Home » Nasional » daerah » Cegah Praktek Ijon Proyek & KKN, KPK Didesak Segera Supervisi UPS Dinas LH Jakarta

Cegah Praktek Ijon Proyek & KKN, KPK Didesak Segera Supervisi UPS Dinas LH Jakarta

dito 09 Agu 2024 137

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak seratusan orang pemuda dan mahasiswa yang tergabung di Poros Rawamangun, Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Aliansi Masyarakat Sunda (APERMAS), Kaukus Aktivis Eksponen 98 (KEA 98), Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAK) mendatangi dan sekaligus menggelar aksi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumaat, 9/8/2024, dengan mengusung tuntutan terkait kinerja Unit Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKJ yang di duga merugikan masyarakat.

“Ya, kami mendatangi KPK didorong oleh rasa keprihatinan terhadap warga Jakarta, yang selama ini disinyalir merasa di rugikan oleh kinerja Kepala UPS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran.” Ungkap Koordinator aksi Muhammad Rizki Teopel atau akrab dipanggil Rizki Teo kepada nasionalpos.com di depan Kantor KPK di Jakarta.

Menurut Rizki Teo, adapun kinerja yang merugikan itu, nampak adanya dugaan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta adanya dugaan banyaknya penyelenggaraan keuangan sarana prasarana LH yang tidak transparan maupun tidak akuntabel, selain itu juga terdapat indikasi adanya praktek ijon proyek di lingkungan Dinas LH, yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan warga Jakarta, karena praktek ijon proyek ini merupakan rekayasa lelang atau tender yang dijadikan hanya sebuah proses formalitas saja karena siapa yang mengerjakan proyek yang dilelang sebenarnya sudah ditentukan disaat awal perencanaan.

Baca Juga :  Rakor Penanggulangan Bencana 2025, Lisda Hendrajoni : Pentingnya Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana yang Berkelanjutan

“ Mereka berusaha agar nanti ditunjuk sebagai pemenang, artinya apa? proses korupsi dalam proyek tersebut sebenarnya sudah dimulai dari proses perencanaan dengan menetapkan pemenang tender, yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut, “ tukas Rizky

Tentunya, sambung Rizki Teo, dalam lelang formalitas, anggaran yang terbentuk juga tidak kompetitif ada kemungkinan ‘mark up’ dan lain sebagainya. Proses pelaksanaannya pun pasti bermasalah demikian juga sampai dengan pertanggungjawabannya. Rentetannya seperti itu. Ketika korupsi itu sudah dimulai dari proses perencanaannya pasti sampai ke hilirnya itu juga pasti akan bermasalah, indikasi itu ditemukan adanya anggaran di UPS Dinas LH sebanyak puluhan trilyun baik untuk pengadaan dan pembebasan lahan maupun pembangunan selter penampungan sampah di Rorotan dll, yang diduga bermasalah penggunaan anggarannya.

Baca Juga :  “Amicus Ad Aras” Mr. Prabowo

“Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK segera melakukan supervisi terhadap Dinas Lingkungan Hidup, khususnya UPS, untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan tugas di dinas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai aturan, terutama juga untuk mencegah terjadinya ijon proyek & Praktek KKN di lingkungan kerja UPS yang merugikan warga Jakarta.”pungkas Rizki Teo

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

SMAN 3 Painan Juara I Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Sumbar, Siap Wakili Provinsi ke Ajang Nasional

Primadoni,SH

01 Agu 2026

PADANG, Nasionalpos.com  – SMAN 3 Painan berhasil meraih Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih setelah tim SMAN 3 Painan mengungguli SMAN 1 Padang dan SMA IT ICBS Payakumbuh pada babak final yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera …

Bawaslu Pesisir Selatan: Distribusi X-banner PPID Dilanjutkan untuk Perkuat KIP

Primadoni,SH

31 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kini terus diperkuat oleh berbagai lembaga publik, termasuk satu di antaranya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Anggota, Bambang Putra Niko, penguatan komitmen tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya pendistribusian _x-banner_ tata cara mengakses informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Sekarang kami …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

dito

27 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),       Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur. …

x
x