DPRD Pesisir Selatan Soroti Penegakan Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pansus Minta Regulasi Tak Sekadar di Atas Kertas

Pessel , Nasionalpos.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan penegakan aturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi benar-benar mampu melindungi kesehatan masyarakat.

Pembahasan Ranperda KTR itu dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Pesisir Selatan di ruang rapat Kantor DPRD setempat, Kamis (8/10/2026).

Melalui Tim Panitia Khusus (Pansus), DPRD memberikan sejumlah masukan terhadap substansi rancangan regulasi tersebut. Perhatian utama diarahkan pada kepastian hukum, kejelasan penerapan di lapangan, serta efektivitas pengawasan terhadap kawasan yang nantinya ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Pansus DPRD menilai, pembentukan Perda KTR harus dilakukan secara cermat agar aturan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya. Sinkronisasi dengan peraturan daerah lainnya menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum Ranperda ditetapkan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah potensi tumpang tindih dengan Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). DPRD menekankan perlunya penyelarasan substansi agar masing-masing regulasi memiliki batas kewenangan dan mekanisme penegakan yang jelas.

Selain sinkronisasi peraturan, Pansus juga menyoroti pentingnya ketersediaan data mengenai tingkat perokok di Kabupaten Pesisir Selatan. Data prevalensi perokok dinilai diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut pertimbangan yang mengemuka dalam pembahasan, kebijakan publik yang baik harus didukung data yang memadai. Dengan demikian, pengaturan kawasan tanpa rokok tidak hanya berlandaskan pertimbangan normatif, tetapi juga memperhatikan persoalan kesehatan masyarakat secara nyata.

Pansus DPRD juga memberi perhatian terhadap penentuan lokasi yang akan ditetapkan sebagai KTR. Batas kawasan, termasuk radius tertentu apabila diperlukan, harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat.

Kejelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, pengelola fasilitas publik, pelaku usaha, serta petugas yang nantinya bertanggung jawab melakukan pengawasan. Tanpa batasan yang tegas, pelaksanaan aturan dikhawatirkan sulit dilakukan secara konsisten.

Di sisi lain, DPRD turut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak perokok dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Pengaturan KTR diharapkan mampu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Persoalan kepatuhan terhadap aturan juga menjadi perhatian serius. Dalam pembahasan tersebut, disoroti masih adanya pengunjung yang merokok di area rumah sakit, meskipun fasilitas pelayanan kesehatan semestinya menjadi lingkungan yang mendukung proses pengobatan dan pemulihan pasien.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan regulasi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang nyata. DPRD melalui Pansus mendorong agar aturan yang disusun nantinya dapat diterapkan secara konsisten, terutama pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

Lingkungan pendidikan juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Ranperda KTR. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya diharapkan menjadi kawasan yang mendukung pembentukan perilaku hidup sehat sekaligus melindungi peserta didik dari paparan asap rokok.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Pansus menekankan pentingnya pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan sanksi harus dirumuskan secara tegas dan terukur serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD juga menilai mekanisme pengawasan perlu dijelaskan secara operasional. Hal ini mencakup pembagian peran perangkat daerah terkait, pengelola kawasan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan KTR.

Tidak hanya rokok konvensional, pengaturan mengenai rokok elektronik atau vape turut menjadi bagian yang perlu dikaji. Pansus mengingatkan agar cakupan objek pengaturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan Perda nantinya.

Aspek iklan dan reklame rokok juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pengaturannya perlu diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku agar kebijakan KTR dapat berjalan searah dengan regulasi lain yang berkaitan dengan promosi dan periklanan produk tembakau.

Selain itu, sejumlah persoalan teknis mengenai rehabilitasi disabilitas dan ketentuan jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan turut disinggung. Berbagai aspek tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut agar rumusan Ranperda memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan secara tepat.

DPRD juga mendorong agar materi yang belum dapat diatur secara terperinci dalam Perda nantinya dijabarkan melalui Peraturan Bupati sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksana itu diharapkan dapat menjadi pedoman teknis bagi perangkat daerah dan pengelola kawasan.

Dengan adanya pedoman operasional yang jelas, pelaksanaan KTR diharapkan tidak berhenti pada penetapan lokasi semata. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ketentuan yang telah disepakati benar-benar dipahami dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam pembahasan tersebut, Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menyampaikan bahwa meskipun proses pengajuan Ranperda KTR mengalami keterlambatan, pembentukan regulasi tersebut tetap perlu dilanjutkan.

Menurutnya, keberadaan Perda KTR diperlukan untuk memperkuat landasan hukum pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok. Regulasi tersebut juga diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok. Pembentukan Perda dinilai diperlukan untuk memperkuat dasar hukum sekaligus memperjelas mekanisme pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pembahasan Ranperda KTR juga berkaitan dengan upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat atau Swasti Saba. Penerapan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Bagi DPRD, penyempurnaan Ranperda ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan kebijakan kesehatan daerah memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi yang baik tidak hanya dilihat dari kelengkapan pasalnya, tetapi juga dari kesiapan pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.

Karena itu, sosialisasi, edukasi, keteladanan, pembinaan, dan pengawasan perlu menjadi bagian dari strategi penerapan KTR. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses berkelanjutan serta dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pengelola fasilitas umum, dan masyarakat.

Melalui pembahasan bersama Dinkes PPKB, Pansus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menyempurnakan Ranperda KTR dengan memperhatikan aspek hukum, kondisi daerah, perlindungan kesehatan, serta kesiapan pelaksanaannya.

Dengan demikian, Perda yang dihasilkan nantinya tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi menjadi instrumen nyata untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat di Kabupaten Pesisir Selatan.***