TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi.

Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat.

“Pasca-Reformasi 25 tahun silam, masyarakat semakin skeptis terhadap janji perubahan. Persoalan korupsi, pengangguran, kemiskinan, stunting, kebocoran ekonomi, hingga berbagai persoalan tata kelola negara masih menjadi pekerjaan besar. Karena itu, publik menuntut perubahan yang cepat dan mendasar,” ujar TB Massa di Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, tuntutan perubahan revolusioner tidak perlu dimaknai sebagai sesuatu yang menakutkan atau identik dengan kekerasan. Revolusi, kata dia, harus dipahami secara kontekstual sebagai keberanian melakukan perubahan cepat, mendasar, dan terukur untuk mengoreksi kegagalan agenda Reformasi.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan memberi efek jera. Korupsi dan mafia yang merusak negara harus diberantas sampai ke akar. Kekayaan negara yang dirampas harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu bagian dari langkah politik yang revolusioner,” tegasnya.

TB Massa menilai Indonesia dapat belajar dari berbagai negara yang berhasil keluar dari krisis melalui keberanian melakukan pembenahan besar dalam sistem politik, hukum, dan ekonomi.

Menurut dia, masyarakat sipil akan memberikan dukungan apabila Presiden Prabowo memiliki political will yang kuat untuk memimpin perubahan. Sebaliknya, kegagalan memenuhi harapan perubahan berpotensi memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat.

Namun, TB Massa mengingatkan bahwa kegagalan pemerintahan dalam melakukan perubahan justru dapat menguntungkan kelompok status quo dan jaringan kepentingan yang selama ini menikmati kelemahan tata kelola negara. Dalam situasi demikian, instabilitas dapat menjadi ruang bagi berbagai kepentingan untuk mempertahankan atau merebut kembali pengaruh politik dan keepntingan ekonomi.

Karena itu, menurutnya, langkah perubahan harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk kalangan kampus, akademisi, mahasiswa, dan kelompok-kelompok independen yang memiliki integritas.

“Perlu konsolidasi kekuatan perubahan, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun masyarakat sipil. Pemerintah tidak boleh diberi cek kosong. Dukungan harus tetap disertai kontrol agar agenda perubahan benar-benar berjalan,” katanya.

Pasal 33 Harus Menjadi Fondasi Revolusi Ekonomi

TB Massa menegaskan, perubahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum dan pembenahan politik. Revolusi pemerintahan Prabowo, menurutnya, juga harus menyentuh struktur ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi utama.

Pasal tersebut, katanya, menegaskan prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Di sinilah ujian terbesar Presiden Prabowo. Pasal 33 jangan hanya menjadi hiasan konstitusi. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang nyata. Negara harus kembali memiliki keberanian untuk menguasai sumber-sumber strategis dan memastikan kekayaan alam benar-benar menghasilkan kemakmuran bagi rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mempertanyakan kemampuan tim politik dan kabinet Prabowo dalam menjaga kredibilitas, citra, dan kepercayaan publik terhadap Presiden.

Menurutnya, kontroversi yang berulang dan komunikasi politik yang tidak terkelola dengan baik dapat memperkuat persepsi bahwa perubahan yang dijanjikan belum menghasilkan perbedaan mendasar.

Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik formal, termasuk partai politik, juga dinilai terus menghadapi tantangan. Karena itu, Presiden perlu memperluas basis sumber daya politiknya dengan melibatkan kekuatan-kekuatan di luar partai yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian melakukan koreksi.

“Kalangan kampus, akademisi, profesional, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil harus didayagunakan sebagai mitra kritis dalam agenda perubahan. Termasuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem maupun tata kelola pemerintahan dan kinerja kabinet,” jelasnya.

Bagi TB Massa, pilihan politik Prabowo pada akhirnya semakin jelas: memimpin perubahan mendasar dengan keberanian membenahi hukum, politik, dan ekonomi berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945, atau membiarkan persepsi bahwa pemerintahannya sekadar melanjutkan pola rezim lama semakin menguat.

Revolusi yang dibutuhkan bukan revolusi kekerasan, melainkan revolusi tata kelola: membersihkan negara dari korupsi dan mafia, memulihkan kedaulatan ekonomi, serta mengembalikan kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Di situlah, ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Prabowo Subianto.”pungkasnya. (X)