Home » Nasional » daerah » Dinsos Pemprov DKI Jakarta-KPU DKI Jakarta Pastikan Hak Pilih Warga Binaan Terpenuhi

Dinsos Pemprov DKI Jakarta-KPU DKI Jakarta Pastikan Hak Pilih Warga Binaan Terpenuhi

dito 13 Jan 2024 237

NasionalPos.com, Jakarta- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi hak-hak warga binaan sosial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan Februari 2024 mendatang.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keperluan administrasi hak konstitusi warga binaan.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keperluan administrasi hak konstitusi warga binaan.

Premi juga menginstruksikan pengurus panti sosial agar memperhatikan dan berkoordinasi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tempat pencoblosan warga binaan.

Baca Juga :  Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat Kabupaten Samosir Tangkap dan Penjarakan Rapidin Simbolon Mantan Bupati Samosir

“Agar seluruhnya bisa ter-update dan berjalan dengan lancar pada hari H nanti,” ujar Premi, Sabtu (13/1).

Premi menyampaikan, jika ada warga binaan sosial yang memiliki risiko tinggi, baik dari kondisi kesehatan jiwa maupun mental untuk diberikan Surat Keterangan dokter dalam pelaksanaan Pemilu nanti. Ini dilakukan untuk memastikan warga binaan sosial tetap bisa menjadi pemilih atau tidak.

“Pastinya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan warga binaan tersebut bisa memilih atau tidak. Kalaupun bisa tapi perlu bantuan, maka petugas akan membantu saat dia melakukan pencoblosan,” katanya.

Ditemui terpisah, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Dzikrillah menjelaskan, pihaknya terus memastikan warga binaan sosial yang berada di panti sosial mendapatkan haknya dalam Pemilu 2024 mendatang. Diharapkan, warga binaan sosial bisa menggunakan hak pilihnya sehingga dapat berkontribusi untuk masa depan Indonesia.

Baca Juga :  Rakor Pascabencana Siklon Tropis Seroja NTT : Kepala BNPB Serukan Percepatan Perbaikan Rumah

“Pada prinsipnya kami ingin memastikan bahwa ada hak pilih warga negara, terutama penghuni panti yang bisa kita layani dan berkoordinasi mengupdate data pemilih para warga binaan yang ada di panti tersebut, baik yang baru masuk maupun yang sudah keluar. Karena tentu ketika mereka yang sudah terdaftar dalam DPT harus bisa memilih,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

Wujudkan Seleksi Anggota KND Partisipatif, Menteri Sosial Harus Batalkan Kepmensos 130/2026, Pokja Lapor ke Ombudsman RI

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta – Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menyatakan menolak terbentuknya panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 130/HUK/2026 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026-2031 (Kepmensos 130/2026), yang di sahkan oleh kementerian Sosial, 4 Agustus 2026 lalu, demikian yang di …

Diduga Kuat Terjadi Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo

Andi Ledi Lubuk Linggau

02 Okt 2026

NasionalPos.com – Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diduga tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan penyimpangan pada beberapa program pembangunan dan …

x
x