Home » Nasional » daerah » Di duga Gubernur Pramono Anung di kerjain Mafia Jabatan, Dengan Melantik Pejabat Bermasalah

Di duga Gubernur Pramono Anung di kerjain Mafia Jabatan, Dengan Melantik Pejabat Bermasalah

dito 17 Des 2025 555

NasionalPos.com, Jakarta-

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 17/12/2025.

Di antara 11 pejabat pimpinan tinggi yang di Lantik itu terdapat nama Premi Lasari mantan Kadinsos Pemprov DKI Jakarta itu, ikut di Lantik menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Menanggapi sosok Premi Lasari yang baru di Lantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto SH kepada wartawan, Rabu, 17/12/2025 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya terkejut atas keberadaan sosok Premi Lasari yang di Lantik sebagai Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu jabatan strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

” Kami sangat terkejut dan terpana ketika mendapatkan informasi di Lantik nya Ibu Premi Lasari sebagai Kepala BKD, ya, sebab yang bersangkutan itu di duga pejabat bermasalah dan juga tanpa prestasi apapun di lingkungan Pemprov DKI Jakarta” ungkap Rudy Darmawanto SH.

Baca Juga :  Di Acara HUT PPM ke 45 di TMPN Kalibata, Ketum PP PPM sampaikan pesan Persatuan dan Dukungan Penuh Kepada Pemerintah Presiden Prabowo Subianto

Menurut Rudy, dari hasil penelusuran nya, di peroleh informasi adanya indikasi terkait berbagai tindak pidana korupsi, gratifikasi maupun tindakan penyelewengan anggaran Dinas sosial, yang di duga terjadi dan di duga di lakukan oleh Sdri Premi Lasari di saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala Dinas sosial Provinsi DKI Jakarta, bahkan di peroleh informasi salah satu tindakan yang di duga di lakukan oleh yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses hukum.

” Nah dari informasi tersebut sesungguhnya sosok Premi Lasari tidak layak menjabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, apalagi menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, ” tukas Rudy Darmawanto SH.

Baca Juga :  Saat Menerima Kepala BPN DKI Jakarta, Pj Gubernur Bakal Identifikasi Setiap Masalah Pertanahan

Lebih lanjut Rudy Darmawanto SH, mengungkapkan Badan Kepegawaian Daerah itu sebagai instansi yang sangat strategis yang berperan menyampaikan data personal kepegawaian kepada Gubernur DKI Jakarta agar seseorang layak untuk di demosi, di mutasi dan di promosikan menempati jabatan tertentu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,

Jika posisi Kepala BKD di jabat oleh yang terindikasi bermasalah di duga terlibat kasus korupsi, gratifikasi serta di duga juga terlibat dalam praktek jual beli jabatan di lingkungan Dinsos DKI Jakarta, maka di khawatirkan berimplikasi pada kebijakan gubernur dalam hal kepegawaian yang bakal bermasalah.

” Karena itu, kami menilai Gubernur Pramono Anung tidak cermat menempatkan seseorang untuk menempati jabatan tertentu atau jangan-jangan Gubernur Pramono Anung di jebak oleh permainan Mafia Jabatan yang di duga masih berkeliaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta” tandas Rudy Darmawanto SH

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Laporkan Dugaan Pelecehan di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, YM Minta Wali Kota Padang Turun Tangan

Zulwandi

15 Okt 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Seorang perempuan berinisial YM, yang berprofesi sebagai YouTuber, affiliate marketer, content creator, dan edupreneur di Sumatera Barat, mengaku mengalami dugaan pelecehan verbal dan penghinaan saat berada di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, Kota Padang, pada 28 Agustus 2026 sekitar pukul 09.45 WIB. YM meminta pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduannya secara objektif dan …

Perkuat Sinergitas, Kapolsek Iptu Doni Dermawan Kunjungi Uspika dan Tokoh Masyarakat demi Jaga Kondusivitas

Taufik Hidayat

14 Okt 2026

Pesisir Barat – Guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, *Kapolsek Pesisir Selatan Polres Pesisir Barat Iptu Doni Dermawan Djunaidi, S.Psi., M.M.* melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Kantor Camat Pesisir Selatan, dan diakhiri dengan silaturahmi ke kediaman Tokoh Adat …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Unbrah Jadi Tuan Rumah Rakernas APTFI 2026, Diikuti 880 Peserta dari Berbagai Perguruan Tinggi Farmasi

Zulwandi

10 Okt 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Universitas Baiturrahmah (Unbrah) dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis hingga Sabtu (8–10 Oktober 2026) di ZHM Grendzuri Hotel Padang, Sumatera Barat (Sumbar) diikuti sekitar 880 peserta dari berbagai perguruan tinggi farmasi di Indonesia. …

DPRD Pesisir Selatan Soroti Penegakan Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pansus Minta Regulasi Tak Sekadar di Atas Kertas

Primadoni,SH

08 Okt 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan penegakan aturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi benar-benar mampu melindungi kesehatan masyarakat. Pembahasan Ranperda KTR itu dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan …

x
x