Home » Headline » TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law 04 Okt 2026 123

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”.

Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Assoc. Prof. TB. Massa Djafar, Ph.D., menilai langkah Prabowo adalah bentuk kehati-hatian dalam mengelola kekuasaan.

“Prabowo menempuh jalan soft, tidak frontal. Wantimpres tidak punya kewenangan, bukan eksekutor. Tapi mereka tidak lagi di eksekutif,” ujar TB. Massa saat dihubungi NasionalPos. com, Minggu (4/10/2026)

Pergeseran posisi sejumlah figur menjadi salah satu indikasi pendekatan tersebut. Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri, kini dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara Pratikno, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Juga :  Pengamat : Perlu Dibentuk Team Investigasi Independent untuk Usut Tuntas Insiden Boyolali

Keduanya dikenal publik sebagai figur yang diasosiasikan dengan Geng Solo. Namun, alih-alih melakukan pemutusan hubungan secara frontal, Prabowo memilih menempatkan mereka pada posisi baru dengan karakter dan kewenangan berbeda.

Menurut TB. Massa, persoalan yang dihadapi Prabowo jauh lebih kompleks daripada sekadar mengatur ulang posisi elite politik. Perubahan politik yang tidak terkendali justru berpotensi membuka ruang konflik terbuka, terutama ketika kondisi sosial ekonomi nasional masih rapuh, sementara tekanan geopolitik global terus meningkat.

“Perubahan politik yang tidak terkendali berpotensi membuka ruang konflik terbuka di tengah kondisi fundamental sosial ekonomi yang rapuh, kerentanan konflik geopolitik, dan masih kuatnya sumber daya oligarki sebagai entitas ekonomi politik yang sangat terusik kepentingannya,” ungkapnya.

TB. Massa mengingatkan bahwa persoalan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya membuat situasi politik dan ekonomi dalam kondisi tidak normal. Dalam situasi ini, kebijakan pemerintah, termasuk terobosan yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan publik, berpotensi memicu resistensi.

“Di tengah situasi abnormal buah peninggalan rezim lama, apa saja kebijakan Prabowo sangat mudah memicu resistensi,” jelasnya.

Baca Juga :  Sebanyak 535 Rumah Warga Kabupaten Pesawaran Terdampak Banjir

Menurutnya, tantangan pemerintahan Prabowo tidak cukup dijawab dengan manuver politik atau strategi konsolidasi kekuasaan. Penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas pemerintahan justru menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Dalam kondisi abnormal, law enforcement masih kedodoran, harus diperkuat. Kapasitas dan kinerja pemerintah Prabowo harus ditingkatkan dan dioptimalkan,” tandasnya.

TB. Massa menilai, strategi politik yang baik sekalipun tidak otomatis mendapatkan apresiasi masyarakat apabila tidak diikuti hasil nyata. Sebab, publik menilai pemerintah berdasarkan pengalaman sehari-hari, bukan semata-mata dari kalkulasi politik di balik sebuah kebijakan.

“Jika tidak, apa yang dianggap baik akan terbaca dan dinilai buruk oleh publik. Tidak semua kelompok masyarakat bisa membaca apa strategi jitu di balik sebuah terobosan. Kalau faktanya apa yang dilihat dan dirasakan rakyat tidak benar, apalagi tidak memenuhi rasa keadilan, tetap saja kredibilitas pemerintah Prabowo dinilai buruk,” pungkasya. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x