Home » Nasional » daerah » Dinkes Temukan Ribuan Warga Jakarta Masih Buang Air Besar Sembarangan

Dinkes Temukan Ribuan Warga Jakarta Masih Buang Air Besar Sembarangan

dito 28 Jul 2025 397

NasionalPos.com, Jakarta-

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat masih terdapat sekitar 850 kepala keluarga (KK) di Ibu Kota yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Temuan ini tersebar di sembilan kelurahan di empat wilayah kota administrasi Jakarta.

“Jadi total masih ada sekitar 850 kepala keluarga yang memang masih buang air besar sembarangan,” ungkap Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Lies Dwi kepada awak media di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Lies merinci, wilayah tersebut mencakup empat kelurahan di Jakarta Utara, dua kelurahan di Jakarta Barat, dua kelurahan di Jakarta Timur, dan satu kelurahan di Jakarta Selatan. Menurutnya, kondisi ini menjadi perhatian serius Dinkes karena menyangkut kesehatan masyarakat secara luas.

Baca Juga :  Diakhir Masa Jabatannya, Gubernur Anies- Wagub Ariza Gelar Acara Pamit kepada Warga Jakarta

Ia menjelaskan bahwa permasalahan sanitasi bukan hanya berkutat pada infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan di wilayah padat permukiman.

Terus susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas,” jelasnya.

 

Dinkes DKI tidak bekerja sendiri dalam menangani persoalan ini. Lies menyebut, penanganan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sumber Daya Air, aparat wilayah, serta tokoh masyarakat.

 

“Jadi kita berusaha untuk bersama-sama warga mencari solusi,” ujarnya.

Baca Juga :  Komnas Disabilitas Sampaikan Catatan Kritis RUU Kesehatan

 

Salah satu solusi yang kini didorong adalah pembangunan MCK atau septic tank komunal di lokasi yang memungkinkan. Bila tidak tersedia lahan memadai, pemasangan septic tank individu menjadi alternatif yang diupayakan.

Ke depan, Dinkes DKI juga membuka kemungkinan pemanfaatan limbah menjadi energi alternatif seperti biogas. Menurut Lies, inovasi ini tidak hanya menjawab persoalan sanitasi, tetapi juga berpotensi memberi manfaat tambahan bagi warga.

“Ini membuka wawasan juga bahwa memungkinkan untuk dikembangkan di tempat lain, karena bisa dimanfaatkan hasil biogasnya untuk sumber listrik atau membantu kebutuhan rumah tangga lainnya,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x