Home » Headline » Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito 04 Okt 2026 135

Nasional pos.com, Jakarta-

Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta.

 

 

 

” Kami mendapatkan informasi terdapat 5 KASUS TAHUN 2026 ini menampilkan borok yang sistemik, mulai dari proyek banjir hingga perizinan reklamasi.” Ungkap Rudy Darmawanto SH

 

Menurutnya Pertama. Proyek Penanganan Banjir DKI – Rp 120 Miliar, Proyek yang seharusnya menyelamatkan warga Jakarta dari langganan banjir justru diduga jadi ladang mark-up anggaran, melalui Modus klasik: adanya dugaan penggelembungan harga material dan pekerjaan fiktif, kemudian yang kedua adalah kasus dugaan korupsi Pengadaan Bus Listrik TransJakarta – Rp 95 Miliar, Program green transportation andalan Pemprov DKI ternodai dugaan suap dan tender tidak sah. Dugaan suap untuk memenangkan vendor tertentu.

 

” Ya, dua kasus ini saja, kami menduga adanya dugaan keterlibatan pihak internal Pemprov DKI Jakarta yang harus segera di usut” tukas Rudy Darmawanto, SH

Baca Juga :  Pemerintah Pusat dukung Pembangunan Potensi SDA di Kabupaten Meranti Kep Riau

 

Tidak hanya itu, sambung Rudy, ada kasus dugaan korupsi selanjutnya adalah kasus Revitalisasi Taman & Infrastruktur – Rp 78 Miliar -, Audit BPK Berjalan

Proyek mempercantik kota diduga berisi proyek fiktif. Taman yang tidak pernah direvitalisasi tapi anggarannya cair.

 

Saat ini, informasi yang pihaknya peroleh adalah, terkait masalah tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit mendalam untuk menghitung kerugian negara.

 

” Tentunya kami berharap bukan hanya seberapa besar kerugian negara yang di audit, tapi pelaku nya harus di usut tuntas, tangkap dan di penjara kan”tegas Rudy Darmawanto SH.

 

Selain itu, Rudy juga mengungkapkan kasus dugaan korupsi yang sangat memprihatinkan yakni bantuan Sosial Pangan DKI – Rp 45 Miliar -Bansos pangan untuk warga miskin diduga diselewengkan penyalurannya. Kualitas beras tidak sesuai, jumlah penerima fiktif, dan pemotongan paket, ini juga hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh karena itu pihaknya mendesak agar pihak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini.

 

“Nah, yang terakhir di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah masalah Perizinan Reklamasi Pantai Utara yang di duga ada suap dengan nilai terbesar yakni Rp 200 Miliar! “Tandasnya

Baca Juga :  Polri Serahkan SPDP Denny Indrayana ke Kejaksaan Agung

 

Ia juga menyampaikan bahwa Dugaan suap perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta kembali muncul, Ini mengingatkan skandal lama reklamasi yang tak pernah mati.

 

Sehingga total dugaan kerugian dari 5 kasus ini jika ditotal: *Rp 538 Miliar!* Uang rakyat yang seharusnya untuk banjir, transport publik, taman, bansos, dan tata ruang kota.

 

Rudy Darmawanto SH juga menambahkan bahwa Pola ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal Pemprov DKI Jakarta, Ini bukan kasus per kasus, ini ekosistem. Kalau dari hulu ke hilir semua ada dugaannya, berarti sistem pengawasannya yang melemah.

 

“Oleh karena itu kami mendesak agar Pemprov DKI Jakarta, terutama Inspektorat jenderal Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan bahkan KPK harus segera mengusut tuntas lima kasus tersebut, ini Pekerjaan Rumah yang harus di selesaikan, jangan di diamkan, karena semua itu uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan penggunaan nya” pungkas Rudy Darmawanto SH.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Isu Uang Ratusan Juta di Balik Pembebasan 10 Warga Banyuwangi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

- Banyuwangi

05 Nov 2026

SURABAYA, NASIONALPOS.COM  – Menanggapi informasi yang viral di media sosial terkait seorang wanita berinisial LL yang menyatakan mengeluarkan sejumlah uang setelah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, pihak pengacara yang bernama Soegeng, S.H., akhirnya memberikan klarifikasi. Pengacara tersebut membenarkan bahwa sosok yang menjadi perbincangan publik dalam unggahan media sosial merupakan kliennya. “Perempuan berinisial LL itu memang …

x
x