DPRD Pessel Dukung Pendirian Pos AL di Muara Jambu, Perkuat Pengawasan dan Kesejahteraan Pesisir

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal, mendampingi kunjungan kerja Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) II, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, ke wilayah pesisir Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (22/1/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau secara langsung lokasi rencana pendirian Pos TNI Angkatan Laut (Pos AL) di Muara Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya strategis TNI Angkatan Laut dalam memperkuat sistem pengawasan wilayah perairan pesisir, khususnya di kawasan rawan aktivitas ilegal dan pelanggaran hukum laut.

Dari sisi legislatif, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyambut baik rencana pendirian Pos AL tersebut karena dinilai sejalan dengan kebutuhan keamanan dan pembangunan wilayah pesisir.

Novermal selaku anggota DPRD Pesisir Selatan menegaskan bahwa keberadaan Pos AL sangat penting untuk mendukung kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir.

Dalam kunjungan tersebut, Dankodaeral II turut didampingi sejumlah pejabat utama, antara lain Danstrol, Kadister, Asintel, dan Kadisfaslan Kodaeral II.

Rombongan TNI AL disambut oleh unsur pemerintah dan keamanan daerah, yakni Camat Linggo Sari Baganti, Kapolsek Linggo Sari Baganti, serta para wali nagari dari wilayah terdampak.

Wali Nagari yang hadir antara lain Wali Nagari Muara Kandis Punggasan dan Wali Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti, serta Wali Nagari Sungai Tunu Barat dan Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan nagari menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan TNI AL dalam mendukung pembangunan sektor pertahanan maritim.

Berdasarkan hasil dialog di lapangan, masyarakat pesisir menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pendirian Pos AL di wilayah mereka.

Bahkan, masyarakat menyatakan kesediaannya untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan masyarakat ini menjadi modal sosial yang kuat dalam merealisasikan pembangunan Pos AL di Muara Jambu.

Novermal menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan turut berperan aktif dalam mendukung rencana tersebut melalui penganggaran daerah.

Ia menyebutkan bahwa rencana pendirian Pos AL didukung melalui hibah tanah dan bangunan yang dibiayai dari anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dirinya sebagai anggota DPRD Pesisir Selatan.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran pokir untuk sektor pertahanan dan keamanan merupakan langkah strategis yang berdampak langsung pada perlindungan masyarakat pesisir.

Selain fungsi pengawasan laut, keberadaan Pos AL juga diharapkan berperan sebagai pembina potensi maritim di wilayah pesisir selatan Pesisir Selatan.

Pembinaan tersebut mencakup pendampingan nelayan, penguatan ekonomi kelautan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kelestarian laut.

Dengan demikian, Pos AL tidak hanya berfungsi sebagai simbol pertahanan negara, tetapi juga sebagai mitra pembangunan masyarakat pesisir.

Sebelum melakukan peninjauan lokasi rencana Pos AL, Dankodaeral II dan rombongan juga menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan masyarakat pesisir.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, mencerminkan kedekatan TNI AL dengan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Dankodaeral II turut melakukan panen udang di tambak milik pengusaha muda, Ahmad Yorinda, yang berlokasi di Nagari Sungai Tunu Barat.

Kegiatan panen udang ini menjadi simbol dukungan terhadap geliat ekonomi maritim dan usaha perikanan budidaya di daerah pesisir.

DPRD Pesisir Selatan menilai bahwa kolaborasi antara TNI AL, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal sangat penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Novermal menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat pesisir.

Ia juga berharap rencana pendirian Pos AL ini dapat segera terealisasi setelah melalui tahapan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Dari sisi keamanan, keberadaan Pos AL diyakini mampu menekan potensi kejahatan laut seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah perairan.

Sementara dari sisi sosial ekonomi, Pos AL diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat pesisir.

DPRD Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut dan mendukung pembangunan daerah.

Rencana pendirian Pos AL di Muara Jambu menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap wilayah pesisir dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

Dengan dukungan penuh DPRD, pemerintah daerah, TNI AL, dan masyarakat, Pos AL Muara Jambu diharapkan menjadi tonggak penting penguatan pertahanan dan kesejahteraan pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.***