Home » Nasional » daerah » Bupati Harus Prioritaskan PPPK dari PTT Yang Sudah Mengabdi

Bupati Harus Prioritaskan PPPK dari PTT Yang Sudah Mengabdi

dito 25 Agu 2022 167

Nasionalpos.com,Namrole – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) saat ini sangat rawan disusupi oleh oknum-oknum Pegawai Tidak Tetap (PTT) siluman berdokumen SK palsu. Padahal, jatah PPPK Kabupaten Bursel sangat kecil dan tak sebanding dengan jumlah PTT di Kabupaten Bursel yang terancam menjadi pengangguran karena bakal dirumahkan.

Meresponi itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bursel, Sami Latbual pun meminta kepada semua PTT di semua OPD maupun di Kecamatan-kecamatan agar turut secara selektif mengawasi setiap PTT di tempat ia bekerja, jangan sampai ada PTT siluman yang tiba-tiba muncul atau namanya tiba-tiba dimasukkan ke dalam SK, tetapi selama ini tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai PTT.

“Mengapa seperti begini, untuk kita hindari pegawai PTT siluman. Dugaan ini kami sampaikan karena kita belajar dari pengalaman, jangan sampai orang yang belum pernah honor, tetapi diterbitkan SK atau diberikan SK oleh OPD-OPD tertentu sehingga ini menutup ruang bagi PTT-PTT yang selama ini mengabdi,” kata Latbual kepada wartawan di Sekretariat DPD PSI Kabupaten Bursel, Kamis, 24/08/2022 malam.

Oleh karena itu, Latbual berharap, para PTT juga selektif melihat, kalau memang ada nama PTT siluman yang muncul di daftar, dia mengantongi SK, tapi dia tidak pernah honor, maka nama-nama itu dapat disampaikan agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga :  IYCTC Dorong Pengesahan RPP Kesehatan untuk Perlindungan Masyarakat Rentan dari Bahaya Adiksi Rokok

“Kiranya nama itu disampaikan supaya kita juga bisa tindak lanjuti secara bersama, misalnya kita mengambil langkah hukum. Karena itu diduga kuat ada manipulasi administrasi, misalnya dia tidak pernah honor tapi diterbitkan SK dengan waktu mundur. Maka ada unsur pidananya disitu sehingga mesti ini kita kejar sehingga menghindari praktek-praktek administrasi yang tidak benar,” ucapnya.

Selain itu, PSI Kabupaten Bursel juga memberikan catatan kritis kepada Bupati Bursel, Safitri Malik Soulissa terkait dengan proses seleksi PPPK yang sementara berlangsung tersebut. Sebab, walaupun ada ketentuan dari Pemerintah Pusat, tetapi harus ada kebijakan atau diskresi dari Bupati maupun OPD terkait untuk memprioritaskan PTT yang selama ini telah mengabdi secara baik untuk daerah ini.

“Untuk menyikapi ini dan menghindari pengangguran secara massal, maka kami minta agar pemerintah Kabupaten Bursel bisa secara bijaksana dan selektif mungkin untuk memprioritaskan anak-anak, putra-putri terbaik maupun saudara-saudara yang selama ini sudah mengabdi di Kabupaten Bursel, siapa pun dia, sepanjang dia sudah mengabdi dan benar-benar sudah melaksanakan tugasnya sebagai pegawai honorer di Kabupaten Bursel,” pintanya.

Mengapa disampaikan ini, tambah Latbual, karena formasi PPPK saat ini untuk Bursel hanya 741, sementara honorer atau PTT di Bursel kurang lebih ada 2.000an, Itu artinya, ada 1.000 orang lebih yang akan dirumahkan.

Baca Juga :  Dishub Tegaskan Layanan Bus Transjakarta Terapkan SPM

Sekalipun, tambahnya lagi, kita tahu bersama bahwa kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan ruang terbuka untuk semua orang, tetapi di samping itu Bursel adalah daerah otonom. Oleh karena itu, seleksi PPPK ini harus benar-benar diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang selama ini sudah mengabdi disini.

“Sekali lagi kita hindari pengangguran besar-besaran, sebab kalau ini terjadi pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Latbual pun turut menyoroti informasi yang banyak dibicarakan terkait adanya pungutan-pungutan liar yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu di OPD, saat para PTT mengurus administrasi mereka untuk mengikuti seleksi PPPK.

“Akhir-akhir ini banyak informasi yang berkembang bahwa banyak OPD-OPD yang diduga kuat terjadi pungutan liar atau memungut biaya administrasi yang tidak prosedural, jika informasi ini benar, kiranya bisa dihentikan karena masing-masing OPD wajib dan harus memberikan pelayanan prima kepada para pegawainya, khususnya teman-teman PTT secara gratis tanpa memungut biaya sepeserpun,” katanya.

Jika itu tetap dilakukan, maka perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang ada sanksi hukumnya.

“Jika itu masih terus dilakukan, maka itu dikatagorikan sebagai pungutan liar atau memungut biaya dengan cara-cara yang tidak baik,” tutupnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Buka Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Andi Ledi Lubuk Linggau

09 Nov 2026

Nasionalpos.com-LUBUK LINGGAU– Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Pemilih Pemula Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, yang berlangsung di Cinema Hall Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Kesadaran Politik bagi Generasi Muda yang Berintegritas dalam Mewujudkan Demokrasi …

Camat dan Pj Kades Kalianget Barat Angkat Bicara Soal Warga yang Pasif di Kegiatan RT

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

09 Nov 2026

NASIONALPOS.com SUMENEP, JATIM – Warga RT 02/RW 02 Perumahan Kalianget Paradise menunjukkan kekompakan dan kepedulian lingkungan yang luar biasa melalui aksi nyata yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB, Minggu (08/11/2026). Dalam satu hari, warga sukses menggelar dua agenda besar sekaligus, yakni Senam Sehat Bersama dan Kerja Bakti massal di area lingkungan perumahan. Sejak pagi hari, …

GRIB Jaya Pertanyakan Pengawasan PUPR Pesibar, Kontraktor Diminta Bertanggung Jawab

Taufik Hidayat

06 Nov 2026

Pesisir Barat – Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang tengah menjadi sorotan masyarakat mendapat perhatian dari organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya. Organisasi tersebut mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesibar agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap pihak ketiga atau kontraktor pelaksana apabila ditemukan pekerjaan yang tidak …

Aqila Raih Dua Podium di Piala Gubernur Jatim, Kepala SMPN 1 Sumenep Sampaikan Apresiasi Setinggi-tingginya

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

06 Nov 2026

NASIONALPOS.com SUMENEP, JATIM – Prestasi gemilang di bidang olahraga kembali ditorehkan oleh pelajar berbakat dari Kabupaten Sumenep di kancah nasional. Aqila Yuanita Bahtiar, siswi andalan dari SMPN 1 Sumenep, sukses memborong dua podium juara sekaligus dalam ajang bergengsi Kejuaraan Tenis Junior Nasional Piala Gubernur Jawa Timur 2026. Kompetisi bergengsi tingkat nasional yang mempertemukan ratusan atlet …

Didesak DPRD, Dinas PUPR Pesibar Akui Sejumlah Proyek Terlambat karena Kontraktor Sulit Dihubungi

Taufik Hidayat

06 Nov 2026

PESISIR BARAT – Setelah sempat menjadi sorotan dan sulit dikonfirmasi terkait sejumlah persoalan proyek infrastruktur, akhirnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) angkat bicara. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (5/11/2026), Kepala Dinas PUPR Pesibar, Mesrawan, mengakui bahwa pengerjaan sejumlah paket proyek infrastruktur …

Debit Air Menurun, Perumda Air Minum Sumekar Sumenep Larang Pelanggan Gunakan Pompa Pendorong Langsung dari Pipa Utama

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

05 Nov 2026

NASIONALPOS.com SUMENEP, JATIM – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep mengeluarkan peringatan keras bagi para pelanggan yang nekat menggunakan pompa pendorong (booster pump) maupun pompa hisap langsung dari jaringan pipa utama. Langkah tegas ini diambil menyusul mengecilnya tekanan air ke rumah-rumah warga akibat menyusutnya debit sumber air. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh …

x
x