Home » Nasional » daerah » Cegah Banjir, Komisi D Ajak Warga ‘Gotong Royong’ hingga Aktif Ajukan Program di Musrenbang

Cegah Banjir, Komisi D Ajak Warga ‘Gotong Royong’ hingga Aktif Ajukan Program di Musrenbang

dito 10 Jul 2024 181

NasionalPos.com, Jakarta-  Budaya gotong royong harus terus digelorakan. Satu di antaranya untuk mengantisipasi banjir dan genangan air di lingkungan permukiman penduduk.

Karena itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengajak warga untuk rutin gotong royong membersihkan saluran air di sekitar tempat tinggal masing-masing.

Dengan begitu, Syarif meyakini, dapat meminimalisasi banjir akibat sampah ataupun lumpur yang menyumbat saluran air.

“Harusnya sudah kita mulai, untuk menghadapi cuaca ekstrem, masyarakat mulai gotong royong di setiap RT, minimal satu minggu sekali,” ujar Syarif kepada wartawan, Rabu 10/7/2024.

Selain itu, penting bagi warga untuk mengindahkan larangan tidak membuang sampah sembarangan yang menjadi faktor tersumbatnya saluran air.

“Masyarakat harus mulai meninggalkan kebiasaan buruk seperti buang sampah sembarangan,” kata Syarif.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta juga diimbau untuk mengoptimalkan pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir.

Baca Juga :  Taklimat Awal Pengawasan CA Itjenad TA. 2022, Pacu Kinerja Kodam XVIII/Kasuari

Seperti menyiagakan alat berat untuk membersihkan lumpur dan pengerukan sungai dan waduk yang ada di wilayah Jakarta.

“Saat kondisi cuaca ekstrem ini, SDA harus selalu dalam keadaan siaga, alat-alat berat SDA standby,” imbau Syarif.

Begitu juga di seluruh rumah pompa harus ada personel yang bersiaga 24 jam untuk memantau dan menyebarluaskan informasi terkini (real time) status tinggi air.

Sehingga, sistem peringatan dini (early warning system) tersampaikan ke masyarakat. “Peringatan dini untuk segera disebar kepada masyarakat dengan sigap, jangan ada kejadian baru dikasih tau,” tutur Syarif.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. Menurut dia, tugas mengatasi banjir hanya oleh pemerintah.

Baca Juga :  Dalam Membangun Sebuah Provinsi, Ridwan Kamil sebut Gubernur Jangan Andalkan APBD Saja

Karena itu, Nova mengimbau masyarakat untuk aktif dalam mengatasi permasalahan banjir. Misalnya, aktif mengajukan program penanggulangan banjir dalam kegiatan Musrembang.

Usulan warga, sambung Nova, bisa diutarakan kepada anggota DPRD DKI Jakarta ketika reses. Sehingga anggota DPRD DKI bisa menindaklanjuti. Termasuk mengajukan program kepada kelurahan atau kecamatan.

“Saya rasa masyarakat itu harus aktif dalam Musrembang atau aktif terkait pengajuan kepada kelurahan dan kecamatan terkait dengan permasalahan banjir di wilayah-wilayahnya. Supaya permasalahan di wilayahnya cepat selesai,” imbuh dia dikutip dari website resmi nasdemjakarta.com.

Sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek sejak siang hari menyebabkan genangan di beberapa wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 48 RT di wilayah Jakarta tergenang banjir akibat curah hujan tinggi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x