TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”.

Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Assoc. Prof. TB. Massa Djafar, Ph.D., menilai langkah Prabowo adalah bentuk kehati-hatian dalam mengelola kekuasaan.

“Prabowo menempuh jalan soft, tidak frontal. Wantimpres tidak punya kewenangan, bukan eksekutor. Tapi mereka tidak lagi di eksekutif,” ujar TB. Massa saat dihubungi NasionalPos. com, Minggu (4/10/2026)

Pergeseran posisi sejumlah figur menjadi salah satu indikasi pendekatan tersebut. Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri, kini dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara Pratikno, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Keduanya dikenal publik sebagai figur yang diasosiasikan dengan Geng Solo. Namun, alih-alih melakukan pemutusan hubungan secara frontal, Prabowo memilih menempatkan mereka pada posisi baru dengan karakter dan kewenangan berbeda.

Menurut TB. Massa, persoalan yang dihadapi Prabowo jauh lebih kompleks daripada sekadar mengatur ulang posisi elite politik. Perubahan politik yang tidak terkendali justru berpotensi membuka ruang konflik terbuka, terutama ketika kondisi sosial ekonomi nasional masih rapuh, sementara tekanan geopolitik global terus meningkat.

“Perubahan politik yang tidak terkendali berpotensi membuka ruang konflik terbuka di tengah kondisi fundamental sosial ekonomi yang rapuh, kerentanan konflik geopolitik, dan masih kuatnya sumber daya oligarki sebagai entitas ekonomi politik yang sangat terusik kepentingannya,” ungkapnya.

TB. Massa mengingatkan bahwa persoalan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya membuat situasi politik dan ekonomi dalam kondisi tidak normal. Dalam situasi ini, kebijakan pemerintah, termasuk terobosan yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan publik, berpotensi memicu resistensi.

“Di tengah situasi abnormal buah peninggalan rezim lama, apa saja kebijakan Prabowo sangat mudah memicu resistensi,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan pemerintahan Prabowo tidak cukup dijawab dengan manuver politik atau strategi konsolidasi kekuasaan. Penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas pemerintahan justru menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Dalam kondisi abnormal, law enforcement masih kedodoran, harus diperkuat. Kapasitas dan kinerja pemerintah Prabowo harus ditingkatkan dan dioptimalkan,” tandasnya.

TB. Massa menilai, strategi politik yang baik sekalipun tidak otomatis mendapatkan apresiasi masyarakat apabila tidak diikuti hasil nyata. Sebab, publik menilai pemerintah berdasarkan pengalaman sehari-hari, bukan semata-mata dari kalkulasi politik di balik sebuah kebijakan.

“Jika tidak, apa yang dianggap baik akan terbaca dan dinilai buruk oleh publik. Tidak semua kelompok masyarakat bisa membaca apa strategi jitu di balik sebuah terobosan. Kalau faktanya apa yang dilihat dan dirasakan rakyat tidak benar, apalagi tidak memenuhi rasa keadilan, tetap saja kredibilitas pemerintah Prabowo dinilai buruk,” pungkasya. (X)