Pengamat: Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Antara Harapan, Peluang dan Tantangannya

NasionalPos.com, Jakarta-

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027 sebagai target yang ambisius, tetapi masih realistis untuk dikejar. Namun, 6 persen tidak akan datang secara otomatis. Pemerintah harus menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar konsumsi pemerintah dan belanja APBN, demikian di sampaikan oleh Jan Prince Permata seorang pengamat ekonomi, kepada NasionalPos.com, Kamis, 20/8/2026 di Jakarta.

“Basis awalnya memang cukup menjanjikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026, kemudian 5,29 persen pada kuartal II, sehingga secara kumulatif semester I-2026 tumbuh 5,45 persen. ” Ucap Jan Prince Permata.

Menurutnya, investasi atau PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada kuartal I juga tumbuh 5,96 persen. Artinya, untuk mencapai 6 persen pada 2027, Indonesia tidak memulai dari pertumbuhan yang rendah,

Tetapi tambahan sekitar setengah poin persentase pertumbuhan bukan persoalan sederhana. Apalagi lingkungan ekonomi global masih tidak mudah. Bahkan, ungkap Jan , IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh sekitar 3,4 persen pada 2027, sementara perdagangan dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik, energi, tarif, dan fragmentasi rantai pasok.

Karena itu, kunci mencapai 6 persen terletak pada investasi produktif, industrialisasi dan hilirisasi yang memiliki multiplayer effect, peningkatan produktivitas, ekspor bernilai tambah, serta penguatan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan tidak cukup hanya didorong oleh ekspansi belanja pemerintah.

Data semester I-2026 bahkan menunjukkan konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen yang tumbuh sangat tinggi, 18,62 persen. Ini bagus untuk stimulus jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah sektor swasta harus menjadi mesin yang lebih dominan.

“Saya juga melihat ada jarak antara target pemerintah dan sebagian proyeksi eksternal. IMF masih mencatat proyeksi pertumbuhan Indonesia sekitar 5 persen untuk 2026, sedangkan Bank Dunia sebelumnya memperkirakan pertumbuhan Indonesia berada di sekitar level 4,8-5 persen hingga 2027. “Ungkapnya.

Sehingga, imbuh Jan, Perbedaan ini menunjukkan bahwa target 6 persen merupakan target kebijakan, bukan baseline forecast. Pemerintah harus bekerja lebih keras agar target tersebut menjadi realisasi. Jadi, 6 persen bukan angka utopis, tetapi merupakan target yang membutuhkan lompatan kualitas kebijakan, dan yang lebih penting, jangan hanya mengejar angka 6 persen.

Tidak hanya itu, jelas Jan Prince Permata, bahwa pertumbuhan harus juga dapat menghasilkan lapangan kerja formal, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbesar kelas menengah, mengurangi kemiskinan, serta bahkan dapat menurunkan ketimpangan.

Sementara itu, politik anggaran Pemerintah Prabowo dalam RAPBN 2027 dan arahnya, Jan Prince Permata mengatakan bahwa politik anggaran RAPBN 2027 menunjukkan kombinasi antara fiskal ekspansif, ekonomi produktif, pembangunan manusia, dan penguatan peran negara dalam sektor-sektor strategis.

Ini terlihat dari delapan prioritas utama yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta pengentasan kemiskinan.

Sedangkan, belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun. Defisitnya Rp671,2 triliun atau 2,40 persen PDB, lebih rendah dibanding target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen. Jadi menariknya, pemerintah ingin melakukan ekspansi belanja sekaligus memperbaiki disiplin fiskal.

“Saya melihat setidaknya ada tiga karakter politik anggarannya, yakni APBN semakin diarahkan menjadi instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar instrumen administrasi fiskal. Pemerintah ingin menggunakannya untuk mendorong pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan manusia, dan ekonomi rakyat.”ucap Jan Prince Permata yang juga alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)

Berikutnya, lanjut Jan, adalah bahwa peran negara semakin kuat dan tentunya sejalan dengan orientasi dari presiden Prabowo yang menekankan penerapan pada Pasal 33 UUD 1945, yang di wujudkan dalam penguasaan negara terhadap berbagai sektor strategis, pemberantasan kebocoran sumber daya alam , dan penggunaan kekayaan nasional sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran rakyat.

Arah ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo sejak pembahasan Kerangka Ekonomi Makro beserta pokok pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 pada Mei lalu.  Sedangkan karakter terakhir dari politik anggaran Pemerintah Prabowo adalah terdapat upaya menjaga disiplin fiskal, serta melalui serta melalui Defisit yang diturunkan hingga mencapai 2,40 % PDB meskipun belanja meningkat, sehingga ini dapat menjadi sinyal positif bagi kredibilitas fiskal.

Tetapi persoalannya, apakah target penerimaan negara bisa tercapai tanpa menekan sektor produktif dan daya beli masyarakat.

“Di sinilah tantangan terbesar RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan naik menjadi Rp3.426 triliun sementara kebutuhan pembangunan meningkat. Pemerintah harus memperbesar penerimaan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, digitalisasi administrasi, penutupan kebocoran, dan optimalisasi PNBP, “tegas Jan Prince Permata.

Namun hal ini bukan semata-mata, tambah Jan, menaikkan beban kepada wajib pajak yang sudah patuh. Dampaknya terhadap ekonomi nasional bisa positif apabila belanja tersebut menciptakan efek pengganda yaitu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat UMKM, membangun industri, dan meningkatkan kualitas SDM.

“Sebaliknya, apabila anggaran terlalu banyak terserap untuk belanja dengan multiplayer kecil, sementara investasi swasta tertahan, target 6 persen akan sulit tercapai.”ucap Jan Prince Permata.

Sementara itu, terhadap kondisi global, Indonesia justru harus menggunakan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi. ketidakpastian geopolitik dan harga energi masih tinggi, dan IMF memperkirakan pertumbuhan global 2027 sekitar 3,4 persen.

“Karena itu, ketahanan pangan,energi, dan penguatan pasar domestik yang menjadi prioritas RAPBN 2027 menurut saya cukup relevan. “Tandasnya

Sedangkan, imbuh Jan, apabila berbicara tentang arah fiskal 2027 menurut Jan Prince Permata, maka cukup jelas yakni ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, tetapi berusaha tetap prudent dari sisi defisit dan pembiayaan, sedangkan tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal.

“Asumsi makro yang ditetapkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, vield SBN 10 tahun 6,9 persen, kurs Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari, menurut saya realities”Tukas Jan Prince Permata.

Menurutnya, asumsi-asumsi tersebut menunjukkan pemerintah cukup optimistis terhadap pertumbuhan, tetapi relatif konservatif dalam membaca risiko rupiah dan pasar keuangan global.

Kurs Rp17.500 per dolar, misalnya, menunjukkan pemerintah menyadari ketidakpastian global masih besar, kondisi tersebut penting karena pelemahan rupiah akan mempengaruhi subsidi energi, pembayaran bunga utang valas, biaya impor bahan baku, dan inflasi.

“Target inflasi 2,5 persen juga sangat penting, sebab Pertumbuhan 6 persen baru mempunyai arti bagi masyarakat kalau inflasi tetap terkendali. Pertumbuhan tinggi dengan kenaikan harga pangan yang tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.” Tandas Jan Prince Permata.

Lebih lanjut Jan Prince Permata mengatakan yang menarik pemerintah juga memasang target sosial yang cukup agresif: kemiskinan 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, dan rasio Gini 0,362-0,367.

Dengan demikian, sambung Jan, pemerintah sebenarnya sedang menggeser ukuran keberhasilan APBN dari sekadar pertumbuhan menuju pertumbuhan yang lebih inklusif.  Upaya ini bagus. Tetapi ada satu catatan besar bahwa indikator sosial itu harus menjadi outcome, bukan hanya target dalam dokumen anggaran.

Di kesempatan ini Jan mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sekitar 5 persen tetapi penciptaan pekerjaan berkualitas, penguatan kelas menengah, dan pemerataan aset belum bergerak secepat pertumbuhan PDB.

Tidak hanya itu, Dirinya juga menegaskan dari fenomena yang terjadi, maka nampak nya RAPBN 2027 akan diuji oleh empat hal sekaligus yakni kualitas belanja, kemampuan meningkatkan penerimaan tanpa menekan ekonomi, kemampuan menarik investasi produktif, dan kemampuan menjaga utang serta biaya pembiayaan tetap sehat. Kalau empat hal tersebut bisa dikelola, maka pertumbuhan mendekati 6 persen sangat mungkin dicapai.

“Namun, bila investasi swasta tidak terakselerasi, konsumsi kelas menengah melemah, gejolak global membesar, dan ekspansi ekonomi terlalu bergantung pada belanja pemerintah, maka pertumbuhan kemungkinan akan berada di bawah target.”pungkas Jan Prince Permata yang juga mantan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mendampingi Dr. H. Soekarwo.