Home » Nasional » Transparansi Dipertaruhkan, Anggaran Sewa Rumah DPRD Banyuwangi Tuai Kecurigaan.

Transparansi Dipertaruhkan, Anggaran Sewa Rumah DPRD Banyuwangi Tuai Kecurigaan.

- Banyuwangi 16 Jan 2026 83

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM –

Anggaran sewa rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi kian memanas.

Sorotan tajam publik mencuat setelah beredarnya konten TikTok jurnalis muda bersama Pasopati Jatim yang membongkar Dugaan ketidak jelasan dasar anggaran dan mekanisme pencairannya.

Konten tersebut menyinggung perbedaan tafsir antara tunjangan perumahan dan biaya sewa rumah dinas, yang hingga kini dinilai belum dijelaskan secara transparan oleh pihak Sekretariat DPRD Banyuwangi.

Ironisnya, klarifikasi yang muncul justru terkesan saling lempar tanggung jawab dan tidak menjawab substansi persoalan.

Ketua Komunitas Wartawan Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, dengan tegas mengecam sikap tertutup tersebut. Ia menilai Sekretaris DPRD Banyuwangi gagal menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Bupati Ipuk Minta PC ISNU Bermitra dengan Pemkab dalam Pemberdayaan Umat

“Ini uang rakyat. Jangan ditutup-tutupi. Jangan saling lempar begitu dong. Publik ingin tahu, bukan diberi jawaban normatif yang berputar-putar,” tegas Abi Arbain, Jumat (16/01/2026)

Abi menilai, jika memang anggaran tersebut telah diatur dalam regulasi seperti PP Nomor 18 Tahun 2017 dan diperjelas dalam Peraturan Bupati, maka seharusnya dokumen tersebut dibuka secara terang benderang ke publik, bukan sekadar disampaikan lewat pesan pribadi atau klarifikasi terbatas.

“Buka saja datanya. Berapa besarannya, dibayarkan per bulan atau per tahun, masuk pos apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau jelas, kenapa harus ditutup?” lanjutnya.

Lebih jauh, Abi mengingatkan bahwa praktik komunikasi yang tertutup justru berpotensi memunculkan Dugaan adanya maladministrasi hingga penyimpangan anggaran, apalagi menyangkut fasilitas pejabat publik yang sensitif di mata masyarakat.

Baca Juga :  Mendagri Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Biaya Penguatan Perbatasan

Sorotan ini juga memunculkan desakan agar APIP, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum (APH) turun tangan melakukan penelusuran jika DPRD dan Sekretariat DPRD Banyuwangi terus menghindar dari keterbukaan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Sekretaris DPRD Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi secara terbuka terkait rincian anggaran sewa rumah dinas anggota DPRD, termasuk dasar hukum, besaran anggaran, dan mekanisme penggunaannya.

Publik pun menunggu: apakah DPRD Banyuwangi memilih transparan, atau terus bersembunyi di balik regulasi yang tidak pernah dibuka ke rakyat?

(Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

Wali Kota Serahkan Bantuan Modal Usaha kepada 120 Pelaku UMKM

Andi Ledi Lubuk Linggau

19 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menyerahkan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Lubuk Linggau, Rabu (19/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, H Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa bantuan modal usaha UMKM telah memasuki tahap ketiga. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 40 pelaku usaha, tahap kedua sebanyak 35 pelaku …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x