Home » Headline » Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito 21 Nov 2026 5

Nasional pos.com, Jakarta- 

KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.

 

Kondisi tersebut di respon juga oleh Rudy Darmawanto SH, Ketua Umum Poros Rawamangun, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa insiden tangkap tangan KPK ke Fahd tersebut, di duga adanya kejanggalan yang mesti di evaluasi oleh pihak dewan pengawas KPK sendiri, bahkan harus supervisi.

 

” Ya, apa yang di alami Fahd, kami menduga KPK bukan melakukan operasi tangkap tangan, sebab dari pengakuan yang bersangkutan, ia datang sendirian menemui rekannya, dan tidak terkait dengan urusan tanah, ya mungkin hanya urusan nagih utang yang kebetulan bersamaan datang nya KPK menggerebek terduga pelaku, tepat yang bersangkutan ada di situ, ya ikut di tangkap oleh KPK” ungkap Rudy Darmawanto SH.

Baca Juga :  Sungai Eti Meluap Rendam Permukiman Warga di Desa Eti

Saat, bersamaan, lanjut Rudy, terjadi penangkapan oleh KPK, nah, Fadh yang ada di lokasi termasuk salah seorang yang di tangkap KPK, Padahal Fadh itu datang di tempat itu menemui Arif untuk membicarakan tentang uang Rp 70 Milyar, sedangkan uang Rp 70 Milyar itu adalah dana yang di pinjam kan kepada Arif, sebagai dana proyek lain yang sama sekali tidak terkait dengan masalah tanah Summarecon, begitu fakta yang terjadi, bukan hasil cerita rekayasa.

 

Dari fakta tersebut, tiba tiba saja KPK menetapkan Fadh sebagai tersangka, ini kan sama sekali tidak masuk di akal, dan tentunya ini sebuah dugaan kesalahan fatal bagi KPK, padahal penetapan seseorang sebagai tersangka itu dalam sebuah perkara sudah di atur di KUHAP, nggak bisa sembarang donk!!” Tandas Rudy Darmawanto SH.

Baca Juga :  Polda Sumut Sebagai Termohon Mangkir pada Sidang Prapid Dokter Paulus

 

Rudy Darmawanto SH juga menegaskan bahwa pihaknya menilai bahwa penetapan Fadh sebagai tersangka oleh kpk di duga salah prosedur, di duga salah tangkap sehingga di persangka kan kepada yang bersangkutan tidak bisa di just Fadh bersalah, karena perkara penangkapan Fadh dan penetapan Fadh sebagai tersangka di duga adanya kejanggalan, serta keanehan yang harus di usut tuntas oleh KPK .

 

“Kami tentunya melihat kejadian yang di alami saudara Fadh sangat miris sekali, dan berharap dia jangan sampai menjadi korban konstruksi perkara, untuk itulah kami mendesak Dewan Pengawas KPK agar melakukan supervisi terhadap perkara ini, sesuai hukum yang berlaku di negeri ini” pungkas Rudy Darmawanto SH

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

x
x