Home / Internasional

Sabtu, 12 Februari 2022 - 22:37 WIB

PBB Minta Data Indonesia Soal Penyiksaan dan Penghilangan Paksa di Papua

NasionalPos.com, Jakarta – Dewan HAM PBB menyurati pemerintah Indonesia untuk meminta data dan klarifikasi terkait dengan dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat pada periode 2021 lalu.

Dokumen PBB ini diterima CNN Indonesia dari sumber, dan telah dikonfirmasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Dalam surat bertanggal 22 Desember tersebut, Special Procedures Mandate Holders (SPMH PBB) mengajukan permintaan data, informasi, dan klarifikasi dalam 11 poin, di antaranya adalah jumlah orang yang tewas termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok OPM dan militer, penangkapan orang asli papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga penjelasan tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja.

Baca Juga  AS Dukung Israel Caplok Tepi Barat

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Rina P. Soemarno membenarkan permintaan PBB tersebut.

“Itu proses yang biasa. Kita sebagai negara anggota PBB dapat menerima pertanyaan seperti itu dan pemerintah perlu menjawab,” kata Rina kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (12/2).

Rina menjelaskan, komunikasi dari SPMH PBB tak hanya dilakukan ke Indonesia, dan PBB bisa meminta informasi pada negara anggota.

SPMH sendiri adalah prosedur khusus Dewan HAM PBB yang dapat menerima laporan dari semua orang dan meminta informasi dan klarifikasi atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diduga atau berpotensi sebagai pelanggaran HAM.

Baca Juga  Latihan Militer Gabungan Terbesar, Telah Diawali AS & Korsel

“Komunikasi kepada Pemerintah Indonesia ini bukan yang pertama, dan sudah sering, berkali-kali, pemerintah Indonesia menjawab permintaan informasi dan klarifikasi tersebut,” kata dia.

Rina juga menyatakan pemerintah akan menyusun fakta-fakta untuk menjawab PBB dalam rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam.

“Ini untuk mendapatkan informasi akurat dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tentunya respons Indonesia perlu menyampaikan informasi dan fakta-fakta yang akurat,” kata dia.

Rapat tersebut semula akan digelar pada Senin, 14 Februari mendatang. Namun, Rina menyebut rapat terpaksa ditunda lantaran banyak anggota yang tidak bisa hadir baik secara langsung maupun daring.

“Rapatnya ditunda ke lain waktu,” kata dia. (CNN Indonesia.com)

Share :

Baca Juga

Internasional

Satu Juta Anak Hidup Memprihatinkan di Gaza
Paus Fransiskus

Headline

Pertamakali Paus Fransiskus Temui Ulama Syiah Irak
LGBT 2

Internasional

Brunei Perpanjang Moratorium Hukuman Mati LGBT
Pembangkit listrik tenaga batu bara

Headline

China dan India Tolak Hentikan Batu Bara
Aung San Suu Kyi

Headline

Aung San Suu Kyi Dijerat Kasus Korupsi Walkie-Talkie
Retno Marsudi

Headline

Indonesia Akan Pulangkan Pelaut Yang Dieksploitasi di Kapal China
Donald Trump

Headline

Dicecar Wartawan, Trump ‘Ngambek” Jumpers Bubar
Donald Trump

Headline

Meski Belum Ada Hasil, PM Slovania Ucapkan Selamat Kepada Trump