- NasionalSambut HUT Kemerdekaan RI, Satpas SIM Tegal Tunjukkan Wajah Pelayanan Polri yang Humanis
- NasionalPGRI Lubuk Linggau Bahas Perlindungan dan Profesionalisme Guru
- HeadlineDosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya
- NasionalWali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau
- daerahPredikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

LPK Mencium Aroma Dugaan Korupsi di Proyek Pembangunan Waduk Muntjul & Waduk Cilangkap
NasionalPos.com, Jakarta– Terkait dengan adanya temuan mengenai pelaksanaan proyek pembangunan Waduk Munjul dan Waduk Cilangkap dikerjakan oleh PT. Arvitotech Konstruksi Indonesia, diduga terdapat beberapa kejanggalan yang cenderung merupakan bukti dari dugaan tindakan melawan hukum melanggar ketentuan yang menjadi pelaksanaan pekerjaan suatu proyek, dan ini tentunya berindikasi menyebabkan adanya kerugian negara,
Bukan hanya dari sisi anggaran saja, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip efisiensi, akuntabilitas, kredibilitas maupun manfaat dari penyelenggaraan suatu proyek pembangunan, demikian disampaikan Joko Harianto Sekretaris Lembaga Pemantau Korupsi, kepada awak media, Jumaat, 6/1/2023 di Jakarta.
“Kami mencium aroma Korupsi & Kolusi pada pekerjaan proyek pembangunan Muntjul dan juga waduk Cilangkap, terindikasi adanya fenomena tindakan melawan hukum, yang bisa saja diduga terjadi tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek tersebut”ungkap Joko Harianto.
Menurut Joko,pekerjaan pembangunan waduk Muntjul dan waduk Cilangkap, yang sampai saat ini belum terselesaikan, diduga melanggar Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang menurut ketentuan tersebut, maka sudah seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, dan seharusnya Mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan, disetorkan ke Kas Negara oleh penyedia barang/jasa, atau diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.
“Nah, faktanya, proyek itu tetap berjalan dan tidak terselesaikan, kami mencium adanya dugaan kolusi antara pihak PT. Arvitotech Konstruksi Indonesia dengan pihak Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, karena dari segi peraturan, sudah semestinya PT. Arvitotech Konstruksi Indonesia, tidak boleh lagi mengerjakan proyek tersebut, karena sudah melewati batas waktu pekerjaan, dan tentunya harus di kenakan denda, “tukas Joko
Joko juga menambahkan bahwa kecurigaan pihaknya, terhadap adanya dugaan kolusi tersebut, semakin nampak, ketika mengamati keberadan papan proyek yang hanya memuat pelaksana, konsultan, serta di papan proyek tersebut hanya dicantumkan waktu dimulainya pengerjaan proyek, namun tidak mencantumkan waktu berakhirnya proyek tersebut, ini sesuatu yang tidak lazim terjadi pada pelaksanaan suatu proyek. Atas temuan ini pihaknya sudah bersurat ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, namun hingga saat ini, belum ada tanggapan atau klarifikasi dari Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
“Ya, dengan berat hati, kami akan terus mendesak instansi hukum maupun pemerintahan, agar masalah ini dibongkar, dan kemudian pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Waduk Munjul dan Waduk Cilangkap dapat mempertanggungjawabkannya, karena dana proyek ini dari uang rakyat, maka harus dipertanggungjawabkan donk”pungkas Joko
dito
11 Agu 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …
Dhio Justice Law
07 Agu 2026
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …
dito
06 Agu 2026
NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …
Primadoni,SH
04 Agu 2026
Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …
dito
02 Agu 2026
NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut. Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …
Primadoni,SH
30 Jul 2026
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …
21 Nov 2024 2.196 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 1.683 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
17 Mei 2022 1.502 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
28 Jul 2025 1.460 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
23 Jul 2025 1.395 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.356 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.238 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.