Komisi I DPRD Pessel Rapat Dengar Pendapat Dengan Wali Nagari dan Bamus di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan

Pessel, Nasionalpos.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintahan nagari di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan, Kamis (9/1 – 2025).

Rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintahan Nagari di dua Kecamatan itu  dihadiri seluruh Wali Nagari, Ketua Bamus, Inspektorat dan Kepala Dinas PMD dan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua Komisi I DPRD Pesisir Selatan, Nasorianto, SH, mengingatkan,” Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, dalam mengelola keuangan nagari,” katanya.

Dalam tata kelola nagari tentunya ada keterlibatan Badan Musyawarah Nagari  (Bamus), yang berperan sebagai badan pengawasan.

” Bamus nagari itu sama perannya dengan kami anggota DPRD, kalau kami ada ditingkat kabupaten, sedangkan bamus nagari ada di nagari, tugasnya juga tiga, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan,” terangnya.

Sementara itu, Novermal dari fraksi PAN mengatakan bahwa nagari adalah garda terdepan pemerintahan dan ujung tombak pembangunan.

” Pemerintah nagari adalah garda terdepan dalam pembangunan bangsa, kita berharap kepada Wali nagari baik dalam pengelolaan keuangan nagari dalam segala bidang, harus transparan,” katanya.

Selain itu, sebagai pengguna anggaran, wali nagari yang bertanggung jawab langsung terhadap penggunaan tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan nagari, wali harus transparan dan tidak ada yang ditutupi, sebab itu akan merugikan wali sendiri dan akan berurusan dengan hukum.

Kemudian katanya, Bamus sebagai badan anggaran harus meneliti dan memastikan anggaran yang dipergunakan itu memang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Selain itu, tambah nya, kunjungan lapangan ini adalah untuk mengetahui langsung persoalan persoalan yang ada ditingkat nagari, sebab belakangan ini banyak wali nagari yang terjerat dengan hukum terkait penggunaan anggaran nagari.

Untuk itu Sinergi DPRD dan Pemerintahan Nagari harus dilakukan sebab kalau tidak sejalan kebijakan yang dibuat dikabupaten dengan nagari tentu tidak akan tercapai visi dan misi kabupaten dalam segala bidang.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintahan nagari, dan instansi terkait supaya terciptanya pembangunan yang merata.

“Kami ingin mendengar langsung aspirasi serta tantangan yang dihadapi pemerintahan nagari agar kebijakan yang kami susun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Diskusi ini juga menjadi ruang bagi pemerintahan nagari untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kendala administrasi hingga minimnya dukungan infrastruktur.

Para wali nagari berharap DPRD dapat memperjuangkan peningkatan kapasitas aparatur dan percepatan pembangunan di nagari masing-masing

Pengawasan harus diperkuat agar dana desa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Rencana pembangunan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat nagari, bukan sekedar formalitas saja.

Rapat dengar pendapat ini menjadi momentum penting bagi Komisi I DPRD untuk memperkuat sinergi dengan pemerintahan nagari. Berbagai masukan yang disampaikan akan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan untuk pemerataan di segala bidang demi mewujudkan Pesisir Selatan yang maju dan berkembang. ADV