PBB Minta Data Indonesia Soal Penyiksaan dan Penghilangan Paksa di Papua

- Editor

Sabtu, 12 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Dewan HAM PBB menyurati pemerintah Indonesia untuk meminta data dan klarifikasi terkait dengan dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat pada periode 2021 lalu.

Dokumen PBB ini diterima CNN Indonesia dari sumber, dan telah dikonfirmasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Dalam surat bertanggal 22 Desember tersebut, Special Procedures Mandate Holders (SPMH PBB) mengajukan permintaan data, informasi, dan klarifikasi dalam 11 poin, di antaranya adalah jumlah orang yang tewas termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok OPM dan militer, penangkapan orang asli papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga penjelasan tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Rina P. Soemarno membenarkan permintaan PBB tersebut.

“Itu proses yang biasa. Kita sebagai negara anggota PBB dapat menerima pertanyaan seperti itu dan pemerintah perlu menjawab,” kata Rina kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (12/2).

Rina menjelaskan, komunikasi dari SPMH PBB tak hanya dilakukan ke Indonesia, dan PBB bisa meminta informasi pada negara anggota.

SPMH sendiri adalah prosedur khusus Dewan HAM PBB yang dapat menerima laporan dari semua orang dan meminta informasi dan klarifikasi atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diduga atau berpotensi sebagai pelanggaran HAM.

Baca Juga :   Pengadilan Rakyat Solusi Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Peradilan

“Komunikasi kepada Pemerintah Indonesia ini bukan yang pertama, dan sudah sering, berkali-kali, pemerintah Indonesia menjawab permintaan informasi dan klarifikasi tersebut,” kata dia.

Rina juga menyatakan pemerintah akan menyusun fakta-fakta untuk menjawab PBB dalam rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam.

“Ini untuk mendapatkan informasi akurat dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tentunya respons Indonesia perlu menyampaikan informasi dan fakta-fakta yang akurat,” kata dia.

Rapat tersebut semula akan digelar pada Senin, 14 Februari mendatang. Namun, Rina menyebut rapat terpaksa ditunda lantaran banyak anggota yang tidak bisa hadir baik secara langsung maupun daring.

“Rapatnya ditunda ke lain waktu,” kata dia. (CNN Indonesia.com)

Loading

Berita Terkait

Di Insiden Penembakan Massal di Kansas City, Kemenlu : Tak Ada Korban WNI
Pj Gubernur Heru dan Wali Kota Melbourne Jajaki Rencana Kerja Sama
BKSAP Suarakan Strategi Parlemen Respon Kemajuan AI dan Demokrasi Masa Depan
Menkopolhukam Mahfud MD & Mendagri Turki Tandatangani Perjanjian Payung Kerjasama Keamanan
Menhan Prabowo Perkuat TNI Melalui Pembelian 24 Pesawat Tempur F-15EX Baru dari AS
Indonesia Dukung Transisi Ekonomi Hijau ASEAN Melalui Draf Resolusi Promosi ‘Green Jobs’
Jazuli Juwaini Kutuk Keras Pembakaran Al-Qur’an di Swedia
Jadi Perhatian Dunia, KRI Bima Suci Primadona L’Armada Rouen 2023

Berita Terkait

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:37 WIB

Di Insiden Penembakan Massal di Kansas City, Kemenlu : Tak Ada Korban WNI

Senin, 4 Desember 2023 - 18:00 WIB

Pj Gubernur Heru dan Wali Kota Melbourne Jajaki Rencana Kerja Sama

Rabu, 27 September 2023 - 22:38 WIB

BKSAP Suarakan Strategi Parlemen Respon Kemajuan AI dan Demokrasi Masa Depan

Kamis, 24 Agustus 2023 - 09:55 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD & Mendagri Turki Tandatangani Perjanjian Payung Kerjasama Keamanan

Rabu, 23 Agustus 2023 - 10:09 WIB

Menhan Prabowo Perkuat TNI Melalui Pembelian 24 Pesawat Tempur F-15EX Baru dari AS

Selasa, 8 Agustus 2023 - 19:23 WIB

Indonesia Dukung Transisi Ekonomi Hijau ASEAN Melalui Draf Resolusi Promosi ‘Green Jobs’

Minggu, 2 Juli 2023 - 22:05 WIB

Jazuli Juwaini Kutuk Keras Pembakaran Al-Qur’an di Swedia

Senin, 19 Juni 2023 - 23:10 WIB

Jadi Perhatian Dunia, KRI Bima Suci Primadona L’Armada Rouen 2023

Berita Terbaru

Headline

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB