Home » Nasional » daerah » Dr. Zeno Tekankan Penguatan Integritas Pemerintahan Kota Bandung

Dr. Zeno Tekankan Penguatan Integritas Pemerintahan Kota Bandung

Suryana Korwil Jabar 16 Des 2025 101

Kota Bandung, NasionalPos.com – Akademisi Sekolah Tinggi Telkom Bandung, Dr. Zeno, menilai pernyataan Wali Kota Bandung bersifat konstruktif dan menunjukkan arah perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut di sampaikannya dalam Forum Profesor Bandung bertajuk Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi 2026 Kinerja Wakil Wali Kota Bandung.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Acara di hadiri Wali Kota Bandung, jajaran pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Menurut Dr. Zeno, forum ini menjadi ruang evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Bandung. Ia menilai pemerintah menunjukkan keterbukaan terhadap masukan dan evaluasi yang di sampaikan para akademisi.

Baca Juga :  Wabup Pesisir Selatan Kukuhkan Pengurus PHPS 2025–2030, Dorong Peningkatan Kualitas Homestay dan Digitalisasi Pariwisata

“Pernyataan Wali Kota bersifat konstruktif dan memberikan arah perbaikan. Evaluasi yang di sampaikan forum perlu di kawal dan di tindaklanjuti bersama,” ujarnya.

Dr. Zeno menegaskan, pengawalan bersama di perlukan agar kebijakan yang disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan berpikir realistis demi masa depan Kota Bandung yang lebih baik.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, isu integritas harus menjadi perhatian utama agar kinerja Pemerintah Kota Bandung semakin profesional dan akuntabel.

Selain integritas, Dr. Zeno menyebut sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian. Seperti lingkungan hidup, pendidikan, perumahan, dan sektor ekonomi. Ia menilai pemerintah perlu menetapkan skala prioritas secara jelas.

Baca Juga :  Aktifitas Lapangan Padel Dianggap Mengganggu, Jalan Sutami Mengadu Ke Komisi I

“Program unggulan harus di tentukan dengan tegas. Wajah Kota Bandung kerap tercoreng oleh kasus korupsi yang sudah menahun,” katanya.

Ia berharap kepemimpinan Wali Kota Bandung Farhan mampu membawa perubahan nyata. Meski beberapa kasus masih dalam proses hukum, menurutnya pengawalan tetap perlu di lakukan secara objektif.

Sebagai akademisi, Dr. Zeno menegaskan komitmen Sekolah Tinggi Telkom Bandung untuk terus memberikan kritik yang konstruktif. Kritik tersebut, kata dia, harus berbasis data dan bertujuan memperbaiki kebijakan publik.

“Kami dari kalangan akademisi siap mengawal dan memberikan masukan yang objektif demi perbaikan Kota Bandung,” pungkasnya.***

(SR)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
DPRD Pesisir Selatan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA – PPAS 2026

Primadoni,SH

19 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) , Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8/2026). Rapat paripurna tersebut berlangsung sebagai bagian dari tahapan pembahasan perubahan kebijakan anggaran …

Lapak Ayam Badai Gurih Hadir Perdana di Kota Padang, Sajikan Kuliner Kaki Lima Bercita Rasa Hotel

Zulwandi

18 Agu 2026

  Padang, Nasionalpos.com — Lapak Ayam Badai Gurih (ABG) resmi hadir perdana di Kota Padang, Sumatera Barat. Lapak kuliner tersebut berlokasi di Jalan Alai, tepatnya di depan SD 03 Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar), dan menawarkan beragam menu dengan cita rasa yang terinspirasi dari pengalaman kuliner hotel. Acara perdana Lapak Ayam Badai Gurih (ABG) digelar …

Bawaslu Pesisir Selatan Hadirkan Akademisi UNP Reno Fernandes, Siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan Antusias Ikuti Kelas Pemilu

Primadoni,SH

13 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar program Kelas Pemilu sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi generasi muda. Kegiatan Kelas Pemilu seri ketujuh berlangsung di Aula SMAN 1 Koto XI Tarusan, pada Kamis (13/08). Siswa dan siswi SMAN 1 Koto XI Tarusan tampak …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

x
x