Rencana Kebijakan Pemerintah Men PTN BH kan Usakti, Berpotensi Pelanggaran HAM

- Editor

Sabtu, 18 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Rencana Kemendikbudristek untuk men-PTN-BH kan Universitas Trisakti (Usakti) rupa nya telah menjadi perbincangan hangat baik internal maupun eksternal keluarga besar Yayasan Trisakti.
Bahkan di kalangan alumni Universitas Trisakti, juga telah menjadi perbincangan menghangat, dan merespon permasalahan tersebut tentunya dengan rasa keprihatinan yang mendalam atas kebijakan Kemendikbudristek terhadap Universitas Trisakti yang memiliki sejarah tak lepas dari kondisi perjalanan bangsa Indonesia ini.

Salah seorang alumni fakultas hukum Universitas Trisakti angkatan 1995, Syamsul kepada wartawan yang menemui nya, ia mengatakan dirinya sangat prihatin dan juga merasa heran dengan sikap Kemendikbudristek terhadap Universitas Trisakti yang berencana untuk merubah status Usakti dari PTS menjadi PTN.

” Ini sesuatu yg aneh dan mengherankan, lazimnya yang di PTN-BH kan itu Perguruan Tinggi Negeri, tapi ini malah Universitas Trisakti salah satu pelopor pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dari oleh dan untuk masyarakat, jadi benar benar mandiri tanpa subsidi dari Negara.” Ungkap Syamsul alumni fakultas Hukum Unsakti ’95 kepada nasionalpos.com, Jumat, 17/5/2024 usai sholat Jumat di Masjid cut’Mutia Jakarta Pusat.

Menurut Syamsul, apabila mencermati perjalanan sejarah Usakti di bawah naungan Yayasan Trisakti, memang sarat dengan situasi yang dinamis, terus berkembang pesat meskipun mengalami gejolak konflik internal dalam kurun waktu 10 tahun, hingga terjadi incrach dengan putusan MA, fakta nya kondisi Usakti tetap berjalan, kegiatan akademik tetap berlangsung, dan tidak ada keributan sampai adu fisik yang mengancam keberlangsungan kegiatan akademik di Usakti.

“Nah, kalau toh Pemerintah menganggap konflik kepentingan di Usakti yang secara dejure sudah tidak ada masalah, maka tak sepantasnya Kemendikbudristek Men PTN BH kan Usakti,” Tukas Syamsul.

Baca Juga :   KPK Geledah Ruangan Kerja Sekjen DPR RI

Karena lanjut Syamsul Men PTN BH kan Usakti bisa di artikan merampas Usakti dari pengelola dan pemilik Usakti yakni Yayasan Trisakti yang kepengurusannya di pilih sesuai AD/ART Yayasan Trisakti, untuk kemudian di kelola oleh Kemendikbudristek melalui pembentukan Yayasan Trisakti tandingan, inilah sesuatu yang sangat aneh, tidak etis dan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dari pemerintah sebagai pengayom pendidikan bagi masyarakat, tidak sepatutnya Kemendikbudristek melakukan hal itu, sebagai pengayom mestinya ikut menciptakan situasi yang kondusif di Usakti dengan mendukung putusan MA yang sudah incrach tersebut.

“Saya mencermati kebijakan Kemendikbudristek bakal men-PTN-BH kan Usakti adalah kebijakan yang Merampas hak kebebasan masyarakat untuk mengelola suatu lembaga pendidikan, ini lebih buruk dari Orde Baru, serta berpotensi adanya pelanggaran HAM.” Pungkas Syamsul.

Loading

Berita Terkait

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA
BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal
Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban
Masjid Al-Azhar Jakarta beri tips berkurban untuk Gen Z dan Milenial
Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman
Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 21:03 WIB

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

Senin, 17 Juni 2024 - 20:56 WIB

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Juni 2024 - 20:46 WIB

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 20:24 WIB

Masjid Al-Azhar Jakarta beri tips berkurban untuk Gen Z dan Milenial

Senin, 17 Juni 2024 - 20:16 WIB

Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Berita Terbaru

Ekonomi

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Jun 2024 - 20:56 WIB

Headline

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Senin, 17 Jun 2024 - 20:46 WIB