Komisi I DPRD Pessel Minta Honorer Tetap Dipekerjakan, Jangan Ada yang Dirumahkan

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah daerah agar tenaga honorer tetap dipekerjakan dan tidak ada yang dirumahkan meskipun terbentur aturan kepegawaian.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Pessel bersama BKPSDM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. RDP tersebut berlangsung pada Rabu (21/01/2026) di ruang rapat Komisi I DPRD Pessel.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Pessel, Nasrianto, SH, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Pessel, Dani Syofian, dan anggota Komisi I DPRD Pessel, serta perwakilan tenaga honorer, khususnya honorer tenaga kesehatan yang telah dirumahkan.

Rapat ini digelar sebagai respons atas persoalan banyaknya tenaga honorer yang diberhentikan akibat kebijakan penyesuaian aturan kepegawaian nasional.

Ketua Komisi I DPRD Pessel, Nasrianto, SH, menegaskan bahwa honorer masih sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, merumahkan honorer secara mendadak dapat berdampak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Pessel meminta agar honorer tetap diberi kesempatan bekerja di instansi masing-masing.

Nasrianto menjelaskan, pola yang dapat digunakan adalah melalui kontrak pengadaan barang dan jasa sebagai penyedia jasa lain perorangan.

Skema tersebut, kata dia, telah diterapkan di sejumlah daerah seperti Pemerintah Kota Bekasi dan Kota Depok.

Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi rujukan utama karena tidak merumahkan satu pun tenaga honorer.

Selain itu, kebijakan serupa juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang tetap mempertahankan honorer bekerja.

Juru bicara Komisi I DPRD Pessel, Novermal, menambahkan bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa honorer yang tetap bekerja tidak menuntut untuk langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Catatannya jelas, gaji disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tidak ada tuntutan pengangkatan ASN,” ujar Novermal.

Untuk tenaga guru honorer, pembiayaan dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara itu, tenaga kesehatan honorer dapat dikontrak melalui dana BLUD Puskesmas maupun RSUD.

Adapun tenaga honorer di perangkat daerah lainnya dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing instansi.

Komisi I DPRD Pessel menilai bahwa pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan untuk tetap mempertahankan honorer agar tidak kehilangan mata pencaharian.

Terlebih, masih banyak honorer yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun P3K Paruh Waktu.

Komisi I menegaskan pentingnya memberikan kesempatan bagi honorer untuk tetap bekerja sampai ada regulasi baru dari pemerintah pusat.

Regulasi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi pengangkatan honorer menjadi ASN secara bertahap.

Wakil Ketua DPRD Pessel, Dani Syofian, mendukung langkah Komisi I dan berharap pemerintah daerah segera mengambil kebijakan yang berpihak pada honorer.

Ia menilai persoalan honorer harus diselesaikan secara humanis tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan mereka.

Komisi I DPRD Pessel berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga honorer di Pesisir Selatan.***