Home » Top News » Dugaan PT. Bumisari Melakukan Penyerobotan Tanah Negara didesa Pakel kec Licin,

Dugaan PT. Bumisari Melakukan Penyerobotan Tanah Negara didesa Pakel kec Licin,

- Banyuwangi 20 Feb 2025 172

BANYUWANGI, NasionalPos.com –

Bukti bahwa Dugaan PT. Bumisari melakukan penyerobotan tanah negara di desa pakel kec licin,
Adanya Perda kab Banyuwangi nomor 31 tahun 2004 dalam perda ini jelas-jelas desa pakel masuk wilayah kecamatan Licin

Dan Bukti adanya Surat badan pertanahan nasional no 155/HGU/BPN/2004 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan HGU mencatat dalam buku tanah dan sertipikat nomor 8 desa bayu dan nomor 1 di desa Kluncing.

Bukti perbuatan melawan hukum lainnya adalah PT. Bumisari menyiasati dengan melakukan mengajukan pemecahan HGU dan telah terbit HGU pemecahan nomor 00295,00296 dan 00297 tahun 2019 dengan alamat desa tidak ada alamat kecamatan tidak ada hanya alamat kabupaten Banyuwangi disini terbukti dengan jelas permainan mafia tanahnya dan kami anggap itu HGU pemecahan palsu karena di kabupaten banyuwangi tidak ada namanya desa Banyuwangi, pemberitaan ini sekaligus klarifikasi dan memperbaiki pemberitaan media yang sebelumnya soal HGU pemecahan 00295,00296,00297 tahun 2019 dengan alamat desa Banyuwangi, yang benar adalah HGU tersebut tidak tercantum nama kecamatan dan desa alias tidak ada, jadi saya pertanyakan kalau tidak ada nama desa dan kecamatan apakah ada nama desa Banyuwangi sedangkan di Banyuwangi tidak ada nama desa Banyuwangi,

Baca Juga :  Ketum PP PPM dan KONI Pusat menjajaki kolaborasi untuk meningkatkan Prestasi, Jiwa Korsa dan nasionalisme melalui olahraga

Kenapa saya bilang ini bentuk siasat karena pemecahan HGU no 8 yang sudah jelas alamatnya desa bayu kecamatan songgon menjadi tidak ada alamat Desa dan kecamatan artinya tidak diperlukan tanda tangan kepala desa dan camat pun tidak perlu tau untuk mengetahui dan menunjukkan batas dan lokasi tanah pemecahan HGU tersebut, ya inilah permainan Mafia tanah negara yang dirugikan

Baca Juga :  Update Data Corona (25/3/2022) Jumlah Pasien Positif 5.991.687 Orang dan Meninggal 154.463 Orang

Pertanyaan saya ini apakah Tim terpadu penanganan konflik sosial dan ketua pengadilan Banyuwangi punya pemikiran pertanyaan yang sama tidak ya seperti saya? Soalnya HGU dan surat keterangan tim terpadu penanganan konflik sosial sudah digunakan dan banyak rakyat pakel dipenjarakan, semoga para pihak segera sadar dan mengakui perbuatannya itu salah dan tidak lagi merugikan negara. Ungkap Amir Ma’ruf khan

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Pisah Sambut Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi Serahkan Kepemimpinan kepada Evide

Zulwandi

26 Agu 2026

Padang, Nasionalpos.com — SMAN 12 Padang menggelar acara pisah sambut kepala sekolah, Senin (24/8/2026), sebagai momentum serah terima kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi, M.Pd., kepada kepala sekolah definitif, Evidel, S.Pd. Acara tersebut dihadiri Kasi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Alit Anugrah Maria, M.Pd., yang mewakili Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x