Home » Headline » Senator PFM Sebut Natalius Pigai Layak di Dukung Sebagai Menteri HAM di kabinet Prabowo-Gibran

Senator PFM Sebut Natalius Pigai Layak di Dukung Sebagai Menteri HAM di kabinet Prabowo-Gibran

dito 14 Okt 2024 158

NasionalPos.com, Jakarta-  Natalius Pigai, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dipanggil ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).
Pemanggilan ini disebut-sebut sebagai tanda, nama Natalius Pigai akan masuk daftar dalam salah satu menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi informasi tersebut, Paul Fincen Mayor anggota DPD RI dapil Provinsi Papua Barat Daya kepada wartawan yang menghubunginya, ia mengatakan bahwa informasi di panggilnya Natalius Pigai putra asli Tanah Papua oleh Prabowo Presiden terpilih merupakan berita menggembirakan, membanggakan dan bahkan mengharukan bagi dirinya yang sangat dekat secara pribadi dengan Natalius Pigai, bukan hanya sesama putra yang lahir dari Bumi Cendrawasih,

Melainkan keakrabannya dengan sosok Natalius Pigai, tatkala pernah berjuang bersama-sama dalam persoalan HAM, khususnya yang terjadi di Tanah Papua beberapa waktu silam.

“ Bagi saya, Natalius Pigai adalah sosok pejuang HAM yang tak kenal Lelah, pantang mundur dan terus memperjuangkan supremasi tegaknya HAM di negeri ini, khususnya di Tanah Papua.” Ungkap Senator Mayor panggilan akrab Paul Fincen Mayor kepada wartawan, Senin, 14/10/2024 di Jakarta.

Baca Juga :  Pengaduan KMCPN di respon Komisi III DPR RI

Sehingga, lanjut Senator Mayor, sudah sangat layak dan pantas, apabila Presiden terpilih Prabowo Subianto memasukkan seorang Natalius Pigai ke anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, hal itu di karenakan figur Natalius Pigai seorang yang memiliki komitmen dan loyalitas terhadap apa yang menjadi tanggungjawabnya,

contoh di saat Natalius Pigai menjadi anggota KOMNAS HAM tahun 2012-2017, beliau memiliki rekam jejak luar biasa, berani dan kritis dalam merespon permasalahan HAM yang terjadi di wilayah NKRI, terutama yang terjadi di Tanah Papua, yang kemudian amanah maupun tugas tersebut, beliau laksanakan sampai tuntas dan penih rasa tanggungjawab serta dedikasi yang tinggi dalam persoalan HAM, meskipun dia sudah tidak lagi menjadi anggota HAM, tapi dia tetap perjuangkan tegaknya supremasi HAM di negeri ini.

“Dengan rekam jejak, dedikasi maupun prestasi yang di capai Natalius Pigai baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang HAM, maka sangat tepat pilihan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih 2024-2029 untuk memasukkan Natalius Pigai di jajaran anggota Kabinet dan saya sebagai anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat Daya mendukung sepenuhnya, serta sangat berharap agar Saudaraku Natalius Pigai menjadi Menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, ya yang tepat sih, jadi Menteri Hukum dan HAM, sesuai rekam jejak beliau sebagai pejuang HAM.” Tandas Paul Fincen Mayor.

Baca Juga :  Diduga Ada Rekayasa Dalam Penanganan Kasus Vina, Negara Harus Hadir

Ditambahkan oleh Paul Fincen Mayor, jika Natalius Pigai terpilih sebagai Menteri di bidang, maka hal itu bukan hanya membanggakan orang asli Papua, tapi juga merupakan memberikan harapan baru bagi upaya penyelesaian masalah HAM dan sekaligus mencegah pelanggaran HAM di Tanah Papua.

” Apabila Natalius Pigai dipilih sebagai menteri HAM, maka bakal menumbuhkan harapan baru bagi orang asli Papua, maupun penduduk di Tanah Papua, terhadap penyelesaian dan pencegahan masalah HAM di Tanah Papua.” Pungkas Paul Fincen Mayor yang juga anggota MPR RI

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x