status quo adalah pengakuan adanya sengketa hak. Pencatatan blokir oleh Kantor Pertanahan pada 2017 menunjukkan bahwa instansi pertanahan memandang bidang-bidang ini perlu dijaga dalam keadaan tetap.

Blokir memang bersifat administratif dan tidak otomatis membatalkan sertifikat.

 

“Namun, menurut ahli waris, pemasangan papan yang menyatakan kepemilikan atau penguasaan atas bidang yang diblokir tidak sejalan dengan pencatatan tersebut., ini kan suatu kejanggalan” kata Andi Darwin.

Selanjutnya, Andi Darwin juga mengatakan bahwa Sertifikat dapat diuji di pengadilan. Hal ini Menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pihak yang merasa berhak atas tanah yang sudah bersertifikat dapat mengajukan gugatan.

 

Ia menjelaskan bahwa Sertifikat memberikan kepastian dan alat bukti yang kuat, tetapi bukan jaminan mutlak bagi pemegangnya. Keabsahan HGB No. 20459 tahun 1995, menurut ahli waris, perlu diuji terhadap riwayat hak lama dan status blokir.

Selain itu, Pemasangan papan saat perkara berjalan tidak sejalan dengan asas pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan pejabat pemerintahan wajib bertindak berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, dan itikad baik.

“Menurut ahli waris dan kami, memasang papan yang menyatakan penguasaan di atas objek yang sedang diperiksa dalam Peninjauan Kembali tidak mencerminkan asas tersebut.” Jelas Andi Darwin

Tidak hanya itu, tutur Andi Darwin, terdapat juga Perbuatan melawan hukum, yang menurut Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Unsurnya meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

 

Sehingga, menurut Andi Darwin, Ahli waris juga menilai bahwa penguasaan dan klaim yang dinyatakan di lapangan dapat menimbulkan kerugian bagi hak ahli waris.

Dasar Peninjauan Kembali.

Andi Darwin menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, Peninjauan Kembali dapat diajukan karena ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan dan belum dapat dihadirkan sebelumnya, atau karena putusan didasarkan pada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

 

“Dengan demikian kami sebagai Kuasa hukum ahli waris sampaikan surat Kantor Pertanahan tahun 2011 dan surat status quo tahun 2017 termasuk dalam kategori tersebut.” Tegas Andi Darwin

 

Siapa Bertanggung Jawab Menurut Jabatan

 

Bukan hanya itu, jelas Andi, bahwa menurut Jabatan dalam negara hukum, tanggung jawab atas tanah, papan, dan administrasi pertanahan melekat pada jabatan, bukan pada pribadi. Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab perlu dijawab dengan menyebut jabatan yang berwenang saat ini. Penyebutan dalam bagian ini hanya mengacu pada jabatan, dan dapat berubah sesuai mutasi.

 

“Wali Kota Makassar. Bertanggung jawab atas papan klaim yang dipasang atas nama Pemerintah Kota Makassar, atas pengelolaan aset daerah yang berasal dari SK 1992, serta atas izin dan pengawasan bangunan perumahan yang berdiri di lokasi.” Tegas Andi Darwin R Rangreng SH

Begitu pula, imbuh Andi Darwin, Gubernur Sulawesi Selatan bertanggung jawab atas tindak lanjut SK 575/1992 dan atas pengelolaan aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, serta atas kewajiban menanggapi somasi yang menurut ahli waris belum dijawab secara substantif.

Baca Juga :  BKSAP Suarakan Strategi Parlemen Respon Kemajuan AI dan Demokrasi Masa Depan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, juga bertanggung jawab atas pengawasan pencatatan blokir, penjelasan status HGB No. 20459, dan penyelesaian permohonan penegasan data yang diajukan ahli waris.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sudah pasti harus bertanggung jawab atas pemeliharaan buku tanah dan pelaksanaan pencatatan status quo sejak tanggal 9 Agustus 2017, termasuk kejelasan turunan yang masih diblokir.

“Begitu pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bertanggung jawab atas penegasan status Eigendom Verponding No. 12 dan atas kepastian hukum bagi bidang-bidang yang berada dalam status quo sebagaimana surat tahun 2016 atau 2017 yang menjadi dasar pencatatan.”ucap Andi Darwin R Rangreng SH .

 

Perumahan di Atas Lahan: 

Lebih lanjut Andi Darwin mengatakan bahwa apa yang Perlu Diketahui Warga Sebagian warga mungkin telah membangun atau menempati rumah di lahan ini, atas hal itu, pihak nya menilai, bangunan yang berdiri tanpa izin mendirikan bangunan dan di atas tanah yang sedang diblokir memiliki risiko hukum yang perlu dipahami sejak awal.

Untuk itu, lanjut Andi Darwin, Warga disarankan melakukan langkah-langkah berikut:

– memeriksa status bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar, termasuk apakah terdapat catatan blokir;

– menyimpan seluruh dokumen yang dimiliki, seperti kwitansi, perjanjian jual beli, surat pengalihan, dan bukti pembayaran;

– tidak melakukan jual beli, sewa, atau pengalihan atas bidang yang diblokir sebelum status hukumnya jelas;

– berkonsultasi dengan penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum sebelum mengambil keputusan terkait bangunan atau dokumen;

– mencatat setiap pemasangan papan dengan tanggal dan foto, serta melaporkan kepada aparat setempat bila terjadi tindakan yang mengganggu.

 

Ia juga menegaskan bahwa Warga yang beritikad baik perlu dibedakan dari pihak yang mengambil keuntungan dari sengketa. Penyelesaian sengketa ini memerlukan kepastian dari pengadilan dan instansi pertanahan, sehingga warga perlu mengikuti perkembangan putusan.

 

Tentunya, kini, imbuh Andi Darwin, Yang Diminta Ahli Waris Kuasa hukum meminta papan klaim di objek sengketa dicabut. Ahli waris juga meminta penguasaan dan pemanfaatan objek dihentikan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Selain itu, ahli waris tentu nya didampingi kuasa hukumnya meminta agar Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan Kota Makassar menjelaskan secara terbuka status HGB No. 20459 dan apakah HGB tersebut termasuk turunan yang diblokir.

“Ketika perkara sedang diperiksa dan BPN sudah mencatat status quo, papan yang menyatakan penguasaan tidak sesuai dengan proses hukum yang berjalan,” ujar Andi Darwin R. Ranreng.

 

Andi Darwin juga mengungkapkan bahwa Ahli waris juga menyatakan memiliki rekaman pesan suara dari salah satu pihak yang mengelola lokasi, yang menyebut pembangunan perumahan menggunakan dana APBD dan sebagian bangunan belum bersertifikat. Keterangan ini merupakan klaim ahli waris dan belum diuji di pengadilan.

 

Hal yang Belum Dapat Dipastikan

Andi Darwin mengingatkan bahwa Isi putusan Pengadilan Negeri Makassar 2011 dan 2014, serta pemilik papan reklame kuning di lokasi, belum dapat dipastikan dari dokumen yang ada.

Penjelasan Istilah untuk Pembaca
Di kesempatan ini Andi Darwin juga mengingatkan kepada masyarakat, mengenai berbagai istilah antara lain:
Eigendom Verponding adalah bukti hak tanah peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dikonversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA.
HGU (Hak Guna Usaha): hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, misalnya untuk perkebunan.
HGB (Hak Guna Bangunan): hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan Status quo (blokir): pencatatan di buku tanah agar bidang tersebut tidak dialihkan atau dibebani sampai sengketanya selesai.
Adapun Peninjauan Kembali (PK): upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu yang diatur undang-undang.
Serta Novum: bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak dapat dihadirkan pada pemeriksaan sebelumnya.
Audi et alteram partem adalah: asas bahwa kedua pihak harus didengar sebelum putusan dijatuhkan.
Kurang pihak: keadaan ketika gugatan tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan sehingga putusan dianggap tidak lengkap.
Penutup
Mengakhiri perbincangan nya, Andi Darwin kembali menegaskan bahwa Persoalan ini masih berada di tangan pengadilan. Setiap pihak, termasuk pemerintah dan pemegang hak lain, berhak memberikan jawaban dan membela diri.
Pemberitaan ini memuat keterangan dari kuasa hukum ahli waris dan dokumen yang dimilikinya. Publik dapat mengikuti perkembangan perkara melalui putusan yang dibacakan secara terbuka

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Isu Uang Ratusan Juta di Balik Pembebasan 10 Warga Banyuwangi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

- Banyuwangi

05 Nov 2026

SURABAYA, NASIONALPOS.COM  – Menanggapi informasi yang viral di media sosial terkait seorang wanita berinisial LL yang menyatakan mengeluarkan sejumlah uang setelah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, pihak pengacara yang bernama Soegeng, S.H., akhirnya memberikan klarifikasi. Pengacara tersebut membenarkan bahwa sosok yang menjadi perbincangan publik dalam unggahan media sosial merupakan kliennya. “Perempuan berinisial LL itu memang …

Advokat Andi Darwin Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara.

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. com, Jakarta-  Kepada wartawan naspos.com yang menghubunginya, Rabu, 4 November 2026 , Advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associates, ia  menilai bahwa penyadapan di luar produser undang-undang tidak dapat dibenarkan dan tidak meminta motif maupun pemberi perintah dibuka. Bahkan ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap komunikasi …

x
x