Home » Hukum » Mantan PLT Kades Kemeja Diduga Sunat Anggaran Dana Desa ,DPD JPKP Konkep Beri Warning Ada Penyelewengan Tak Wajar

Mantan PLT Kades Kemeja Diduga Sunat Anggaran Dana Desa ,DPD JPKP Konkep Beri Warning Ada Penyelewengan Tak Wajar

Iyut Ermawati - Karawang 17 Jul 2025 460

nasionalpos.com -Konawe Kepulauan, 17 Juli 2025 – Dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) kembali mencuat di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara. Kali ini, mantan Pelaksana Jabatan (PLT) Kepala Desa Kekea menjadi sorotan setelah mencuat dugaan pemotongan anggaran Dana Desa yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Konkep Bidang Advokasi Hukum, [Sahdan], menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik manipulasi dana tersebut,.
Menurutnya dari beberapa Item pekerjaan proyek Tahap II 2024 yang lalu masih ada yang belum selsai sampai hari ini, bahkan ada yang di anggap fiktif.

Baca Juga :  Imigrasi Sosialisasikan Kemudahan Izin Tinggal untuk WNA

“ Lebih lanjut Sahdan mengatakan, Kami telah menerima berbagai laporan dari masyarakat Desa Kekea terkait dugaan penyalah gunaan anggaran Dana Desa oleh oknum mantan PLT Kades. Ia menegaskan Jika hal tersebut benar terjadi, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pengrusakan terhadap sistem pembangunan Desa,” tegasnya.!!

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti awal dan akan segera melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“JPKP DPD KONKEP akan terus mengawal proses ini agar terang benderang. Kami berharap oleh pemerintah daerah segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan,” tambahnya.

Masyarakat Desa Kekea sendiri telah menyampaikan keluhan atas tidak transparannya pelaksanaan proyek dan penggunaan Dana Desa selama masa jabatan PLT tersebut. Beberapa program yang direncanakan diduga tidak terealisasi sepenuhnya atau tidak sesuai spesifikasi.

Baca Juga :  Fidel Giawa,SH: Pentingnya Tindakan Cepat KPK dalam Mengusut Kasus Korupsi BJB dan Program Petani Milenial

JPKP DPD Konkep menyerukan agar inspektorat daerah dan Kejaksaan segera turun tangan dalam melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Kekea periode kepemimpinan oknum tersebut.

“Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media Armedia.new kepada mantan Plt Kepala Desa Kekea terkait persoalan ini hingga kini belum mendapatkan respons apa pun. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh yang bersangkutan.”

Laporan : Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Resmi Dibuka ; Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat Hotline Ini

Taufik Hidayat

22 Okt 2026

Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline “Lapor Pak Kapolda Lampung”. Layanan tersebut menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, informasi, maupun aspirasi secara langsung. Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui materi publikasi Polda Lampung menampilkan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani. Dalam publikasi itu, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan …

Perkuat Kualitas Penegakan Hukum, Polres Pesisir Barat Jalani Supervisi Semester II Ditreskrimum Polda Lampung

Taufik Hidayat

21 Okt 2026

Pesisir Barat – Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan Supervisi Semester II TA 2026 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada hari Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Polres Pesisir Barat. Kegiatan supervisi tersebut diikuti oleh seluruh personel Reskrim dari Polres Pesisir Barat dan Polres Lampung Barat yang dipusatkan di …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x