Home » Headline » Dituding Antek Asing, Ratusan Massa Geruduk Kantor WALHI Berkedok Cafe

Dituding Antek Asing, Ratusan Massa Geruduk Kantor WALHI Berkedok Cafe

dito 28 Sep 2026 67

NasionalPos.com, Jakarta-

Sekitar Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggeruduk kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan dugaan penerimaan dana asing oleh WALHI yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan pihak luar yang dapat memengaruhi agenda pembangunan di Indonesia.

Massa membawa sejumlah poster bernada keras, di antaranya bertuliskan “WALHI Antek Asing”, “Bubarkan WALHI”, “WALHI Ancaman NKRI”, dan “Usut Dana Asing WALHI”.

Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar WALHI memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan dan penggunaan dana yang diterima organisasi tersebut.

Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar WALHI memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan dan penggunaan dana yang diterima organisasi tersebut.

Koordinator Aksi Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, Afruddin, mengatakan kedatangan massa ke kantor WALHI yang ternyata Berkedok cafe, bertujuan mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan transparan.

Baca Juga :  Di Tolak Bertemu Menkes, Poros Rawamangun Menilai Kemenkes Abaikan Nilai Dasar ASN

“Kami datang untuk mempertanyakan teman-teman WALHI. Patut diduga ada persoalan yang perlu diklarifikasi. Kalau memang menerima dana asing, kami meminta agar semuanya dikembalikan dan dijelaskan secara terbuka,” ujar Afruddin dalam orasinya di sela-sela aksi.

Afruddin juga menuding WALHI mengganggu Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantura atas nama lingkungan. “Padahal PSN di Pantura menyerap tenaga kerja dan sudah berstandar lingkungan. Tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.

Menurut Afruddin, transparansi pendanaan merupakan hal penting, terutama bagi organisasi yang menjalankan aktivitas dan menyuarakan kepentingan publik di Indonesia.

Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari keributan, melainkan meminta kejelasan mengenai sumber dana yang digunakan WALHI dalam menjalankan berbagai kegiatannya.

“Kami datang baik-baik untuk melakukan konfirmasi. Kami ini bukan orang asing. Jangan sampai dana asing justru menjadi alat yang memecah belah bangsa Indonesia,” tegasnya.

Afruddin juga menilai keterbukaan mengenai sumber pendanaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas organisasi yang menerima dukungan dari luar negeri.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kedaulatan bangsa dan kepentingan masyarakat Indonesia.

Baca Juga :  Kemensos Bangkitkan Jiwa Patriotisme Mahasiswa Mataram melalui Bedah Buku "Menghadang Kubilai Khan" karya AJ Susmana

“Kami ingin ada transparansi dana untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kepentingan asing yang justru mengganggu persatuan bangsa dan pembangunan nasional,” katanya.

Namun, upaya massa untuk mendapatkan penjelasan secara langsung tidak membuahkan hasil. Pihak WALHI disebut tidak memberikan respons dan tidak menemui para demonstran selama aksi berlangsung.

Kondisi tersebut membuat massa tidak memperoleh klarifikasi langsung atas berbagai pertanyaan yang mereka sampaikan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak WALHI terkait tuntutan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing maupun tudingan mengenai dugaan penerimaan dana asing yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.

Aksi ini kembali memunculkan tuntutan mengenai pentingnya transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil, khususnya yang menjalankan aktivitas advokasi dan menyuarakan kepentingan publik.

Bagi Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, keterbukaan sumber pendanaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada kepentingan pihak luar yang merugikan bangsa Indonesia.(***)

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x