Home » Headline » DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Sahkan Pembentukan Beberapa Pansus

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Sahkan Pembentukan Beberapa Pansus

dito 06 Jun 2022 184

NasionalPos.com, Jakarta– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang digelar offline dan daring, membahas beberapa agenda diantaranya adalah mengesahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jakarta Pasca IKN, pembentukan Pansus tentang pengelolaan air minum dan Pansus Raperda Induk Transportasi,  ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, A Riza Patria, Senin (6/6/2022) .

Sementara itu, Rapat Paripurna ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, rapat paripurna diikuti 50 persen plus 1 dari keseluruhan anggota dewan. Secara bulat, rapat menyetujui pembentukan Pansus Jakarta pasca penetapan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Baca Juga :  Hasil Pertemuan FMM G20 Sebagai Langkah Meretas Perdamaian Dunia, Patut Diapresiasi

“Ada tiga pansus yang disetujui dalam rapat paripurna ini. Tiga Pansus tersebut, pertama Jakarta Pasca IKN, kedua Pansus Raperda tentang Rencana Induk Transportasi dan ketigas Pansus Pengelolaan Air Minum Pasca Kontrak Kerja Palyja dan Aetra,”ucapnya, Senin, (6/6/2022) di Jakarta

Dilanjutkan Khoirudin, pembentukan Pansus Jakarta Pasca IKN menindaklanjuti usulan Badan Pembentulan Peraturan Daerah (Bapemperda). Pansus dibentuk dengan tujuan mendalami kesiapan Jakarta ke depan setelah Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.

Baca Juga :  Merebaknya Covid-19 Varian Omicron di Negara Tetangga, Sektor Pariwisata Harus Antisipasi

Selain itu, rapat paripurna juga mengesahkan pembentukan Pansus tentang pengelolaan air minum setelah kontrak kerja Aetra dan Palyja berakhir pada Januari 2023. Hal ini perlu disiapkan secara khusus dan regulasinya untuk melakukan pengelolaan selanjutnya.

Rapat paripurna juga menyetujui pembentukan Pansus Raperda Induk Transportasi di Jakarta yang bertujuan mempersiapkan pembentukan regulasi tentang rencana induk sistem transportasi.

“Komposisi pimpinan dan anggotanya setelah ini baru kita proses. Segera,” tandas Khoirudin.(*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolres Pesisir Barat Terima Audiensi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinatoriat Wilayah Barat Raya

Taufik Hidayat

11 Nov 2026

Pesisir Barat – Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.IK., M.H., menerima audiensi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinatoriat Wilayah Barat Raya, pada hari Rabu tanggal 11 November 2026, pukul 13.00 WIB di Ruang Vicon Polres Pesisir Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pesisir Barat didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Pesisir Barat. …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Advokat Andi Darwin Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara.

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. com, Jakarta-  Kepada wartawan naspos.com yang menghubunginya, Rabu, 4 November 2026 , Advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associates, ia  menilai bahwa penyadapan di luar produser undang-undang tidak dapat dibenarkan dan tidak meminta motif maupun pemberi perintah dibuka. Bahkan ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap komunikasi …

INDONESIA DARURAT KEMANUSIAAN DAN EKOLOGI: ISTANA SIBUK SALING SIKUT KEPENTINGAN, RAKYAT DAN ALAM MENANGGUNG KORBAN

dito

04 Nov 2026

NasionalPos. Com, Jakarta-  Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini, yang kurang mendapatkan perhatian percepatan penanganan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kurun waktu dua tahun ini.   Maka Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (GERMAS PP PMKRI) Rikardus Redja, kepada …

Poros Rawamangun Dukung Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

dito

03 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Markas Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia atau Mabes Polri angkat suara terkait kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi dan menengah.   Penangkapan diduga keterlibatan dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Isu penangkapan itu beredar sejak Selasa (3/11/2026) pagi. Di peroleh informasi yang menyebutkan bahwa ada sejumlah perwira tinggi dan menengah di Polri ditangkap dan diperiksa …

x
x