Putusan PK Setyo Novanto, Berpotensi Picu Polemik di Masyarakat

Nasional pos.com, Jakarta-

Putusan PK Mahkamah Agung tidak menggugurkan vonis Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun kasasi. PK bertujuan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya atas dasar adanya novum (bukti baru) yang substansial dan belum pernah diajukan sebelumnya.

Jika PK dikabulkan, Mahkamah Agung akan mengubah putusan sebelumnya, baik itu mengurangi hukuman, membebaskan terpidana, atau bahkan memperberat hukuman,

Dalam kasus Setyo Novanto, putusan PK mengurangi masa tahanan. Vonis tetap ada, hanya masa penahanannya yang direvisi, demikian di sampaikan A. Darwin Rangreng SH MH pengacara publik kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025 di Jakarta.

“Pengurangan masa tahanan akibat putusan PK tidak secara otomatis membuka peluang pengajuan grasi. Grasi merupakan hak prerogatif Presiden, dan pertimbangannya berbeda dengan PK. ” Ungkap A Darwin Rangreng SH MH.

Meskipun, lanjutnya, putusan PK dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam memutuskan grasi, keputusan grasi sepenuhnya berada di tangan Presiden. Setyo Novanto masih dapat mengajukan grasi, tetapi keberhasilannya tidak terjamin.

” Kontraversi putusan Peninjauan Kembali (PK) Setyo Novanto terutama berpusat pada pengurangan hukumannya yang signifikan. Meskipun Mahkamah Agung berargumen bahwa putusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti baru (novum), namun banyak pihak yang meragukan keabsahan dan substansial novum tersebut.” Tukas A. Darwin Rangreng SH MH.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa adanya keraguan terhadap Novum terkait dengan keberadaan Pihak-pihak yang kontraversi, termasuk KPK dan sejumlah aktivis anti-korupsi, mempertanyakan apakah bukti-bukti baru yang diajukan Setyo Novanto benar-benar memenuhi syarat sebagai novum yang substansial dan belum pernah diajukan sebelumnya.

Mereka berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membenarkan pengurangan hukuman yang drastis.

Pengurangan hukuman ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan memberikan kesan impunitas bagi pelaku korupsi kelas kakap.

Hal ini imbuhnya, menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, Ada juga kritik terhadap kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan PK di Mahkamah Agung.

“Kurangnya keterbukaan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman menimbulkan spekulasi dan kecurigaan, Putusan ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tidak hanya itu, menurut A. Darwin Rangreng, bahwa pengurangan hukuman yang signifikan dapat dilihat sebagai preseden buruk dan mengurangi efek jera bagi para koruptor.

“Meskipun terdapat banyak kritik, pihak pendukung putusan PK berargumen bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku.” Ucap A Darwin Rangreng yang juga menjabat sebagai VIP Presiden kongres Advokat Indonesia Juanda Jakarta.

Mereka, sambungnya, menekankan bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara matang. Namun, argumen ini seringkali dianggap tidak memadai untuk menanggapi kekhawatiran publik mengenai ketidakadilan dan impunitas.

“Putusan PK Setyo Novanto telah memicu kontroversi besar di masyarakat Indonesia, menimbulkan perdebatan sengit mengenai keadilan, transparansi, dan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. Perdebatan ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, selain juga berpotensi memicu polemik di masyarakat.” Pungkas A. Darwin Rangreng SH MH