Isu Miring Penyaluran Bapang Bulog 2026 Desa Pamolokan, Sekdes Sebut Ada Dugaan Kuat Berhubungan dengan Niat Dirinya Dalam Pencalonan Kades Nanti

NASIONALPOS.com | SUMENEP, JATIM  – Isu terkait penyaluran bantuan pangan Bulog tahun 2026 di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris Desa (Sekdes) Pamolokan, RB. Moh. Anzar. Ia menilai informasi yang beredar di salah satu media tidak berimbang dan cenderung tendensius serta dinilai sesat dan menyesatkan.

Dalam pemberitaan tersebut menyebut nama Sekdes Pamolokan, RB. Moh. Anzar ikut terseret dalam sorotan publik, khususnya terkait tanggung jawab administrasi dan proses distribusi bantuan pangan dari Perum Bulog berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng bagi penerima manfaat.

Menanggapi hal itu, Anzar menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak memenuhi prinsip keberimbangan (cover both sides) dalam praktik jurnalistik, karena media dimaksud sebelumnya tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap dirinya.

Ia menyayangkan, dengan tidak adanya upaya konfirmasi kepada dirinya sangat berpotensi berita yang ditayangkan sangat merugikan pihaknya.

” Sampai saai ini, saya tidak pernah dikonfirmasi terkait hal itu. Sehingga yang disampaikan terhadap publik hanya sepihak dan terkesan tendensius,” tegasnya kepada media saat di kantornya, Senin (20/04/2026).

Ia juga menilai, pemberitaan mengenai dugaan perbedaan antara data aplikasi dan realisasi penyaluran bantuan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang menjunjung tinggi independensi dan keadilan informasi.

Dalam klarifikasinya, Anzar memastikan bahwa proses distribusi bantuan pangan dari Perum Bulog di Desa Pamolokan sudah berjalan sesuai prosedur. Bantuan yang disalurkan mencakup dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026.

Penyaluran tersebut, kata dia, turut melibatkan petugas dari Perum Bulog dan Babinsa Desa Pamolokan guna memastikan transparansi dan ketertiban distribusi.

Berdasarkan data aplikasi, sebanyak 603 sak beras harus terdistribusi ke penerima manfaat. Sebelumnya, penerima sudah memegang kupon pengambilan bantuan pangan tersebut di balai desa.

Ia menjelaskan, sesuai petunjuk teknis, penerima yang belum mengambil bantuan diberikan waktu tambahan selama lima hari. Jika dalam batas waktu tersebut bantuan tidak diambil, maka dapat digantikan kepada penerima lain yang memenuhi kriteria.

“Ada beberapa faktor penerima manfaat tidak mengambil, diantaranya meninggal, pensiunan, pindah domisili atau tingkat ekonominya sudah naik, artinya sudah tidak layak menerima bantuan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa seluruh proses distribusi didokumentasikan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban. Sisa bantuan yang belum tersalurkan diamankan di balai desa sebelum digantikan.

” Pengganti penerima dilakukan oleh pemerintah desa, diambilkan dari update data desa, Kebijakan ini sesuai arahan yang tujuannya untuk mempercepat penyelesaian distribusi,” jelasnya.

Anzar memastikan bahwa penerima pengganti telah sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran. Ia pun berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas.

” Kami Pemerintah Desa Pamolokan mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar serta memastikan kebenarannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Diakhir keterangannya, Ia sempat menyampaikan bahwa isu ini diangkat diduga ada hubungannya dengan niat dirinya maju mencalonkan Kepala Desa. (B)