Home » Headline » GMBK Desak Komisi I DPR Panggil Jampidsus Terkait Kasus Korupsi Tower BTS

GMBK Desak Komisi I DPR Panggil Jampidsus Terkait Kasus Korupsi Tower BTS

dito 05 Jan 2023 114

NasionalPos.com, Jakarta- Dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), yang juga diduga terjadi kerugian negara sebesar triliunan rupiah, kini ditangani oleh Jampidsus, setelah melalui proses penyelidikan dan juga penyidikan, kemudian sudah menetapkan tiga tersangka dugaan kasus korupsi BTS atau base transceiver station di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022, meskipun sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), GMS Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Tersangka terakhir berinisial YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Namun kinerja Jampidsus masih menjadi sorotan masyarakat, pasalnya hingga saat ini Jampidsus belum menyentuh Jhonny G Plate sebagai Menkominfo dan juga kolega sesama Partai Nasdem berinisial DIP yang menjabat sebagai tenaga ahli di lingkungan Kemenkominfo, demikian disampaikan Siti Zulikha Ketua Gerakan Mahasiswa Berantas Korupsi (GMBK) kepada wartawan, Kamis, 5/1/2023 di Jakarta.

Baca Juga :  Nakes Honorer Resah Dengan SE Menpan-RB

“Meskipun sudah ada penetapan tiga tersangka, akan tetapi rasa keadilan masyarakat belum seutuhnya terpenuhi dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek BTS, ya, karena sampai sekarang  Jampidsus belum menyentuh dua kader Partai Nasdem, yakni Jhonny G Plate & koleganya”ungkap Siti Zulikha.

Menurut Siti Zulikha, dari pengamatannya, sudah banyak pihak yang menengarai adanya dugaan keterlibatan dua pentolan Partai Nasdem yang terindikasi melakukn tindakan melawan hukum yang merugikan negara dengan modus korupsi kebijakan yang mengatur pihak perusahaan swasta untuk memenangkan proyek tersebut tanpa kompetensi, sehingga masyarakat pun sangat berharap yang bersangkutan itu segera diperiksa oleh pihak Jampidsus, namun harapan itu rupanya belum terpenuhi, pasalnya pihak Jampidsus belum memanggil kedua orang tersebut.

“Ini sesuatu yang mengherankan, kenapa yang menjadi tersangka adalah para bawahan, sedangkan Jhonny G Plate sebagai Menkominfo tidak diperiksa sama sekali, padahal yang bersangkutan adalah penentu kebijakan, mana mungkin dia mengatakan tidak tau menahu masalah tersebut”tukas Siti.

Baca Juga :  JPU Nyatakan Sikap Banding atas Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kepada Para Terdakwa Perkara Komoditas Timah

Oleh karena itu, lanjut Siti, dirinya bersama rekan-rekan di Gerakan Mahasiswa Berantas Korupsi mengadukan masalah ini ke Komisi I DPR RI, agar segera memanggil Febrie Adriansyah Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, meminta keterangan mengenai belum diperiksanya kader Nasdem berinisial DIP dan juga Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo yang diduga melakukan korupsi kebijakan yang berakibat pada lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut, sehingga merugikan pihak lain dan juga merugikan negara.

“Ya, Kita desak komisi I DPR RI, untuk segera panggil Jampidsus, agar rakyat harus tau, kenapa sih Jampidsus nggak periksa mereka berdua tersebut?apakah ada backing politik yang melindungi mereka berdua sehingga takut untuk memeriksa mereka, Komisi I DPR jangan diam saja, bongkar donk siapa backing politik yang melindungi mereka, dan untuk Jampidsus, kapan mereka diperiksa, pak?”pungkas Siti.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Jajaran Pemkot Lubuk Linggau Hadiri dan Ikuti Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Andi Ledi Lubuk Linggau

14 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda),  H Trisko Defriyansa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Jumat (14/8/2026). Baca Juga :  Petani Andalan …

Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

x
x