Home » Hukum » Mantan PLT Kades Kemeja Diduga Sunat Anggaran Dana Desa ,DPD JPKP Konkep Beri Warning Ada Penyelewengan Tak Wajar

Mantan PLT Kades Kemeja Diduga Sunat Anggaran Dana Desa ,DPD JPKP Konkep Beri Warning Ada Penyelewengan Tak Wajar

Iyut Ermawati - Karawang 17 Jul 2025 399

nasionalpos.com -Konawe Kepulauan, 17 Juli 2025 – Dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) kembali mencuat di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara. Kali ini, mantan Pelaksana Jabatan (PLT) Kepala Desa Kekea menjadi sorotan setelah mencuat dugaan pemotongan anggaran Dana Desa yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Konkep Bidang Advokasi Hukum, [Sahdan], menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik manipulasi dana tersebut,.
Menurutnya dari beberapa Item pekerjaan proyek Tahap II 2024 yang lalu masih ada yang belum selsai sampai hari ini, bahkan ada yang di anggap fiktif.

Baca Juga :  Kekerasan Dan Pelecehan Seksual

“ Lebih lanjut Sahdan mengatakan, Kami telah menerima berbagai laporan dari masyarakat Desa Kekea terkait dugaan penyalah gunaan anggaran Dana Desa oleh oknum mantan PLT Kades. Ia menegaskan Jika hal tersebut benar terjadi, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pengrusakan terhadap sistem pembangunan Desa,” tegasnya.!!

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti awal dan akan segera melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“JPKP DPD KONKEP akan terus mengawal proses ini agar terang benderang. Kami berharap oleh pemerintah daerah segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan,” tambahnya.

Masyarakat Desa Kekea sendiri telah menyampaikan keluhan atas tidak transparannya pelaksanaan proyek dan penggunaan Dana Desa selama masa jabatan PLT tersebut. Beberapa program yang direncanakan diduga tidak terealisasi sepenuhnya atau tidak sesuai spesifikasi.

Baca Juga :  PLN konkep Dinilai Gagal Layani Masyarakat,JPKP : Pemadaman sudah Keterlaluan !

JPKP DPD Konkep menyerukan agar inspektorat daerah dan Kejaksaan segera turun tangan dalam melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Kekea periode kepemimpinan oknum tersebut.

“Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media Armedia.new kepada mantan Plt Kepala Desa Kekea terkait persoalan ini hingga kini belum mendapatkan respons apa pun. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh yang bersangkutan.”

Laporan : Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

x
x