Home » Headline » Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito 21 Nov 2026 1

NasionalPos.com, Jakarta-

UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara.

Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026.

DPR RI sudah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026, kemarin , artinya bangsa Indonesia sudah memiliki Undang-undang perampasan Asset” ungkap Andi Darwin R Rangreng SH.

Namun demikian, lanjut Andi Darwin, jejak sejarah nya bahwa Pembahasan undang-undang ini berlangsung sekitar 18 tahun sejak pertama kali diusulkan, sehingga di tengah pengesahan tersebut, pihaknya telah mengajak masyarakat memahami apa yang sebenarnya diatur, apa yang harus dikawal, dan mengapa standar pembuktian menjadi kunci.

 

Apa Itu Perampasan Aset?

Menurut Andi Darwin, diri nya menilai bahwa Perampasan aset merupakan upaya negara mengambil kembali harta yang berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.

” Selama ini, pelaku korupsi atau pencucian uang sering hanya dihukum badan, sementara hasil kejahatannya tetap disimpan, disamarkan, atau dialihkan kepada pihak lain.” Ungkap Andi Darwin R Rangreng SH MH .

Akan tetapi, sambung nya, Dengan mekanisme perampasan, negara memiliki dasar untuk mengambil kembali harta tersebut, meskipun proses pidana terhadap pelaku terhambat, misalnya karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau dilepaskan dari tuntutan.

Dua Jalur Perampasan

Andi Darwin R Rangreng SH MH juga menjelaskan bahwa ada dua pendekatan utama. Pertama, perampasan melalui pemidanaan, yaitu aset dirampas setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.

 

Kedua, perampasan tanpa pemidanaan atau non-conviction based (NCB), yang sering disebut in rem. Dalam mekanisme ini, yang menjadi sasaran adalah aset itu sendiri, bukan orangnya. Negara tetap harus membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana.

“Mekanisme ini penting”, begitu yang pernah di sampaikan Andi Darwin, saat pernyataannya kepada wartawan pada 1 September 2026, saat RUU masih dibahas DPR, saat itu ia juga mengatakan:

Bahwa salah satu aspek penting yang harus dijelaskan dalam RUU itu adalah konsep Non-Conviction Based atau In Rem, yakni mekanisme perampasan aset yang tidak selalu bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.”

“Mekanisme ini dapat memberi efek jera, karena pelaku tidak hanya terancam pidana, tetapi juga kehilangan keuntungan ekonominya. Namun, ia menekankan batasannya, Namun, mekanisme itu harus dibatasi dengan standar pembuktian yang kuat agar tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak milik.”jelas Andi Darwin R Rangreng SH MH .

Baca Juga :  Dalam Suratnya, DPRKP Provinsi DKI Jakarta Menilai RUALB P3SRS Apartemen Puri Kemayoran Tanggal 12 Agustus 2023 Tidak Sesuai Pergub No.132/2018

Mekanisme ini dapat memberi efek jera, karena pelaku tidak hanya terancam pidana, tetapi juga kehilangan keuntungan ekonominya. Namun, ia menekankan batasannya, Namun, mekanisme itu harus dibatasi dengan standar pembuktian yang kuat agar tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak milik.”jelas Andi Darwin R Rangreng SH MH .

Catatan Setelah Pengesahan

Ia juga menambahkan Setelah pengesahan, sejumlah pegiat antikorupsi dan akademisi juga menyampaikan kritik. Beberapa poin yang disorot antara lain:

1 Ketentuan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment, yakni harta yang jauh melampaui penghasilan sah, disebut hilang atau dibatasi dalam naskah final.

” Akibatnya, pejabat yang hartanya tidak sebanding dengan penghasilannya bisa lebih sulit ditindak.”tutur nya

2. Ambang batas perampasan tanpa pemidanaan disebut naik dari Rp100 juta menjadi Rp 1 miliar menurut catatan pegiat antikorupsi, sehingga aset bernilai menengah berpotensi tidak tersentuh.

“Pembatasan berlaku surut atau retroaktif juga dinilai dapat membuat aset hasil korupsi masa lalu sulit dijangkau, padahal pemulihan aset masa lalu menjadi harapan utama publik.”ucap Andi Darwin R Rangreng SH MH

 

Selain itu, lanjut Andi cakupan tindak pidana juga patut dipersoalkan, misalnya tindak pidana pencucian uang disebut belum tercakup secara memadai. Sehingga dengan demikian, mekanisme tanpa pemidanaan dinilai masih terikat pada syarat pidana tertentu.

 

Andi Darwin juga menyampaikan bahwa tidak hanya pengelolaan aset hasil perampasan yang harus di perhatikan, akan tetapi mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, hingga pelelangan, juga mendapatkan sorotan karena dinilai berpotensi berada di bawah kendali eksekutif.

“Kritik lain menyoroti frasa yang dinilai terlalu luas dan perlindungan kerahasiaan profesi, termasuk advokat dan jurnalis, yang perlu dipertegas pelaksanaan nya sehingga tidak terkesan ambigu” tukas Andi Darwin R Rangreng SH MH .

Empat Pilar Menurut Andi Darwin

Dalam penjelasan kepada wartawan, Andi Darwin juga menguraikan empat pilar yang harus ada dalam pengelolaan dan perampasan aset.

Adapun, kata Andi, Pilar pertama adalah standar pembuktian. “Aset hanya boleh diserahkan atau dikuasai oleh pihak yang dapat membuktikan haknya secara sah dan meyakinkan,”

Setiap klaim harus didukung bukti tertulis yang sah, seperti sertifikat, akta, putusan pengadilan, dan dokumen pewarisan.

Pilar kedua adalah pagar hukum. “Ada batasan tegas apa yang boleh dilakukan, dan jalur hukum yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran.” Pagar ini membatasi kewenangan lembaga pelaksana, memberi sanksi bagi pemalsuan dan pengambilalihan aset tanpa hak, serta membuka jalur perlindungan bagi masyarakat.

Pilar ketiga adalah kejelasan lembaga pelaksana. “Siapa yang berwenang, tugasnya apa, dan batas wewenangnya harus tertulis jelas.” Undang-undang perlu menegaskan lembaga yang bertugas dalam penelusuran, penilaian, penyimpanan, pengawasan, dan penyerahan aset, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Baca Juga :  Lapas Kelas IIA Jember Rayakan Natal Dalam Suasana Penuh Harapan Dan Kebahagiaan Dengan Menerima Remisi Khusus

Sedangkan Pilar keempat adalah transparansi dan ketepatan sasaran. “Semua proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; manfaatnya benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.”

“Daftar aset, nilai, dan statusnya harus dapat diakses pihak yang berkepentingan, sehingga aset tidak mudah disalahgunakan.”ucapnya.

 

Transparansi Pembahasan

Di kesempatan ini, Andi Darwin juga mengingatkan bahwa menurut pemberitaan, naskah RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dipublikasikan melalui kanal resmi DPR, bahkan DIM hanya memperlihatkan usulan dan sikap pemerintah serta DPR terhadap setiap materi.

 

“Jika dokumen ini tidak dapat diakses publik, masyarakat sulit menelusuri alasan di balik perubahan substansi, padahal di era Demokrasi ini, semua bentuk Undang-undang harus bisa di akses publik, karena publik bisa paham dan ikut mengawasi pelaksanaan dari Undang Undang tersebut” tandas Andi Darwin R Rangreng SH MH

 

Jalur Hukum Jika Ada Persoalan

Tidak hanya itu, Andi Darwin juga mengingatkan bahwa Jika ada persoalan dalam undang-undang atau penerapannya, ada beberapa jalur. Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas pasal dalam undang-undang.

Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang, termasuk peraturan pelaksana, jika bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Pengadilan menilai penerapan norma dalam perkara konkret melalui banding dan kasasi.

 

“Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim, termasuk kode etik, dan relevan jika ada dugaan pelanggaran etik dalam perkara perampasan aset. KY tidak menilai substansi atau keabsahan norma undang-undang.” Ujarnya

Pegiat antikorupsi, imbuhnya dapat menyatakan akan menempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini sah dalam sistem hukum, sekaligus menjadi pengingat bahwa norma yang jelas dan terukur sejak awal akan mengurangi beban pengujian di kemudian hari.
Peran Masyarakat
Andi Darwin juga menilai undang-undang ini bukan hanya urusan DPR dan aparat. Masyarakat, menurutnya, dapat mengikuti perkembangan peraturan pelaksana, mendorong keterbukaan dokumen pembahasan serta laporan aset yang disita atau dilelang, dan memahami haknya. Jika merasa dirugikan dalam proses penindakan, warga dapat mencari pendampingan hukum dan menggunakan jalur yang tersedia.
Penutup
Perampasan aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara dan memutus keuntungan dari kejahatan. Namun, keefektifannya bergantung pada standar pembuktian yang kuat, pagar hukum yang tegas, kejelasan lembaga, dan transparansi.
“Apabila dirancang dengan baik, benar, serta terlepas dari kepentingan politis apa pun, maka tentunya UU Perampasan Aset tersebut bisa menjadi terobosan sangat penting serta sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana.”pungkas Andi Darwin R Rangreng SH MH.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Pesisir Utara Gelar Patroli Malam di Titik Rawan

Taufik Hidayat

18 Nov 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pesisir Utara melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polsek Pesisir Utara, Selasa (17/11/2026). Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi tindak kriminalitas, gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Dalam pelaksanaan patroli, …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Diduga Bacok Kepala Warga dengan Arit, Pemuda 21 Tahun Diamankan Polsek Pesisir Utara

Taufik Hidayat

12 Nov 2026

Pesisir Barat – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Pesisir Utara, Polres Pesisir Barat, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Pekon Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.   Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial DK (21), warga Pekon Balam, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.   Pengungkapan …

x
x