Home » Nasional » daerah » Pj. Gubernur Heru Apresiasi Peran BPK RI dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan, dan Aset

Pj. Gubernur Heru Apresiasi Peran BPK RI dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan, dan Aset

dito 23 Jan 2024 139

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun Buku 2023, di Ruang Auditorium BPK RI, Jakarta Pusat, pada Selasa 23/1/2024.

Pertemuan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai acuan evaluasi bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengelolaan aset, agar menciptakan good governance dan pemerintahan yang akuntabel.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru yang mewakili Pemerintah Daerah di wilayah kerja Pimpinan V BPK RI, mengapresiasi pelaksanaan entry meeting tersebut.
“Dengan pelaksanaan entry meeting yang lebih awal, diharapkan akan memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan. Hal ini juga dalam rangka meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebagai pemenuhan persyaratan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Baca Juga :  Melalui Safari Ramadan, Wakil Bupati Pesisir Selatan Serap Aspirasi Masyarakat Barung Barung Belantai

Pj. Gubernur Heru menegaskan, seluruh Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dengan menyelesaikan berbagai evaluasi dalam proses tata kelola keuangan dan aset. Sehingga, tidak terjadi permasalahan yang berulang pada tahun selanjutnya.

“Kami, Pemerintah Daerah, menyadari bahwa pencapaian selama ini masih perlu ditingkatkan, agar terus menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami masih butuh bimbingan, saran, masukan, maupun koreksi yang membangun dari BPK RI. Sehingga, akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkap Pj. Gubernur Heru.

Baca Juga :  Penyelesaian Sengketa Maritim Israel-Lebanon Diapresiasi Amerika Serikat

Selain itu, Pj. Gubernur Heru juga mengapresiasi profesionalitas jajaran BPK RI dalam menjalankan peran dan tugas, melalui pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan. Sehingga, Pemerintah Daerah merasa terbantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Kami berkomitmen untuk kooperatif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, serta kami siap menjaga integritas selama pemeriksaan berlangsung. Semoga upaya kami dilancarkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Pj. Gubernur Heru.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

x
x