Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

NasionalPos.com, Jakarta-

Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?

Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. Tanpa dipilih, demikian di sampaikan oleh Oky Ketua Umum Persahabatan Ojol Indonesia kepada wartawan, Minggu, 23/8/2026 di Jakarta.

Tapi coba cek, lanjut Oky, apa yang berubah dari cara mereka pengemudi ? Tarif tetap ditentukan aplikasi. Order tetap diatur algoritma. Mereka tidak bisa nego harga sendiri, tidak bisa pilih pelanggan sendiri. Itu bukan ciri pengusaha. Tp bagi hasil yang diberi nama baru,

Selain itu, sambung Oky, saat ini pengemudi menghadapi hari sepi order, juga di tanggung sendiri. Sedangkan”Insentif” yang dijanjikan bebas pajak, misalnya itu pun sebenarnya sudah otomatis berlaku, karena penghasilan mereka memang jauh di bawah ambang pajak sejak dulu.

“Jadi ini bukan soal ojol naik kelas jadi pengusaha. Ini soal siapa yang menanggung ongkos ketidakjelasan status dan siapa yang menikmati keuntungannya. Yang berganti cuma nama. Yang menanggung tetap yang di jalan.” Tukas Oky.

Menurut Oky, Kebijakan di ruang hampa ganti istilah, bukan ganti nasib, ternyata tidaklah menguntungkan bagi ojol, tidak hanya itu, Perpres no 27 tahun 2026 yang bakal menjadi dasar pengakuan Pemerintah terhadap ojek online, ternyata juga bermasalah dan rentan untuk di gugat atau bahkan di batalkan.

Pasalnya, sambung Oky, di beberapa ketentuan yang tercantum di Perpres no 27 tahun 2026 tersebut tidak sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar pembentukan Perpres tersebut.walaupun masih dalam tahap finalisasi/harmonisasi dan ditargetkan terbit paling lambat awal September 2026.

” Misalnya saja di UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai acuan di bentuk nya Perpres no 27 tahun 2026, padahal di undang undang tersebut tidak ada klausul yang mengatur tentang Transportasi online atau tidak ada klausul yang mengatur soal ojol Sebagai transportasi umum” ujar Oky.

Bukan hanya itu, imbuh Oky, di UU no 20 Tahun 2008 tentang UMKM, juga tidak ada ketentuan mengenai Ojol sebagai pelaku usaha jasa transportasi digital, bahkan tidak ada di undang- undang UMKM yang mengatur dan mengakui adanya pelaku usaha transportasi apapun baik itu ojol, ojek pangkalan, tukang tarik pedati, maupun tukang becak dll.

Oleh karena itu, apabila ojol akan dikategorikan sebagai UMKM, perlu dijelaskan dasar hukum dan konsekuensi hukumnya secara terang.

Jadi dengan demikian, menurut Oky, Ojol jadi UMKM, hanya ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 pun rentan di gugat dan di batalkan.

“Jangan hanya mengganti istilah, tetapi pastikan perubahan tersebut benar-benar membawa perubahan terhadap perlindungan dan kesejahteraan pengemudi. Kami mendukung pemerintah, tetapi kami juga berhak dan berkewajiban memberikan masukan agar kebijakan yg lahir benar-benar tepat sasaran,” pungkas Oky.